Segera Terapkan Hukuman Mati Bagi Koruptor

DEPOK--Ketua Mejelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nurwahid menyatakan, pemerintah perlu segera menerapkan hukam mati bagi koruptor yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan jumlah yang sangat besar dan merugikan keuangan negara.

"Hukum harus ditegakkan kepada siapapun, siapa saja yang terbukti merugikan negara dengan jumlah yang sangat besar, hukuman mati bisa dilaksanakan," kata Hidayat Nurwahid, usai menghadiri Konsolidiasi Akbar Pemenangan Pemilu 2009, DPD PKS Kota Depok, Jawa Barat, di Depok, Minggu.

Hidayat mengatakan dirinya telah meminta langsung kepada Kapolri dan Jaksa Agung untuk menerapkan hukaman yang terberat bagi para koruptor. "Ini untuk menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia kedepannya," ujarnya.

Pidana mati untuk koruptor di Indonesia bisa diberlakukan, bila mengacu kepada UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 Ayat 2 menyebutkan Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Yang dimaskud dengan keadaan tertentu adalah apabila tindak pidana korupsi itu dilakukan bila keadaan negara dalam bahaya, bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Nurwahid mengatakan pelaksanaan hukuman mati tersebut diterapkan, agar menimbulkan efek jera bagi koruptor, maupun calon koruptor itu sendiri.

"Ini akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa dinegara kita hukum dapat ditegakkan dan masih ada perlindungan bagi rakyat," ujarnya.

Pelaksanaan hukuman mati, kata mantan Presiden PKS tersebut, harus dilakukan dengan tegas dan cepat. Ia yakin penerapan hukam mati tidak akan menimbulkan protes bagi dunia internasional. "Malaysia dan Singapura bisa menerapkan, mengapa Indonesia tidak," katanya.

Bangsa ini, kata dia membutuhkan pilihan tegas dan keberanian untuk menetapkan hukuman mati bagi para koruptor, jika tidak sulit membersihkan korupsi yang sudah menjadi budaya di Indonesia.

Selain para koruptor, hukuman mati juga bisa dilaksanakan pelaku tindakan terorisme yang membahayakan negara dan para bandar narkoba yang merusak generasi muda bangsa Indonesia.

Hidayat juga menegaskan pelaksanaan hukum mati harus dengan cepat dan segera. Jangan menunggu waktu yang lama seperti yang terjadi pada Sumiasih dan Sugeng yang diesekusi mati setelah menunggu sampai 20 tahun.

"Jangan terlalu lama dalam menerapkan hukuman mati sehingga akan terkesan mengapa orang yang sudah tua harus dihukum mati," ujarnya.

Untuk mendukung penerapan hukuman mati tersebut, ketua MPR akan menghadiri deklarasi Komite Penyelamat Kekayaan Negara yang dilaksanakan Senin (28/7) di Ruang GBHN, Gedung MPR/DPR RI.

"Ini untuk memberikan semangat kepada KPK dan menyelamatkan aset negara, serta memberi kontribusi kepada bangsa dan negara yang sedang susah akibat kenaikan BBM dan lain sebagainya," demikian Hidayat Nur Wahid.ant

Sumber :http://www.republika.co.id/launcher/view/mid/19/news_id/1858

Karsa Mendominasi Lirboyo

KEDIRI--Pasangan calon Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) berhasil mendominasi perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur di sekitar Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur, Rabu. Data yang dihimpun dari 12 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di sekitar lingkungan Ponpes Lirboyo, Karsa memperoleh 4.262 suara atau sekitar 75 persen.

Sedang pasangan Achmady-Suhartono (Achsan) mendapatkan 267 suara (4,8 persen), pasangan Khofifah Indar Parawansa-Mujiono (Kaji) meraup 145 suara (2,6 persen), pasangan Sutjipto-Ridwan Hisjam (SR) sebanyak delapan suara (0,28 persen), dan pasangan Soenarjo-Ali Maschan Moesa (Salam) hanya enam suara (0,23 persen).

Ponpes Lirboyo sejak awal sudah diduga akan mendulang suara terbanyak untuk Karsa yang diusung Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Hal itu tidak lain karena kedekatan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dengan KH Idris Marzuqi (Kiai Idris), selaku pemangku utama pondok pesantren yang usianya hampir satu abad itu.

Bahkan di TPS 15 yang menjadi tempat Kiai Idris memenuhi hak pilihnya, Karsa meraup 223 suara, sedang pasangan Kaji mendapatkan tiga suara, SR (3), Salam (1), dan Achsan (4).

Jumlah santri Ponpes Lirboyo yang memiliki hak pilih dalam Pilgub Jatim kali ini tercatat mencapai 5.620 orang. Dari jumlah itu sebanyak 387 (15,8 persen) tidak hadir dan 36 surat suara (0,7 persen) tidak sah.

Menurut salah satu pengurus Ponpes Lirboyo, M Nabil Harun, kemenangan Karsa di ponpes itu tidak ada kaitannya dengan pengarahan para pengasuh (dewan masyayikh) kepada santri. "Santri memilih sesuai hati nuraninya, tidak ada pengarahan dari dewan masyayikh seperti yang ramai dibicarakan selama ini," kata pria asal Temanggung, Jawa Tengah itu. ant/is

Sumber : http://www.republika.co.id/launcher/view/mid/19/news_id/1266

Golput Jangan Diposisikan Sebagai Ancaman

JAKARTA--Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta agar warga yang tidak mau menggunakan hak pilih (golongan putih/golput) tidak diposisikan sebagai ancaman dalam demokrasi.

Dalam siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Rabu, Hidayat mengatakan, jadikanlah golput sebagai pembelajaran bagi pemerintah, DPR dan rakyat untuk menghadirkan demokrasi yang lebih berkualitas.

Hal tersebut dikatakan Hidayat dalam forum "Leadership Camp Pemuda Al Azhar" di Wisma Haji Ciloto, Bogor. Acara tersebut diikuti 30-an pemuda-pemudi aktivis Masjid Agung Al Azhar, Jakarta sejak 22 hingga 27 Juli.

"Di AS yang katanya menjadi rujukan pelaksanaan demokrasi saja, angka golputnya mencapai 30-40 persen. Jadi, berapa banyak orang yang golput itu bukanlah ukuran kredibilitas pemerintah yang terbentuk dari sebuah pemilu," katanya.

Maka, lanjut Hidayat, yang terpenting sekarang adalah mendidik semua pihak untuk menghadirkan demokrasi yang berkualitas, dengan mendidik mereka untuk memilih dengan cerdas.

"Pelajari `track record` (rekam jejak) partai-partai, para pemimpin dan kader-kadernya. Dari situ angka golput akan terkurangi," katanya.

Secara bergurau, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, mengampanyekan golput justru bakal menguntungkan PKS.

"Sekarang ini kan, partai-partai sudah diidentikkan dengan warna-warna. Golkar dengan kuning, PDIP merah, PAN biru dan PKS putih. Jadi kalau membesarkan golput, berarti membesarkan PKS," ujarnya disambut tawa peserta camp.

Hidayat juga mengingatkan para pemuda agar mulai mempersiapkan diri untuk jadi pemimpin di masa yang akan datang.

Sebagai calon pemimpin, katanya, mereka harus mampu menjadi teladan bagi yang dipimpin dan juga mampu menunjukkan empati kepada yang dipimpin.

Dalam kondisi masyarakat yang prihatin, lanjutnya, janganlah tampil bermewah-mewah dengan mobil dan pesta yang mewah.

Demikian pula dengan cara berpakaian, katanya, sebaiknya juga sederhana saja.

"Negeri kita panas, nggak usahlah sering-sering pakai jas. Kalau pakai jas, akhirnya terpaksa menghidupkan AC lebih dingin. Kalau AC lebih dingin, itu artinya listrik jadi lebih boros. Di Cina saja, AC di kantor-kantor pemerintah diset 24 derajat Celcius," tuturnya. pur

Sumber : http://www.republika.co.id/launcher/view/mid/19/news_id/1273