Rabu, 13 Agustus 2008

Deklarasi NiDJI

DEKLARASI NIJI

Pasangan Niji (Mohamad Bonnie Mufidjar-Diedy Faried Wajdi) usungan PKS dalam Pilkada Kota Tangerang 2008, siap mendeklarasikan diri pada Senin 18 Agustus pagi di Lapangan LP Anak Pria.

Wawan Tavip, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PKS Kota Tangerang, kemarin mengutarakan deklarasi ini direncanakan akan dihadiri 12.000 kader dan simpatisan Niji.

Deklarasi inipun akan dihadiri Ketua MPRRI Hidayat Nurwahid, Presiden PKS Tifatul Sembiring, dan Adang Dorojatun.
Pada saat itu pula, kata Wawan, pasangan Niji akan tampil menyampaikan pernyataan politiknya terkait pencalonan mereka menjadi Walikota-Wakil Walikota Tangerang 2008-2013.

Mohamad Bonnie Mufidjar, saat ini menjabat Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang. Pria kelahiran Tangerang 29 Oktober 1968 ini, berpendidikan terakhir Sarjana S-2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI.

Sedangkan Diedy Faried Wajdi adalah Pengelola Pesantren Darunnajah Jakarta. Dia lahir di Jakarta 31 Agustus 1960, dengan pendidikan terakhir Sarjana S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.

(tisky/iwan/djamal/ds/g)

Sumber : pos kota

Link-Link PKS

Link-Link PKS


Dewan Pimpinan Wilayah
» DPW PKS Banten
» DPW PKS DI Yogyakarta
» DPW PKS DKI Jakarta
» DPW PKS Jawa Barat
» DPW PKS Jawa Tengah
» DPW PKS Jawa Timur
» DPW PKS Kalimantan Barat
» DPW PKS Kalimantan Selatan
» DPW PKS Lampung
» DPW PKS Maluku
» DPW PKS Nanggroe Aceh Darussalam
» DPW PKS Nusa Tenggara Barat
» DPW PKS Sulawesi Selatan
» DPW PKS Sumatera Selatan
» DPW PKS Sumatera Utara

Pusat Informasi PKS (Luar Negeri)
» PIP PKS Malaysia
» PIP-PKS Amerika Utara
» PIP-PKS Arab Saudi
» PIP-PKS Australia & Selandia Baru
» PIP-PKS Belanda
» PIP-PKS Jepang
» PIP-PKS Jerman
» PIP-PKS Qatar
» PIP-PKS United Kingdom

Dewan Pimpinan Daerah
» DPD PKS Bandar Lampung
» DPD PKS Bandung
» DPD PKS Banggai
» DPD PKS Bangkalan
» DPD PKS Banjar
» DPD PKS Banyumas
» DPD PKS BARTIM
» DPD PKS Bekasi
» DPD PKS Bengkalis
» DPD PKS Bojonegoro
» DPD PKS Bontang Kaltim
» DPD PKS Brebes
» DPD PKS Cianjur
» DPD PKS Cilegon
» DPD PKS Depok
» DPD PKS Jakarta Barat
» DPD PKS Jakarta Pusat
» DPD PKS Jakarta Selatan
» DPD PKS Jakarta Timur
» DPD PKS Kab. Maros Sul-sel
» DPD PKS Kabupaten Malang
» DPD PKS Kabupaten Sleman
» DPD PKS Karawang
» DPD PKS Kota Bandung
» DPD PKS Kota Banjarmasin
» DPD PKS Kota Batam
» DPD PKS Kota Bekasi
» DPD PKS Kota Binjai
» DPD PKS Kota Jambi
» DPD PKS Kota Malang
» DPD PKS Kota Palembang
» DPD PKS Kota Pekanbaru
» DPD PKS Kota Pekanbaru
» DPD PKS Kota Tangerang
» DPD PKS Kota Tegal
» DPD PKS Kota Yogyakarta
» DPD PKS Majalengka
» DPD PKS Nabire
» DPD PKS Ogan Ilir
» DPD PKS Padang Pariaman
» DPD PKS Pahuwoto
» DPD PKS Pekanbaru
» DPD PKS Sidoarjo
» DPD PKS Sleman
» DPD PKS Solo
» DPD PKS Subang
» DPD PKS Sukabumi
» DPD PKS Sukoharjo
» DPD PKS Surabaya
» DPD PKS Tangerang

Dewan Pimpinan Cabang
» DPC Gubeng Surabaya
» DPC PKS Arcamanik
» DPC PKS Bogor Selatan
» DPC PKS Bojonggede
» DPC PKS Cilandak, Jakarta Selatan
» DPC PKS Cimanggis, Depok
» DPC PKS Ciomas
» DPC PKS Dramaga, Bogor
» DPC PKS Gondokusuman Yogyakarta
» DPC PKS Grobogan
» DPC PKS Gunung Jati
» DPC PKS Jagakarsa - Jaksel
» DPC PKS Jatiuwung
» DPC PKS Kebayoran Baru - Jakarta Selatan
» DPC PKS Koto Tangah - Padang
» DPC PKS Kramat Jati
» DPC PKS Lawang, Malang
» DPC PKS Makassar
» DPC PKS Marpoyan Dumai, Pekanbaru
» DPC PKS Medan Baru
» DPC PKS Medan Maimun
» DPC PKS Mulyorejo, Surabaya
» DPC PKS Natar
» DPC PKS Natar
» DPC PKS Ngawen - Klaten
» DPC PKS Paciran - Lamongan
» DPC PKS Padang Selatan
» DPC PKS Pandeglang
» DPC PKS Penjaringan - Jakarta Utara
» DPC PKS Piyungan, Yogyakarta
» DPC PKS Sail
» DPC PKS Serpong - Tangerang
» DPC PKS Sukmajaya, Depok, Jawa Barat
» DPC PKS Tenggilis Mejoyo, Surabaya
» DPC PKS Turi Sleman Joja
» PKS Bukit Kecil Palembang

Dewan Pimpinan Ranting
» DPRa PKS Benda Baru
» DPRa PKS Besito, Gebog, Kudus
» DPRa PKS Bojong Rawalumbu
» DPRa PKS Cinere
» DPRa PKS Dukuh - Jakarta Timur
» DPRa PKS Karangasem
» DPRa PKS Keboansikep
» DPRa PKS Kedoya Selatan - Jakarta Barat
» DPRa PKS Krukut - Jakarta Barat
» DPRa PKS Lagoa
» DPRa PKS Lamgugob - NAD
» DPRa PKS Pagelaran Ciomas - Bogor
» DPRa PKS Pasir Jaya, Cikupa, Tangerang
» DPRa PKS Pasir Jaya, Cikupa, Tangerang
» DPRa PKS Pondok Jaya
» DPRa PKS Rangkepan Jaya Lama
» DPRa PKS Rangkepanjaya, Depok
» DPRa PKS Rorotan, Cilincing, Jaktim
» DPRa PKS Sagulung Batam
» DPRa PKS Srimartani
» DPRa PKS Sunter Agung
» DPRa PKS Tamalanrea Jaya
» DPRa PKS Tropodo - Sidoarjo
» DPRa PKS Ulujami
» DPRa PKS Wanajaya
» DPRa Susukan Jakarta Timur

Tokoh/Aleg
» FKS DPRD Pekanbaru
» FPKS DPRD Bandung
» FPKS DPRD Kalimantan Selatan
» FPKS DPRD Kota Bandung
» FPKS DPRD Kota Padang
» FPKS DPRD Kota Pontianak
» FPKS DPRD Kota Semarang
» FPKS DPRD Kota Semarang
» FPKS DPRD Propinsi Riau
» PKSpedia

FPKS Aceh Kembalikan Rp 454.1 Juta

INILAH.COM, Banda Aceh - Anggota Fraksi PKS DPR Kabupaten Aceh Besar mengembalikan dana tunjangan komunikasi dan informasi senilai Rp 454,1 juta ke kas daerah sebagai bentuk kepedulian mereka kepada masyarakat.

Sekretaris DPD PKS Kabupaten Aceh Besar Teuku Dedi di Banda Aceh, Selasa (12/8) menyatakan dana yang dicairkan pada 2006 itu tidak boleh dinikmati anggota Fraksi PKS.

"Jadi tidak menjadi masalah sama sekali ketika Ketua DPR Aceh Besar minta dana tersebut dikembalikan namun karena sah dipergunakan sehingga ada yang telah dipakai partai untuk penanganan bencana alam dan saat kurban," ujarnya.

Kebijakan itu berdasarkan instruksi Presiden PKS kepada Ketua DPW dan DPD PKS se-Indonesia bahwa pengembalian dana itu harus atas nama partai atau fraksi dan bukan atas nama personal (perorangan).

Disebutkan, pengembalian dana itu harus selesai terhitung satu bulan sebelum masa bakti anggota legislatif bersangkutan.

Pengembalian dana itu berlangsung pada hari Selasa (12/8) oleh Fraksi PKS bersama pengurus DPD PKS Aceh Besar secara tunai kepada kas daerah melalui Sekretaris DPR Kabupaten Aceh Besar.

Enam anggota DPR Kabupaten Aceh Besar dari Fraksi PKS menerima dana tunjangan komunikasi dan informasi masing-masing sebesar Rp64,26 juta sedangkan seorang Wakil Ketua DPR Aceh Besar yang berasal dari Fraksi PKS mendapat Rp132,8 juta. Dana itu tidak dinikmati mereka melainkan dimanfaatkan oleh partai untuk kepentingan umat.[*/L6]


Sumber : inilah.com

Nyanyian Penyuap Bulyan Untungkan PKS

INILAH.COM, Jakarta – ‘Nyanyian’ penyuap Bulyan Royan, Dedi Suwarsono melalui pengacaranya, Kamaruddin Simanjuntak, bahwa semua anggota Komisi V DPR menerima uang gratifikasi, dinilai Adrianus Harsa Waskita, pengamat politik dari Universitas Parahyangan, Bandung, justru menguntungkan posisi PKS.

“Ini merupakan keuntungan PKS, tokoh-tokohnya tidak populer tidak seperti Paskah Suzetta. Anggota legislatif dari PKS tidak terlalu dikenal. Saya percaya dengan PKS bahwa kader-kadernya tidak menerima gratifikasi," kata Adrianus, dalam perbincangan dengan INILAH.COM, Selasa (12/8).

Menurutnya, bisa saja kader PKS yang menerima gratifikasi kemudian segera mengembalikan, karena takut di-Bulyan Royan-kan. “Kalau seandainya para kader PKS menerima gratifikasi, maka dengan alasan strategis kader yang menerima gratifikasi tidak dicalonkan lagi oleh PKS," pungkasnya.

Anggota DPR Bulyan Royan merupakan tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus dugaan penyuapan US$66.000 dan 5.500 Euro, dalam proses lelang pengadaan kapal patroli Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan. [R2]



Sumber : inilah.com

PKS Maju Ditengah Badai

INILAH.COM, Jakarta – Prestasi PKS orisinil dan jelas. Sejak awal hadir lewat Pemilu 1999, lompatan demi lompatan diayunkan di tengah badai. Di Pemilu 2009, mereka siap melompat lebih tinggi, bahkan mengancam dominasi parpol besar.

Salah satu kunci sukses PKS (Partai Keadilan Sejahtera) adalah kemampuan para elit dan kadernya dalam menebarkan jaringan sosial dan berdakwah. Mereka tak henti bergerak, dari tingkat lokal sampai nasional, dari kalangan marginal sampai para pengambil keputusan dan pemodal.

Pada 1999, ketika pertama kali hadir di belantika perpolitikan nasional, PKS dengan nomor urut 24 baru bisa meraup 1,4% suara. Di Pemilu 2004, mengusung nomor urut 16, PKS melesat dengan 8,3 juta suara atau 7% dari total jumlah suara.

Di Pemilu 2009, kebagian nomor urut 8 yang belakangan ramai dibicarakan banyak pihak, PKS bakal tampil dengan penuh percaya diri. Target tinggi mereka canangkan. Mereka membidik 28 juta suara atau 20% dari total pemilih.

Presiden PKS Tifatul Sembiring dan segenap keluarga besar parpol berbasis Islam moderat itu, tentu, menetapkan target tinggi itu bukan tanpa perhitungan. Dan, mereka pun pasti sudah menyusun strategi untuk menggapainya.

Salah satu cara yang sejak jauh hari didengungkan adalah PKS bersikap lebih terbuka. Antara lain, mereka membuka pintu lebar-lebar bagi kalangan non-muslim yang ingin bergabung.

Pendekatan lain yang tak kalah meyakinkan adalah penegasan PKS sebagai parpol Islam moderat, segar, bersih, berani, inovatif, dan selalu berorientasi kepada rakyat.

Banyak elit dan kader PKS pun percaya bahwa mereka punya potensi dan kesempatan menyodok lebih jauh di Pemilu 2009. Jadi ancaman terhadap dominasi parpol-parpol senior dan besar macam Golkar, PDI-P, PKB, dan PPP.

Bakal muluskah PKS?

Petensi ada, peluang pun terbuka. Tapi, pasti, bukan perkara mudah PKS merangsek di tengah badai berupa kritik dan kompetisi yang sangat ketat.

Aktivis Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah Happy Susanto menilai, PKS masih sulit untuk jadi partai terkemuka. Bahkan, ia menuding PKS sebenarnya masih melakukan sebuah politik standar ganda (double standard).

Dalam pemikiran keagamaan, menurut Happy, PKS masih bersifat ideologis, sempit, dan eksklusif. Sebaliknya, kata Happy, dalam berpolitik PKS tampak mencoba bertindak inklusif, tidak ideologis, dan mengedepankan moralitas.

Di mata Happy, sebenarnya kedua faktor itu sama saja karena mengarah pada eksklusivisme. "Apa yang mereka perjuangkan dalam rentang begitu lama adalah bermuara pada kepentingan umat Islam dan kelompoknya semata," ujarnya.

Happy juga melihat, PKS tetaplah sebuah parpol Islamis yang eksklusif. Pola pikir dan agenda perjuangannya masih hampir sama dengan model gerakan Islam yang ada di Timur Tengah.

Sebagian pengamat politik juga melihat, pola pikir dan aktivitas keberagamaan PKS tidaklah mengalami 'indigenisasi' dengan perkembangan kebudayaan dan masyarakat Indonesia.

Bahkan, ungkap Happy, PKS hanya melakukan copy-paste kebudayaan dan pemikiran keagamaan yang ada di Timur Tengah seperti tercantum dalam buku-buku panduan tarbiyah Ikhwanul Muslimin dan pemikiran-pemikiran dari Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim, Hassan al-Banna, dan pemikir muslim konservatif lainnya.

Di sisi lain, ada juga ahli politik yang menyatakan bahwa PKS bukanlah parpol Islam yang fundamentalis. PKS, menurut mereka, justru mampu bermain cantik dalam kancah perpolitikan nasional. [Bersambung/I3]

Sumber : inilah.com

PKS : Antara Mabuk Kemenangan dan Mawas Diri

INILAH.COM - PKS memang mampu menampilkan citra bersih dan peduli. Meski begitu, mereka diingatkan untuk tidak terlalu percaya diri (pede) dengan prestasi politik dan keyakinannya tampil sebagai parpol besar di Pemilu 2009.

"Dengan kelebihannya selama ini, PKS jangan arogan atau terlalu percaya diri karena justru bisa menjerumuskannya ke dalam kealpaan dan kegelapan," kata Lukman Hakim, peneliti dari Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Universitas Paramadina, Senin (11/8) di Jakarta.

Bagaimanapun, parpol-parpol pesaingnya tak akan tinggal diam, bahkan sedang menyiapkan pukulan balik untuk menggerus PKS di Pemilu 2009. PKS menghadapi saingan berat dari PDI-P, Golkar, PAN, PBR, Partai Demokrat, dan PPP.

Bahaya yang mengancam PKS adalah jika kader dan politisinya korup, kolusi, nepotisme, dan tidak profesional dalam bekerja sehingga mencoreng nama baik mereka sendiri.

Dalam konteks ini, bisa dipahami jika Presiden PKS Tifatul Sembiring tak bosan-bosan mengimbau kader PKS untuk tidak sekali-kali mencoba melakukan korupsi. Sanksi tegas berupa pemecatan akan langsung diberlakukan, bahkan sebelum ada keputusan pengadilan sekalipun.

Tifatul memperingatkan agar kader PKS tidak mengkhianati keikhlasan para kader. PKS akan menjatuhkan vonis kepada anggota dewan asal PKS yang korupsi sebelum divonis lembaga peradilan.

Jika PKS konsisten dengan semboyan 'bersih, peduli, dan profesional', parpol berbasis Islam moderat ini akan terus berkibar. Karena itu, siapapun kader PKS yang korupsi-kolusi harus dibabat habis. Jika tidak, perilaku buruk itu akan tumbuh jadi kanker ganas dalam tubuh PKS sendiri.

Terkait rencana KPK membuat seragam khsusus untuk terdakwa kasus korupsi, Tifatul menyatakan menyambut baik. Bahkan, jika perlu, istri dan anak para terdakwa ikut dibuatkan seragam yang sama.

Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang juga mantan Presiden PKS telah menyatakan agar hukuman mati diterapkan bagi koruptor kelas kakap yang telah merugikan negara dan rakyat.

Hidayat melihat korupsi sudah membudaya dan merusak bangsa dan negara dalam skala yang masif sehingga berbahaya jika tak ada hukuman keras yang bisa membuat orang jera. [Bersambung/E1]

Sumber : inilah.com

Pikatan Politik Ruhamma PKS

INILAH.COM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) harus mengedepankan politik ruhamma. Suatu politik didasarkan pada kesantunan, keimanan, keadaban, kebersamaan, dan saling menghormati. Dari situ akan muncul warna baru dalam kehidupan politik.

Para pengamat politik Islam sering mengingatkan bahwa iman seseorang itu sifatnya naik-turun (al iman yazid wa yankus). Demikian halnya iman para politisi dan kader PKS. “Maka dengan politik ruhamma, PKS akan lebih banyak teman dan kawan ketimbang musuh dan lawan,” kata Al Chaidar, pengamat politik Islam.

Karena itu, elite PKS tak boleh menyerang, mencela atau mengejek pesaing politik mereka: Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla, Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, Wiranto dan lainnya. “Ini demi mengedepankan politik bermoral dan santun tersebut,” tandas Al Chaidar, Research Associate pada Institute of Strategic and Defend Studies (ISDS), Nanyang, Singapura.

Praktik politik ruhamma yang dihadirkan PKS, sejak berlangsungnya Pemilu Legislatif hingga Pilkada, mendapat apresiasi dari Presiden SBY. Selain pelaksaan praktik politik bermoral, SBY juga memuji aksi-aksi sosial PKS dalam membantu masyarakat yang tertimpa musibah di berbagai daerah.

Banyak pihak mengakui PKS telah menghadirkan perilaku politik yang santun dan beradab, tanpa kekerasan. Bahkan SBY pernah berharap perilaku politik ini PKS dapat ditiru oleh para pelaku politik lainnya.

Selain pelaksanaan praktik politik yang bermoral, SBY pernah memuji aksi-aksi PKS dalam membantu masyarakat yang tertimpa musibah di berbagai daerah. SBY bahkan mengucapkan terima kasih selaku kepala negara atas pengabdian dan aksi keluarga besar PKS selama ini.

Politik ruhamma PKS, jika terus dilaksanakan, akan mirip dengan politik Mohamad Natsir, mantan perdana menteri dan Bapak Masyumi. Natsir adalah politikus yang berjuang sungguh-sungguh demi rakyat yang diwakilinya.

Natsir memegang teguh ideologi partai. Beradu argumen terhadap lawan politiknya dengan keras dan ketat, tapi tetap dengan tutur kata sopan, dan sesudahnya mereka bercakap hangat dengan lawan politiknya sambil meneguk secangkir kopi di saat rehat.

Indonesia di awal kemerdekaan, ketika Natsir berkecimpung menjadi politikus dari Partai Masyumi, bukanlah negeri khayalan. Ketika itu beda pendapat dan pandangan sudah biasa.

Para politikus tak merasa perlu memamerkan kekayaan kepada publik. Bahkan sebaliknya, mereka cukup bersahaja. “PKS merupakan harapan baru setelah runtuhnya mitos Masyumi itu,” kata Fachry Ali, pengamat politik.

Jika tetap bersih, peduli dan profesional, kata dosen Fisipol UGM, Ary Dwipayana, PKS menjadi partai Islam garda depan yang masih memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan. Dengan politik ruhamma, maka PKS akan lebih mudah melangkah ke muka, mewarnai Indonesia. [E1/I4]


Sumber : inilah.com