Berdasar hasil perolehan suara sementara dan quick count (hitung cepat) yang dilakukan sejumlah lembaga riset, hampir pasti pasangan Karsa (Soekarwo-Saifullah Yusuf) dan paket Kaji (Khofifah Indar Prawansa-Mudjiono) masuk final. Waktunya akan ditetapkan KPU Jatim, namun diperkirakan sekitar tiga bulan mendatang.
Seluruh lembaga kajian yang melakukan penghitungan cepat mengumumkan hasil yang mirip. Dua teratas ditempati Karsa dan Kaji. Kemudian berturut-turut S-R (Sutjipto-Ridwan Hisjam), Salam (Soenarjo-Ali Machsan Moesa), dan terakhir adalah Achsan (Achmady-Suhartono). Yang membedakan dari hasil riset itu hanya persentase perolehan suara.
Pusde-HAM (Pusat Studi Demokrasi dan HAM) yang mengaku telah menghitung 100 persen sampelnya, misalnya, menempatkan Karsa yang didukung Partai Demokrat, PAN, dan PKS meraih 27,18 persen, Kaji yang diusung PPP dan sejumlah partai nonparlemen 24,93 persen, S-R yang dijagokan PDIP 21,36 persen, Salam yang diusung Partai Golkar 18,74 persen, dan Achsan dari PKB 7,78 persen. Hasil quick count lain bisa dilihat di grafis.
Hasil penghitungan cepat itu memang bukan hasil akhir. Namun, berdasar pengalaman selama ini, hasil quick count Pusde-HAM, LSI (Syaiful Mujani), dan LSI ( Denny J.A.) menunjukkan tingkat akurasi yang baik. Sampling error 1 hingga 5 persen.
Hasil yang sah adalah penghitungan suara manual yang dilakukan KPU Jawa Timur. Namun, hasil penghitungan suara sementara KPUD di beberapa kabupaten dan kota pun menunjukkan pasangan Karsa dan Kaji berada pada dua teratas.
Misalnya di Kabupaten Sidoarjo. Hingga pukul 23.00 tadi malam, pasangan Kaji meraup 11.494 suara, disusul Karsa 8.112 suara, S-R 5.953 suara, Salam 5.898 suara, dan Achsan 4.188 suara. Di Kabupaten Bojonegoro hingga pukul 22.00 tadi malam, Karsa mengumpulkan 161.114 suara, Kaji 151.010 suara, Salam 117.810 suara, S-R 87.606 suara, dan Achsan 25.431 suara. Di Lamongan, Karsa sementara mengumpulkan 172.175 suara, Kaji 169.132 suara, S-R 139.739 suara, Salam 90.506 suara, dan Achsan 46.164 suara.
Data dari KPUD Tuban sedikit berbeda. Di kabupaten ini, hingga pukul 2a2.00 tadi malam, pasangan Salam unggul dengan memperoleh 148.747 suara. Disusul Kaji 117.481 suara, S-R 108.597 suara, Karsa 91.707 suara, dan Achsan 33. 611 suara.
Di Kota Batu, hingga pukul 21.00 tadi malam, Salam juga unggul dengan 24.413 suara. Disusul Kaji dengan 20.952 suara, SR 19.778 suara, Karsa 19.250 suara, dan Achsan 3.207 suara. Di Kabupaten Malang, pasangan SR yang sementara memimpin dengan 231.135 suara. Disusul Salam 207.641 suara, Kaji 160.954 suara, Karsa 127.317 suara, dan Achsan 47.629 suara.
Meski Karsa dan Kaji tampak bersaing ketat, bukan tidak mustahil muncul kejutan. Yakni, ada pasangan yang mampu meraih lebih dari 30 persen, sebagai syarat menang satu putaran. Apalagi, ada juga lembaga riset, yakni Puskaptis, yang perhitungannya menempatkan Karsa dengan perolehan suara 31,34 persen.
Hasil mayoritas quick count yang menyebutkan tidak ada satu kandidat yang mampu meraih 30 persen suara, langsung disikapi serius KPU Jatim. Lembaga penyelenggara pilgub itu berancang-ancang menyiapkan perhelatan putaran kedua.
"Prinsipnya, kami tidak menjadikan hasil quick count sebagai acuan. Kita tunggu hasil manual. Tapi, hasil ini merupakan warning bagi kami untuk segera menyiapkan putaran kedua," kata Ketua Divisi Kampanye KPU Jatim Didik Prasetiyono.
Sesuai jadwal yang ditetapkan KPU Jatim, penghitungan suara resmi baru diumumkan pada 4 Agustus mendatang. Sebab, KPU tetap mengacu pada hasil penghitungan manual.
Jika memang terjadi dua putaran, seperti apa mekanismenya? Menurut Didik, setelah mengumumkan hasil penghitungan resmi, KPU langsung meloncat pada tahap sosialisasi, masa kampanye kedua, dan coblosan.
Hanya, kata Didik, ada beberapa problem penting yang harus segera dicarikan solusi. Di antaranya masalah kartu suara dan logistik lain pilgub. Selain itu, KPU harus segera memperbaiki data pemilih. Pasalnya, dua bulan ke depan, mobilitas status pemilih berubah cukup cepat.
Apalagi, berkaca pada coblosan putaran pertama, ditemukan banyak penduduk yang gagal memberikan hak suara akibat namanya tidak terdaftar dalam DPT (daftar pemilih tetap). "Tentu itu PR terbesar buat kami," katanya.
Yang jelas, rencana putaran kedua pilgub benar-benar membuat KPU Jatim pusing. Pasalnya, ada dua problem besar yang bisa menghambat pelaksanaannya. Pertama soal waktu. Sebab, tak lama lagi masuk bulan puasa dan Lebaran. Problem kedua, masa jabatan para anggota KPU berakhir pada 31 September. Artinya, jika perhelatan putaran kedua digelar, status keanggotaan mereka juga tidak jelas. Karena itulah, mereka berancang-ancang segera berkonsultasi ke KPU pusat.
Bagaimana dengan anggaran? DPRD Jatim sudah menetapkan anggaran tersebut. Yakni, Rp 225 miliar. Rencananya, sebagian besar dialokasikan untuk honorarium serta uang lembur anggota KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, hingga KPPS (kelompok panitia pemungutan suara) di seluruh TPS selama dua bulan, plus logistik baru untuk putaran kedua. "Kami sudah merancang kebutuhan untuk putaran kedua. Jika sudah ditetapkan, akan kami umumkan," imbuh anggota KPU Jatim M. Nabil.
Jika benar-benar dilangsungkan dua putaran, pentas pilgub Jatim bakal menghabiskan dana Rp 650 miliar. Sebab, sebelumnya pemprov menggelontorkan dana putaran pertama senilai Rp 425 miliar. (ris/nw)
Sumber : http://www.jawapos.com/
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar