PKS-Kramat Pela

Rabu, 13 Agustus 2008

Deklarasi NiDJI

DEKLARASI NIJI Pasangan Niji (Mohamad Bonnie Mufidjar-Diedy Faried Wajdi) usungan PKS dalam Pilkada Kota Tangerang 2008, siap mendeklarasikan diri pada Senin 18 Agustus pagi di Lapangan LP Anak Pria. Wawan Tavip, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PKS Kota Tangerang, kemarin mengutarakan deklarasi ini direncanakan akan dihadiri 12.000 kader dan simpatisan Niji. Deklarasi inipun akan dihadiri Ketua MPRRI Hidayat Nurwahid, Presiden PKS Tifatul Sembiring, dan Adang Dorojatun. Pada saat itu pula, kata Wawan, pasangan Niji akan tampil menyampaikan pernyataan politiknya terkait pencalonan mereka menjadi Walikota-Wakil Walikota Tangerang 2008-2013. Mohamad Bonnie Mufidjar, saat ini menjabat Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang. Pria kelahiran Tangerang 29 Oktober 1968 ini, berpendidikan terakhir Sarjana S-2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI. Sedangkan Diedy Faried Wajdi adalah Pengelola Pesantren Darunnajah Jakarta. Dia lahir di Jakarta 31 Agustus 1960, dengan pendidikan terakhir Sarjana S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.

(tisky/iwan/djamal/ds/g) Sumber : pos kota

FPKS Aceh Kembalikan Rp 454.1 Juta

INILAH.COM, Banda Aceh - Anggota Fraksi PKS DPR Kabupaten Aceh Besar mengembalikan dana tunjangan komunikasi dan informasi senilai Rp 454,1 juta ke kas daerah sebagai bentuk kepedulian mereka kepada masyarakat.

Sekretaris DPD PKS Kabupaten Aceh Besar Teuku Dedi di Banda Aceh, Selasa (12/8) menyatakan dana yang dicairkan pada 2006 itu tidak boleh dinikmati anggota Fraksi PKS.

"Jadi tidak menjadi masalah sama sekali ketika Ketua DPR Aceh Besar minta dana tersebut dikembalikan namun karena sah dipergunakan sehingga ada yang telah dipakai partai untuk penanganan bencana alam dan saat kurban," ujarnya.

Kebijakan itu berdasarkan instruksi Presiden PKS kepada Ketua DPW dan DPD PKS se-Indonesia bahwa pengembalian dana itu harus atas nama partai atau fraksi dan bukan atas nama personal (perorangan).

Disebutkan, pengembalian dana itu harus selesai terhitung satu bulan sebelum masa bakti anggota legislatif bersangkutan.

Pengembalian dana itu berlangsung pada hari Selasa (12/8) oleh Fraksi PKS bersama pengurus DPD PKS Aceh Besar secara tunai kepada kas daerah melalui Sekretaris DPR Kabupaten Aceh Besar.

Enam anggota DPR Kabupaten Aceh Besar dari Fraksi PKS menerima dana tunjangan komunikasi dan informasi masing-masing sebesar Rp64,26 juta sedangkan seorang Wakil Ketua DPR Aceh Besar yang berasal dari Fraksi PKS mendapat Rp132,8 juta. Dana itu tidak dinikmati mereka melainkan dimanfaatkan oleh partai untuk kepentingan umat.[*/L6]

Sumber : inilah.com

Nyanyian Penyuap Bulyan Untungkan PKS

INILAH.COM, Jakarta – ‘Nyanyian’ penyuap Bulyan Royan, Dedi Suwarsono melalui pengacaranya, Kamaruddin Simanjuntak, bahwa semua anggota Komisi V DPR menerima uang gratifikasi, dinilai Adrianus Harsa Waskita, pengamat politik dari Universitas Parahyangan, Bandung, justru menguntungkan posisi PKS.

“Ini merupakan keuntungan PKS, tokoh-tokohnya tidak populer tidak seperti Paskah Suzetta. Anggota legislatif dari PKS tidak terlalu dikenal. Saya percaya dengan PKS bahwa kader-kadernya tidak menerima gratifikasi," kata Adrianus, dalam perbincangan dengan INILAH.COM, Selasa (12/8).

Menurutnya, bisa saja kader PKS yang menerima gratifikasi kemudian segera mengembalikan, karena takut di-Bulyan Royan-kan. “Kalau seandainya para kader PKS menerima gratifikasi, maka dengan alasan strategis kader yang menerima gratifikasi tidak dicalonkan lagi oleh PKS," pungkasnya.

Anggota DPR Bulyan Royan merupakan tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus dugaan penyuapan US$66.000 dan 5.500 Euro, dalam proses lelang pengadaan kapal patroli Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan. [R2]

Sumber : inilah.com

PKS Maju Ditengah Badai

INILAH.COM, Jakarta – Prestasi PKS orisinil dan jelas. Sejak awal hadir lewat Pemilu 1999, lompatan demi lompatan diayunkan di tengah badai. Di Pemilu 2009, mereka siap melompat lebih tinggi, bahkan mengancam dominasi parpol besar.

Salah satu kunci sukses PKS (Partai Keadilan Sejahtera) adalah kemampuan para elit dan kadernya dalam menebarkan jaringan sosial dan berdakwah. Mereka tak henti bergerak, dari tingkat lokal sampai nasional, dari kalangan marginal sampai para pengambil keputusan dan pemodal.

Pada 1999, ketika pertama kali hadir di belantika perpolitikan nasional, PKS dengan nomor urut 24 baru bisa meraup 1,4% suara. Di Pemilu 2004, mengusung nomor urut 16, PKS melesat dengan 8,3 juta suara atau 7% dari total jumlah suara.

Di Pemilu 2009, kebagian nomor urut 8 yang belakangan ramai dibicarakan banyak pihak, PKS bakal tampil dengan penuh percaya diri. Target tinggi mereka canangkan. Mereka membidik 28 juta suara atau 20% dari total pemilih.

Presiden PKS Tifatul Sembiring dan segenap keluarga besar parpol berbasis Islam moderat itu, tentu, menetapkan target tinggi itu bukan tanpa perhitungan. Dan, mereka pun pasti sudah menyusun strategi untuk menggapainya.

Salah satu cara yang sejak jauh hari didengungkan adalah PKS bersikap lebih terbuka. Antara lain, mereka membuka pintu lebar-lebar bagi kalangan non-muslim yang ingin bergabung.

Pendekatan lain yang tak kalah meyakinkan adalah penegasan PKS sebagai parpol Islam moderat, segar, bersih, berani, inovatif, dan selalu berorientasi kepada rakyat.

Banyak elit dan kader PKS pun percaya bahwa mereka punya potensi dan kesempatan menyodok lebih jauh di Pemilu 2009. Jadi ancaman terhadap dominasi parpol-parpol senior dan besar macam Golkar, PDI-P, PKB, dan PPP.

Bakal muluskah PKS?

Petensi ada, peluang pun terbuka. Tapi, pasti, bukan perkara mudah PKS merangsek di tengah badai berupa kritik dan kompetisi yang sangat ketat.

Aktivis Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah Happy Susanto menilai, PKS masih sulit untuk jadi partai terkemuka. Bahkan, ia menuding PKS sebenarnya masih melakukan sebuah politik standar ganda (double standard).

Dalam pemikiran keagamaan, menurut Happy, PKS masih bersifat ideologis, sempit, dan eksklusif. Sebaliknya, kata Happy, dalam berpolitik PKS tampak mencoba bertindak inklusif, tidak ideologis, dan mengedepankan moralitas.

Di mata Happy, sebenarnya kedua faktor itu sama saja karena mengarah pada eksklusivisme. "Apa yang mereka perjuangkan dalam rentang begitu lama adalah bermuara pada kepentingan umat Islam dan kelompoknya semata," ujarnya.

Happy juga melihat, PKS tetaplah sebuah parpol Islamis yang eksklusif. Pola pikir dan agenda perjuangannya masih hampir sama dengan model gerakan Islam yang ada di Timur Tengah.

Sebagian pengamat politik juga melihat, pola pikir dan aktivitas keberagamaan PKS tidaklah mengalami 'indigenisasi' dengan perkembangan kebudayaan dan masyarakat Indonesia.

Bahkan, ungkap Happy, PKS hanya melakukan copy-paste kebudayaan dan pemikiran keagamaan yang ada di Timur Tengah seperti tercantum dalam buku-buku panduan tarbiyah Ikhwanul Muslimin dan pemikiran-pemikiran dari Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim, Hassan al-Banna, dan pemikir muslim konservatif lainnya.

Di sisi lain, ada juga ahli politik yang menyatakan bahwa PKS bukanlah parpol Islam yang fundamentalis. PKS, menurut mereka, justru mampu bermain cantik dalam kancah perpolitikan nasional. [Bersambung/I3]

Sumber : inilah.com

PKS : Antara Mabuk Kemenangan dan Mawas Diri

INILAH.COM - PKS memang mampu menampilkan citra bersih dan peduli. Meski begitu, mereka diingatkan untuk tidak terlalu percaya diri (pede) dengan prestasi politik dan keyakinannya tampil sebagai parpol besar di Pemilu 2009.

"Dengan kelebihannya selama ini, PKS jangan arogan atau terlalu percaya diri karena justru bisa menjerumuskannya ke dalam kealpaan dan kegelapan," kata Lukman Hakim, peneliti dari Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Universitas Paramadina, Senin (11/8) di Jakarta.

Bagaimanapun, parpol-parpol pesaingnya tak akan tinggal diam, bahkan sedang menyiapkan pukulan balik untuk menggerus PKS di Pemilu 2009. PKS menghadapi saingan berat dari PDI-P, Golkar, PAN, PBR, Partai Demokrat, dan PPP.

Bahaya yang mengancam PKS adalah jika kader dan politisinya korup, kolusi, nepotisme, dan tidak profesional dalam bekerja sehingga mencoreng nama baik mereka sendiri.

Dalam konteks ini, bisa dipahami jika Presiden PKS Tifatul Sembiring tak bosan-bosan mengimbau kader PKS untuk tidak sekali-kali mencoba melakukan korupsi. Sanksi tegas berupa pemecatan akan langsung diberlakukan, bahkan sebelum ada keputusan pengadilan sekalipun.

Tifatul memperingatkan agar kader PKS tidak mengkhianati keikhlasan para kader. PKS akan menjatuhkan vonis kepada anggota dewan asal PKS yang korupsi sebelum divonis lembaga peradilan.

Jika PKS konsisten dengan semboyan 'bersih, peduli, dan profesional', parpol berbasis Islam moderat ini akan terus berkibar. Karena itu, siapapun kader PKS yang korupsi-kolusi harus dibabat habis. Jika tidak, perilaku buruk itu akan tumbuh jadi kanker ganas dalam tubuh PKS sendiri.

Terkait rencana KPK membuat seragam khsusus untuk terdakwa kasus korupsi, Tifatul menyatakan menyambut baik. Bahkan, jika perlu, istri dan anak para terdakwa ikut dibuatkan seragam yang sama.

Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang juga mantan Presiden PKS telah menyatakan agar hukuman mati diterapkan bagi koruptor kelas kakap yang telah merugikan negara dan rakyat.

Hidayat melihat korupsi sudah membudaya dan merusak bangsa dan negara dalam skala yang masif sehingga berbahaya jika tak ada hukuman keras yang bisa membuat orang jera. [Bersambung/E1]

Sumber : inilah.com

Pikatan Politik Ruhamma PKS

INILAH.COM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) harus mengedepankan politik ruhamma. Suatu politik didasarkan pada kesantunan, keimanan, keadaban, kebersamaan, dan saling menghormati. Dari situ akan muncul warna baru dalam kehidupan politik.

Para pengamat politik Islam sering mengingatkan bahwa iman seseorang itu sifatnya naik-turun (al iman yazid wa yankus). Demikian halnya iman para politisi dan kader PKS. “Maka dengan politik ruhamma, PKS akan lebih banyak teman dan kawan ketimbang musuh dan lawan,” kata Al Chaidar, pengamat politik Islam.

Karena itu, elite PKS tak boleh menyerang, mencela atau mengejek pesaing politik mereka: Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla, Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, Wiranto dan lainnya. “Ini demi mengedepankan politik bermoral dan santun tersebut,” tandas Al Chaidar, Research Associate pada Institute of Strategic and Defend Studies (ISDS), Nanyang, Singapura.

Praktik politik ruhamma yang dihadirkan PKS, sejak berlangsungnya Pemilu Legislatif hingga Pilkada, mendapat apresiasi dari Presiden SBY. Selain pelaksaan praktik politik bermoral, SBY juga memuji aksi-aksi sosial PKS dalam membantu masyarakat yang tertimpa musibah di berbagai daerah.

Banyak pihak mengakui PKS telah menghadirkan perilaku politik yang santun dan beradab, tanpa kekerasan. Bahkan SBY pernah berharap perilaku politik ini PKS dapat ditiru oleh para pelaku politik lainnya.

Selain pelaksanaan praktik politik yang bermoral, SBY pernah memuji aksi-aksi PKS dalam membantu masyarakat yang tertimpa musibah di berbagai daerah. SBY bahkan mengucapkan terima kasih selaku kepala negara atas pengabdian dan aksi keluarga besar PKS selama ini.

Politik ruhamma PKS, jika terus dilaksanakan, akan mirip dengan politik Mohamad Natsir, mantan perdana menteri dan Bapak Masyumi. Natsir adalah politikus yang berjuang sungguh-sungguh demi rakyat yang diwakilinya.

Natsir memegang teguh ideologi partai. Beradu argumen terhadap lawan politiknya dengan keras dan ketat, tapi tetap dengan tutur kata sopan, dan sesudahnya mereka bercakap hangat dengan lawan politiknya sambil meneguk secangkir kopi di saat rehat.

Indonesia di awal kemerdekaan, ketika Natsir berkecimpung menjadi politikus dari Partai Masyumi, bukanlah negeri khayalan. Ketika itu beda pendapat dan pandangan sudah biasa.

Para politikus tak merasa perlu memamerkan kekayaan kepada publik. Bahkan sebaliknya, mereka cukup bersahaja. “PKS merupakan harapan baru setelah runtuhnya mitos Masyumi itu,” kata Fachry Ali, pengamat politik.

Jika tetap bersih, peduli dan profesional, kata dosen Fisipol UGM, Ary Dwipayana, PKS menjadi partai Islam garda depan yang masih memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan. Dengan politik ruhamma, maka PKS akan lebih mudah melangkah ke muka, mewarnai Indonesia. [E1/I4]

Sumber : inilah.com

Koruptor Harus Pakai Seragam Khusus

JAKARTA, MINGGU - Setelah beberapa memberikan pernyataan soal calon presiden, kini Presiden Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring berkomentar soal korupsi. Ia mengaku setuju jika koruptor diharuskan memakai seragam khusus tahanan. Hal ini tertuang dalam siaran pers yang diterima Kompas dari humas PKS di Jakarta, Minggu (9/8). '

'Kalau perlu istri dan anak-anaknya dibuatkan seragam yang sama. Dan biaya pembuatan seragamnya dibebankan kepada tersangka,'' ujar Tifatul dalam sambutannya ketika meluncurkan calon legislatif PKS se-Kalteng di Palangka Raya, Minggu (9/8).

Di hadapan ratusan caleg PKS Tifatul juga berpesan agar mereka jangan sekali-kali korupsi. ''PKS anti korupsi, jangan coba-coba korupsi dan jangan mengkhianati keikhlasan para kader. PKS akan menjatuhkan vonis kepada anggota dewan PKS yang korupsi sebelum di vonis oleh lembaga peradilan,'' ujarnya.

Dalam acara itu, Ketua DPW PKS Kalimantan Tengah Asnawi menjelaskan, calon anggota legislatif PKS Kalteng totalnya 322 orang. Terdiri dari 7 orang caleg DPR pusat, 44 orang DPRD provinsi dan 271 orang DPRD kabupaten/kota. PKS Kalteng menargetkan menjadi tiga besar di pemilu 2009 dengan 15 persen suara.

Imam Prihadiyoko
Sent from my BlackBerry © Wireless device from XL GPRS/EDGE/3G Network

Sumber : http://www.kompas.com/read/xml/2008/08/10/09363188/pks.koruptor.harus.pakai.seragam.khusus

Jumat, 08 Agustus 2008

PKS Manfaatkan Momentum 8/8/8 untuk Sosialisasikan Nomor 8

"Itu kan biar eye catching aja. Dan momen yang tepat ya pada 8/8/8 itu. Ya kebetulan aja itu nomor PKS, bagaimana supaya lebih dikenal," tutur Mabruri, Ketua Badan Humas DPP PKS.

Jakarta - "Ada apa pada tanggal 8/8/2008? Nantikan!" Tulisan tersebut ramai menghiasi jalanan ibu kota. Anda penasaran? Spanduk yang berisi tulisan tersebut ternyata milik Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Itu kemarin yang pasang spanduk dari PKS Jakarta bukan dari pusat. Memang itu cuma ingin sekadar buat penasaran saja. Karena kita akan sosialisasi nomor 8 pada hari Jumat," ujar Ketua Badan Humas DPP PKS Ahmad Mabruri membuka rahasia spanduk itu ketika dihubungi detikcom, Rabu (6/8/2008).

Namun, imbuh Mabruri, mensosialisasikan nomor 8, nomor yang diperoleh PKS untuk Pemilu 2009, bukan berarti mengkeramatkan angka yang selama ini dianggap sebagai angka keberuntungan itu.

"Itu kan biar eye catching aja. Dan momen yang tepat ya pada 8/8/8 itu. Ya kebetulan aja itu nomor PKS, bagaimana supaya lebih dikenal," tutur Mabruri.

Sosialisasi ini, akan digelar serentak baik di Dewan Pengurus Pusat (DPP) sehingga pengurus PKS di daerah seluruh Indonesia. Namun, Mabruri enggan membuka dalam bentuk kegiatan apa sosialisasi akan dilakukan.

"Kalau tiap wilayah, acaranya beda-beda sih. Kalau di sini (DPP) nanti akan kita sampaikan poinnya. Acaranya pagi. Lihat saja nanti," tandas Mabruri.(nwk/iy)

Sumber : http://pk-sejahtera.org/v2/main.php?op=isi&id=5570

PKS Aceh Launching Nomer 8

Kegiatan ini akan digelar dalam bentuk sosialiasi dan hearing antara kalangan wartawan dan LSM dengan 8 anggota legislatif DPRA asal PKS. Sebanyak 8 aleg DPR Aceh dan 8 jajaran pimpinan wilayah PKS juga akan berhadir di acara tersebut.

PK-Sejahtera Online: Manfaatkan Momentum 8/8/8, PKS Aceh akan menggelar acara "Launching Pilih 8" dalam rangka sosialisasi nomor 8 pada hari Jumat,tanggal 8/8/2008 jam 08.08 wib yang bertempat di "Dhapu Kupi" Simpang Surabaya, Banda Aceh Nanggroe Aceh darussalam(NAD).

Kegiatan ini akan digelar dalam bentuk sosialiasi dan hearing antara kalangan wartawan dan LSM dengan 8 anggota legislatif DPRA asal PKS. Acara yang dipandu semi formal ini mengundang sebanyak 40 undangan khusus dari kalangan wartawan dan LSM. Sebanyak 8 aleg DPR Aceh dan 8 jajaran pimpinan wilayah PKS juga akan berhadir di acara tersebut.

Dalam kesempatan ini PKS Aceh kembali akan mensosialisasi pemilu damai yang harus didukung oleh seluruh komponen, khususnya para wartawan dan LSM. PKS Aceh akan mengajak wartawan dan LSM ikut serta mempelopori pemilu damai tanpa intimidasi dapat terwujud di Aceh.

Selain itu PKS juga akan menegaskan sikapnya pada pemilu 2009 nanti akan tetap mengusung slogan bersih, peduli dan professional sebagai langkah penyelesaian permasalahan bangsa.

PKS Aceh juga akan mendengarkan masukan dari para wartawan dan LSM terkait dengan pemilu damai dan peran serta PKS dalam pembangunan Aceh kedepan. Acara ini akan di akhiri dengan pemotongan "beulukat kuneng 8" alias ketan kuning 8, yang akan dipotong oleh ketua DPW PKS Aceh Tgk. H. Ghufran ZA, MA dan dibagikan kepada para undangan.

Pada hari yang sama, juga dilaunching brigade 8 (delapan) di kantor DPW, kemudian pasukan brigade 8 berjumlah 200 orang akan long march ketempat acara. Brigade 8 ini merupakan pasukan pengamanan PKS Aceh dalam pemilu 2009, yang anggotanya berasal dari seluruh Aceh.

Sumber : http://pk-sejahtera.org/v2/main.php?op=isi&id=5575

Selasa, 05 Agustus 2008

Mega Pantun Tifatul Sembirig Soal Capres Balita

Bandung, CyberNews. Kendati jadi pro-kontra, Presiden PKS Tifatul Sembiring belum lelah untuk mewacanakan tentang capres di bawah lima puluh tahun (balita). Bahkan wacana yang mendapat tanggapan dari capres parpol lain di antaranya Megawati Soekarnoputri itu membuatnya makin bersemangat. Rangkaian pantun bertajuk "Mega Pantun" adalah buktinya.

"Mega Pantun" itu dikumandangkannya saat menjadi jurkam pasangan PKS Taufiqurahman-Abu Syauqi dalam Pilwakot Bandung di Lapangan Gasibu Bandung, Senin (4/8). "Anak balita bertopi merah, topi terbuat dari katun. Daripada ibu jadi pemarah, lebih baik kita berbalas pantun," tandasnya.

Total ada empat buah pantun. "Jadi pemimpin mesti telaten, sambangi rakyat yang tak berbaju. Kalau ibu nak jadi presiden, monggo kerso silakan maju," sambungnya. "Buat apa pergi ke seberang, airnya susut banyak berbatu. Buat apa melarang orang, dah terbayang kursi RI-satu."

Belum cukup, pantun Tifatul yang mendapat applaus ribuah massa itu berlanjut. "Banyak pejabat terlibat korupsi, setelah empuk duduk di kursi. Ini bukan soal ambisi, rakyat lapar menunggu solusi."

Usai berorasi, Tifatul menegaskan bahwa pihaknya tak pernah melarang pihak lain menjadi capres. Capres balita hanyalah salah satu cara menghadirkan perubahan. Diharapkan, terjadi refreshing kepemimpinan nasional.

"Saya mengimbau kepada seluruh capres untuk berbicara substantif dan solutif atas permasalahan bangsa, bukan sekadar tebar-tebar pesona, jangan janji-janji, tapi sanggup menyejahterakan rakyat," tegasnya.

Berdasarkan penilaian pihaknya, sejauh ini belum ada calon presiden yang mampu memberikan jawaban tuntas asal permasalahan bangsa. "Baru sebatas beriklan. Kita ingin pemimpin yang bisa menyelesaikan pesoalan bangsa," katanya.

Disinggung capres dari PKS, Tifatul menyatakan bahwa banyak kader yang bisa diandalkan partainya di antaranya Ketua MPR Hidayat Nurwahid. Hanya saja, itu bergantung kepada keputusan Dewan Syuro PKS yang memiliki kewenangan mengajukan calon dari parpol bernomor urut 8 itu.

Ketua Majelis Syuro PKS, KH Hilmi Aminudin kepada Suara Merdeka menyatakan bahwa pihaknya sejauh ini belum bersikap. Adanya wacana capres muda dinilainya sebagai upaya memecah kebuntuan. "Supaya jangan muter-muter, lagi-lagi itu lagi-lagi itu," katanya di RM Sindang Reret Bandung.

Soal siapa yang diajukan PKS dalam bursa Pilpres, Hilmi menyebut terlalu pagi untuk dibicarakan. karenanya, Majelis Syuro sejauh ini belum melakukan inventarisasi nama-nama calon baik dari kalangan internal maupun eskternal. Kriteria capres yang menjadi kewenangan majelis beranggotakan 99 orang itu juga belum diformulasikan.

Dikatakan, Majelis Syuro PKS baru akan mengumumkan kriteria dan nama capres usai Pemilu Legislatif, April mendatang. "Kita juga tidak dalam posisi melamar dan dilamar. Itu nanti dilaksanakan sesudah Pemilu legislatif. Kita lebih baik fokus pada soal pemenangan Pemilu, jangan bercabang," tegasnya.

(Setiady Dwi /CN09)

Sumber : Suara Merdeka

Tifatul Bacakan "Mega Pantun" Soal Capres

Bandung, Kompas - Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Tifatul Sembiring membuat pantun yang isinya mengatakan bahwa calon presiden yang muncul belakangan ini baru sebatas tebar pesona, belum mempunyai rumusan solusi permasalahan bangsa.

”Pantun ini untuk merespons semua capres. Ya, sekadar hiburanlah, he-he-he. Judulnya Mega Pantun. Teman-teman wartawan, judulnya jangan dibalik menjadi Pantun Mega,” kata Tifatul sebelum membacakan pantun tersebut dalam acara kampanye menjelang pemilihan Wali Kota Bandung di Lapangan Gasibu, Bandung, Senin (4/8).

Tifatul hadir sebagai salah satu juru kampanye bagi pasangan yang diusung PKS, Taufikurahman dan Abu Syauqi (Trendi).

Potongan Mega Pantun itu berbunyi:

Anak balita bertopi merah

Topi terbuat dari bahan katun

Daripada ibu jadi pemarah

Lebih baik kita berbalas pantun

Jadi pemimpin mesti telaten

Sambangi rakyat yang tak berbaju

Kalau ibu nak jadi presiden

Monggo kerso silakan maju

Buat apa pergi ke seberang

Airnya susut banyak berbatu

Buat apa melarang orang

Dah terbayang kursi RI satu.

Tifatul mengatakan, semua orang dan parpol bebas mencalonkan presiden sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, untuk perubahan yang lebih baik bagi bangsa, PKS mewacanakan calon presiden yang berusia di bawah 50 tahun.

”Kami tidak pernah melarang orang tua menjadi presiden. Kami tidak pernah melarang perempuan menjadi presiden. Kami tidak pernah melarang perempuan tua menjadi presiden. Kami tidak pernah melarang laki-laki tua menjadi presiden,” kata Tifatul.

PKS sendiri, kata Tifatul, belum memutuskan figur yang akan diusung menjadi presiden. Alasannya, Majelis Syuro PKS masih menunggu survei dan aspek lain sebagai pertimbangan.

100 tokoh

Di Yogyakarta, anggota Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, mengatakan, PKS menjaring 100 tokoh untuk diseleksi menjadi calon presiden dalam Pemilu 2009. Namun, keputusan mengusung capres itu masih akan menunggu hasil pemilu legislatif. ”Sejauh ini kami menjaring 100 tokoh yang dipertimbangkan sebagai calon presiden dari PKS. Prosesnya masih berjalan,” ujar Hidayat.

Nama yang dipertimbangkan di antaranya kader PKS sendiri, antara lain Tifatul Sembiring dan Sekretaris Jenderal M Anis Matta. Tokoh-tokoh yang dijaring tidak hanya dari internal PKS, tetapi juga dari luar PKS.

”PKS adalah partai kader. Di PKS banyak kader yang layak diputuskan Majelis Syuro PKS untuk menjadi calon presiden dari PKS,” ucapnya.

Meski demikian, lanjut Hidayat, PKS baru akan mencalonkan kadernya sendiri sebagai capres jika PKS mampu memenuhi target perolehan suara 20 persen dalam Pemilu Legislatif 2009.

Mengenai kemungkinan koalisi dengan partai politik lain, hingga kini PKS belum melangkah ke arah itu. (RWN/MHF)

Sumber : Kompas

Minggu, 03 Agustus 2008

PKS Siapkan Satu Rekening Kampanye

WONOSOBO - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambut baik rencana KPU yang menerapkan satu parpol dengan satu rekening bank. Beberapa waktu lalu, KPU berencana akan memberlakukan aturan satu partai satu rekening bank.

Menurut KPU aturan ini dimaksudkan untuk melakukan pencegahan terhadap praktek pencucian uang.

Wakil Bendahara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Priatno Edi Kuncoro mengatakan pihaknya siap jika aturan KPU tersebut jadi dilaksanakan. "Jika untuk kepentingan transparansi dana kampanye, kami siap melaksanakan rencana KPU tersebut," ujarnya saat lounching Caleg PKS Wonosobo, Minggu (03/08/2008).

Namun, dia memprediksi akan menemui kesulitan jika semua transaksi selama masa kampanye dilakukan dalam satu rekening. "Jika transaksi untuk membiayai kampanye dari tingkat kabupaten sampai nasional dikeluarkan dari satu rekening ini jelas sangat menyulitkan partai," ujarnya.

Partainya sudah menyiapkan rekening kampanye disemua level kepengurusan dan siap melaporkan pada publik. "Dulu laporan penggunaan dana kampanye hanya dilakukan oleh pengurus pusat, tapi jika sekarang semua level harus melaporkan dana kampanye kami juga siap," ujarnya.

Terkait pelaporan penggunaan dana kampanye, partainya baru saja menyelenggarakan pelatihan pelaporan keuangan bagi bendahara tiap propinsi. Dengan pelatihan ini, diharapkan masing-masing level kepengurusan partai bisa melaksanakan pelaporan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Pada intinya kami akan menyeleksi sumber-sumber dana parpol, dan berlaku teliti terhadap semua penggunaan dana dalam partai," ujarnya. (Nazarudin Latief/Sindo/uky)

DPD PKS Bandung Dilempar Bom Molotov

BANDUNG - Kantor DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jalan Kinanti, Bandung Tengah, pukul 20.00 WIB dilempar bom dua bom molotov. Bom tersebut dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

"Saat itu suasana kantor memang ramai, karena kita habis kampanye. Tiba-tiba, ada orang menggunakan motor berhenti di depan kantor dan meleparkan ke arah ke arah kita," kata Taufik (36), kader PKS yang ditemui di lapangan, Jumat (1/8/2008).

Dia menjelaskan, jenis botol yang digunakan yakni botol minuman energy dan minuman ringan.

"Kita kemudian melakukan pengejara, namun pelaku pintar memanfaatkan kegelapan malam. Sehingga kita kehilangan jejak," tandasnya. (uky)

Rabu, 30 Juli 2008

Daftar Isi

PKS Bantah Nikmati Dana BI

Samsul Maarif

INILAH.COM, Jakarta - PKS sedang menyiapkan langkah-langkah menanggapi pernyataan Hamka Yandhu yang menyebut kader PKS menerima aliran dana BI. Masalah ini sudah pernah diklarifikasi sebelumnya.

Ketua Badan Humas DPP PKS Ahmad Mabruri ketika dihubungi INILAH.COM menyatakan tidak benar Tb Soenmandjaja menerima aliran dana BI sebesar Rp 250 juta. Menurutnya, Soenmandjaja sudah menjelaskan hal tersebut pada awal tahun 2008 lalu.

"Hal ini tidak benar sama sekali. Dan beliau telah menjelaskan kepada partai malah sempat bikin konferensi pers waktu itu, dia menyatakan tidak ikut menerima dana BI tersebut," kata Mabruri kepada INILAH.COM, Jakarta, Rabu (30/7).

Mabruri menambahkan, diharapkan seusai maghrib pihaknya bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat Bogor mengenai pernyataan Hamka Yandhu tersebut. "Dengan tim sukses dan DPD nanti malam kami rencananya bisa memberikan penjelasan kepada masyrakat Bogor di rumah salah satu pengurus PKS," katanya.

Dijelaskan Mabruri, penghembusan isu untuk menurunkan citra seorang tokoh menjelang Pilkada merupakan suatu hal yang lazim, dan menurutnya hal itu sebenarnya bisa hilang sendiri. Kejadian serupa juga terjadi saat Pilkada Jateng, waktu itu PKS mengusung calon Sukawi, namun setelah proses Pilkada selesai maka kabar tersebut sudah tidak ada kelanjutannya.

"Kalau menjelang pemilihan begini ini hal ini sudah biasa untuk turunkan pamor calon kami, seperti di Jateng saja, kan sama, nah sampai sekarang tidak ada proses hukumnya. Tapi kami untuk sekarang mencoba sebisa mungkin menjelaskan kepada masyarakat itu tidak benar," tegasnya.

Nama Tb Soenmandjaja disebut Hamka Yandhu dalam kesaksian di pengadilan Tipikor bersama 51 orang anggota dewan lainnya yang menerima aliran dana BI. Soenmandjaja tergabung dalam Fraksi Reformasi dan menjadi anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004.[L6]

Hidayat Wacanakan Koalisi Partai Islam di Pilpres 2009

JAKARTA, SELASA-Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera yang kini menjabat sebagai Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengusulkan kepada semua partai politik berasas Islam, melakukan koalisi pada pilpres 2009 mendatang.

Hidayat, kepada para wartawan di Gedung DPR, Senin (28/7) menyatakan, koalisi antarpartai berbasis Islam dalam pemilu mendatang membuat kehidupan politik di Indonesia lebih bergairah."Koalisi (bergabung) itu adalah bagian dari dinamisasi politik, menghadirkan politik yang lebih dinamis dan lebih menggairahkan. Selama itu tidak bertentangan dengan UU dan untuk menguatkan demokrasi kita ya silahkan saja. Mengapa tidak," usul Hidayat.

Hidayat menegaskan, wacana koalisi antarparpol Islam tujuannya hanya untuk dinamisasi politik. Bukan menciptakan dikotomi parpol Islam dengan parpol lain yang berbeda platform, terutama dengan parpol Islam nasionalis dan parpol nasionalis sekuler.

Wakil Ketua Umum DPP PPP Chozin Chumaidy menyatakan akan menggalang aliansi strategis dengan partai-partai yang memiliki platform yang sama untuk mengakhiri transisi demokrasi dan terbentuknya pemerintahan yang kuat dan efektif. "Aliansi strategis itu akan dimulai dengan partai Islam dan berbasis Ormas Islam," imbuhnya.

Menurutnya, pemilu 2009 harus menghasilkan mayoritas mutlak, baik terdiri atas satu partai maupun koalisi partai, karena kemenangan lebih dari 50 persen sangat diperlukan untuk membentuk pemerintahan yang kuat dan efektif. Pemilu dengan kemenangan mayoritas mutlak, jelas Chozin, diperlukan untuk menuntaskan reformasi politik termasuk penataan kelembagaan politik. Sementara terkait proses penyederhanaan partai dari multi partai ke sistem kepartaian yang sederhana pun akhirnya tidak tercapai.

"Begitu juga dengan electoral threshold yang belum dilaksanakan, tapi sudah diganti dengan parliamentary threshold yang menyebabkan semua partai yang punya kursi di DPR boleh ikut pemilu. Mekanisme penetapan calon terpilih DPR pun menjadi tidak sama. Bahkan untuk Pilpres yang akan datang direncanakan pelaksanaannya disatukan dengan pileg. Maksudnya, calon presiden tidak berbasis kekuatan politik riil yang dicerminkan hasil pemilu terakhir," urai Chozin. (Persda Network/Rachmat Hidayat)Sumber : Persda Network

Sumber : http://www.kompas.com/read/xml/2008/07/29/01035486/hidayat.wacanakan.koalisi.partai.islam.di.pilpres.2009.

PKS Akan Ajukan "Balita" Jadi Capres

SEMARANG, RABU - Mantan Presiden Partai Keadilan (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan, undang-undangan yang berlaku memungkinkan parpol untuk mengajukan calon presiden berusia di atas 50 tahun, namun partainya akan mengajukan balita, alias di bawah lima puluh tahun.

"PKS nantinya mengajukan calon balita. Bukan usia di bawah lima tahun, melainkan di bawah 50 tahun. Ini peraturan internal PKS dan tidak melanggar undang-undang," kata Hidayat usai bertanding bulutangkis bersama dengan pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah di GOR Tri Lomba Juang Semarang, Rabu (30/7).

Hidayat lalu mengatakan, meskipun mengajukan calon di bawah 50 tahun, namun hal tersbeut bukan menjadi penghalang bagi partai lain yang akan mencalonkan seseorang berusia di atas 50 tahun. Dalam undang-undang, katanya, disebutkan usia Capres dan Cawapres minimal 35 tahun sehingga partai lain berhak mengajukan Capres-Cawapres berusia lebih tua dari itu.

Lebih jauh ia menjelaskan, meskipun telah menetapkan capres berusia di bawah 50 tahun, namun sampai dengan hari ini PKS belum menjaring nama-nama yang bakal dijadikan capres-cawapres PKS. "Belum ada keputusan baru," katanya singkat.GLO Sumber : Antara

Sumber : http://www.kompas.com/read/xml/2008/07/30/1110027/pks.akan.ajukan.balita.jadi.capres

Caleg PKS Deklarasikan Komitmen Kemasyarakatan

SEMARANG, RABU - Sebanyak 200 bakal calon legislatif DPR RI dan DPD Jawa Tengah pada Pemilihan Umum 2009 dari Partai Keadilan Sejahtera menyepakati delapan syarat komitmen kerakyatan yang akan mereka junjung jika terpilih sebagai wakil rakyat. Komitmen ini dideklarasikan Rabu (30/7) di Semarang, Jawa Tengah.

Dari 200 bakal calon legislatif itu, sekitar 25 persen adalah kaum perempuan. Nama mereka dijaring Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah. Turut hadir dalam deklarasi itu Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKS Jawa Tengah, Ustadz Arif Awaludin dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, H Nurhidayat Wahid.

Ketua DPW PKS Jateng, Arif Awaludin mengatakan, delapan komitmen itu antara lain menyangkut masalah kesejahteraan, sosial, moral, kebangsaan, profesionalitas, kedaerahan, sertakeagamaan.

"Salah satu komitmen yang dimintakan adalah meninggalkan budaya dan praktik korupsi, kolusi seperti uang suap, uang pelicin, pungutan liar, gratifikasi dan nepotisme dalam setiap urusan yang berkaitan dengan tugasnya sebagai anggota DPR. PKS harus memulai untuk mengembalikan harga diri bangsa dengan keluar dari pusaran KKN," jelas Ketua DPW PKS Jateng, Arif Awaludin.

Secara terpisah, Ketua Badan Pemenangan Pemilu ( Bapilu), Muhammad Haris, menegaskan, PKS akan mengusung calon legislatif usia "balita" (di bawah lima puluh tahun). Dari 110 caleg PKS Provinsi Jawa Tengah 90 persennya berusia di bawah 50 tahun.

Winarto Herusansono Sent from my BlackBerry © Wireless device from XL GPRS/EDGE/3G Network

Sumber : http://www.kompas.com/read/xml/2008/07/30/1738195/caleg.pks.deklarasikan.komitmen.kemasyarakatan

Segera Terapkan Hukuman Mati Bagi Koruptor

DEPOK--Ketua Mejelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nurwahid menyatakan, pemerintah perlu segera menerapkan hukam mati bagi koruptor yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan jumlah yang sangat besar dan merugikan keuangan negara.

"Hukum harus ditegakkan kepada siapapun, siapa saja yang terbukti merugikan negara dengan jumlah yang sangat besar, hukuman mati bisa dilaksanakan," kata Hidayat Nurwahid, usai menghadiri Konsolidiasi Akbar Pemenangan Pemilu 2009, DPD PKS Kota Depok, Jawa Barat, di Depok, Minggu.

Hidayat mengatakan dirinya telah meminta langsung kepada Kapolri dan Jaksa Agung untuk menerapkan hukaman yang terberat bagi para koruptor. "Ini untuk menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia kedepannya," ujarnya.

Pidana mati untuk koruptor di Indonesia bisa diberlakukan, bila mengacu kepada UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 Ayat 2 menyebutkan Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Yang dimaskud dengan keadaan tertentu adalah apabila tindak pidana korupsi itu dilakukan bila keadaan negara dalam bahaya, bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Nurwahid mengatakan pelaksanaan hukuman mati tersebut diterapkan, agar menimbulkan efek jera bagi koruptor, maupun calon koruptor itu sendiri.

"Ini akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa dinegara kita hukum dapat ditegakkan dan masih ada perlindungan bagi rakyat," ujarnya.

Pelaksanaan hukuman mati, kata mantan Presiden PKS tersebut, harus dilakukan dengan tegas dan cepat. Ia yakin penerapan hukam mati tidak akan menimbulkan protes bagi dunia internasional. "Malaysia dan Singapura bisa menerapkan, mengapa Indonesia tidak," katanya.

Bangsa ini, kata dia membutuhkan pilihan tegas dan keberanian untuk menetapkan hukuman mati bagi para koruptor, jika tidak sulit membersihkan korupsi yang sudah menjadi budaya di Indonesia.

Selain para koruptor, hukuman mati juga bisa dilaksanakan pelaku tindakan terorisme yang membahayakan negara dan para bandar narkoba yang merusak generasi muda bangsa Indonesia.

Hidayat juga menegaskan pelaksanaan hukum mati harus dengan cepat dan segera. Jangan menunggu waktu yang lama seperti yang terjadi pada Sumiasih dan Sugeng yang diesekusi mati setelah menunggu sampai 20 tahun.

"Jangan terlalu lama dalam menerapkan hukuman mati sehingga akan terkesan mengapa orang yang sudah tua harus dihukum mati," ujarnya.

Untuk mendukung penerapan hukuman mati tersebut, ketua MPR akan menghadiri deklarasi Komite Penyelamat Kekayaan Negara yang dilaksanakan Senin (28/7) di Ruang GBHN, Gedung MPR/DPR RI.

"Ini untuk memberikan semangat kepada KPK dan menyelamatkan aset negara, serta memberi kontribusi kepada bangsa dan negara yang sedang susah akibat kenaikan BBM dan lain sebagainya," demikian Hidayat Nur Wahid.ant

Sumber :http://www.republika.co.id/launcher/view/mid/19/news_id/1858

Rabu, 13 Agustus 2008

Jumat, 08 Agustus 2008

Selasa, 05 Agustus 2008

Minggu, 03 Agustus 2008

Rabu, 30 Juli 2008

Yusuf Supendi, Lc

Yusuf Asy'ari

Drs. Mahfudz Siddiq M.Si

Anton Apriyantono

Dra. Hj. Aan Rohanah, M.Ag

SMS PLUS

Fraksi PKS DPR-RI

Langganan

DPRa PKS Krampel

Format

PK Sejahtera

Buku Tamu

Arsip Blog

Peta Wilayah

Media TV

Link Media

Link