PKS-Kramat Pela

Deklarasi NiDJI

2008-08-13T21:04:00.000-07:00

DEKLARASI NIJI Pasangan Niji (Mohamad Bonnie Mufidjar-Diedy Faried Wajdi) usungan PKS dalam Pilkada Kota Tangerang 2008, siap mendeklarasikan diri pada Senin 18 Agustus pagi di Lapangan LP Anak Pria. Wawan Tavip, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PKS Kota Tangerang, kemarin mengutarakan deklarasi ini direncanakan akan dihadiri 12.000 kader dan simpatisan Niji. Deklarasi inipun akan dihadiri Ketua MPRRI Hidayat Nurwahid, Presiden PKS Tifatul Sembiring, dan Adang Dorojatun. Pada saat itu pula, kata Wawan, pasangan Niji akan tampil menyampaikan pernyataan politiknya terkait pencalonan mereka menjadi Walikota-Wakil Walikota Tangerang 2008-2013. Mohamad Bonnie Mufidjar, saat ini menjabat Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang. Pria kelahiran Tangerang 29 Oktober 1968 ini, berpendidikan terakhir Sarjana S-2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI. Sedangkan Diedy Faried Wajdi adalah Pengelola Pesantren Darunnajah Jakarta. Dia lahir di Jakarta 31 Agustus 1960, dengan pendidikan terakhir Sarjana S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.

(tisky/iwan/djamal/ds/g) Sumber : pos kota

Link-Link PKS

2008-08-13T06:04:00.000-07:00

Link-Link PKS

Dewan Pimpinan Wilayah
» DPW PKS Banten
» DPW PKS DI Yogyakarta
» DPW PKS DKI Jakarta
» DPW PKS Jawa Barat
» DPW PKS Jawa Tengah
» DPW PKS Jawa Timur
» DPW PKS Kalimantan Barat
» DPW PKS Kalimantan Selatan
» DPW PKS Lampung
» DPW PKS Maluku
» DPW PKS Nanggroe Aceh Darussalam
» DPW PKS Nusa Tenggara Barat
» DPW PKS Sulawesi Selatan
» DPW PKS Sumatera Selatan
» DPW PKS Sumatera Utara

Pusat Informasi PKS (Luar Negeri)
» PIP PKS Malaysia
» PIP-PKS Amerika Utara
» PIP-PKS Arab Saudi
» PIP-PKS Australia & Selandia Baru
» PIP-PKS Belanda
» PIP-PKS Jepang
» PIP-PKS Jerman
» PIP-PKS Qatar
» PIP-PKS United Kingdom

Dewan Pimpinan Daerah
» DPD PKS Bandar Lampung
» DPD PKS Bandung
» DPD PKS Banggai
» DPD PKS Bangkalan
» DPD PKS Banjar
» DPD PKS Banyumas
» DPD PKS BARTIM
» DPD PKS Bekasi
» DPD PKS Bengkalis
» DPD PKS Bojonegoro
» DPD PKS Bontang Kaltim
» DPD PKS Brebes
» DPD PKS Cianjur
» DPD PKS Cilegon
» DPD PKS Depok
» DPD PKS Jakarta Barat
» DPD PKS Jakarta Pusat
» DPD PKS Jakarta Selatan
» DPD PKS Jakarta Timur
» DPD PKS Kab. Maros Sul-sel
» DPD PKS Kabupaten Malang
» DPD PKS Kabupaten Sleman
» DPD PKS Karawang
» DPD PKS Kota Bandung
» DPD PKS Kota Banjarmasin
» DPD PKS Kota Batam
» DPD PKS Kota Bekasi
» DPD PKS Kota Binjai
» DPD PKS Kota Jambi
» DPD PKS Kota Malang
» DPD PKS Kota Palembang
» DPD PKS Kota Pekanbaru
» DPD PKS Kota Pekanbaru
» DPD PKS Kota Tangerang
» DPD PKS Kota Tegal
» DPD PKS Kota Yogyakarta
» DPD PKS Majalengka
» DPD PKS Nabire
» DPD PKS Ogan Ilir
» DPD PKS Padang Pariaman
» DPD PKS Pahuwoto
» DPD PKS Pekanbaru
» DPD PKS Sidoarjo
» DPD PKS Sleman
» DPD PKS Solo
» DPD PKS Subang
» DPD PKS Sukabumi
» DPD PKS Sukoharjo
» DPD PKS Surabaya
» DPD PKS Tangerang

Dewan Pimpinan Cabang
» DPC Gubeng Surabaya
» DPC PKS Arcamanik
» DPC PKS Bogor Selatan
» DPC PKS Bojonggede
» DPC PKS Cilandak, Jakarta Selatan
» DPC PKS Cimanggis, Depok
» DPC PKS Ciomas
» DPC PKS Dramaga, Bogor
» DPC PKS Gondokusuman Yogyakarta
» DPC PKS Grobogan
» DPC PKS Gunung Jati
» DPC PKS Jagakarsa - Jaksel
» DPC PKS Jatiuwung
» DPC PKS Kebayoran Baru - Jakarta Selatan
» DPC PKS Koto Tangah - Padang
» DPC PKS Kramat Jati
» DPC PKS Lawang, Malang
» DPC PKS Makassar
» DPC PKS Marpoyan Dumai, Pekanbaru
» DPC PKS Medan Baru
» DPC PKS Medan Maimun
» DPC PKS Mulyorejo, Surabaya
» DPC PKS Natar
» DPC PKS Natar
» DPC PKS Ngawen - Klaten
» DPC PKS Paciran - Lamongan
» DPC PKS Padang Selatan
» DPC PKS Pandeglang
» DPC PKS Penjaringan - Jakarta Utara
» DPC PKS Piyungan, Yogyakarta
» DPC PKS Sail
» DPC PKS Serpong - Tangerang
» DPC PKS Sukmajaya, Depok, Jawa Barat
» DPC PKS Tenggilis Mejoyo, Surabaya
» DPC PKS Turi Sleman Joja
» PKS Bukit Kecil Palembang

Dewan Pimpinan Ranting
» DPRa PKS Benda Baru
» DPRa PKS Besito, Gebog, Kudus
» DPRa PKS Bojong Rawalumbu
» DPRa PKS Cinere
» DPRa PKS Dukuh - Jakarta Timur
» DPRa PKS Karangasem
» DPRa PKS Keboansikep
» DPRa PKS Kedoya Selatan - Jakarta Barat
» DPRa PKS Krukut - Jakarta Barat
» DPRa PKS Lagoa
» DPRa PKS Lamgugob - NAD
» DPRa PKS Pagelaran Ciomas - Bogor
» DPRa PKS Pasir Jaya, Cikupa, Tangerang
» DPRa PKS Pasir Jaya, Cikupa, Tangerang
» DPRa PKS Pondok Jaya
» DPRa PKS Rangkepan Jaya Lama
» DPRa PKS Rangkepanjaya, Depok
» DPRa PKS Rorotan, Cilincing, Jaktim
» DPRa PKS Sagulung Batam
» DPRa PKS Srimartani
» DPRa PKS Sunter Agung
» DPRa PKS Tamalanrea Jaya
» DPRa PKS Tropodo - Sidoarjo
» DPRa PKS Ulujami
» DPRa PKS Wanajaya
» DPRa Susukan Jakarta Timur

Tokoh/Aleg
» FKS DPRD Pekanbaru
» FPKS DPRD Bandung
» FPKS DPRD Kalimantan Selatan
» FPKS DPRD Kota Bandung
» FPKS DPRD Kota Padang
» FPKS DPRD Kota Pontianak
» FPKS DPRD Kota Semarang
» FPKS DPRD Kota Semarang
» FPKS DPRD Propinsi Riau
» PKSpedia

FPKS Aceh Kembalikan Rp 454.1 Juta

2008-08-13T03:27:00.001-07:00

INILAH.COM, Banda Aceh - Anggota Fraksi PKS DPR Kabupaten Aceh Besar mengembalikan dana tunjangan komunikasi dan informasi senilai Rp 454,1 juta ke kas daerah sebagai bentuk kepedulian mereka kepada masyarakat.

Sekretaris DPD PKS Kabupaten Aceh Besar Teuku Dedi di Banda Aceh, Selasa (12/8) menyatakan dana yang dicairkan pada 2006 itu tidak boleh dinikmati anggota Fraksi PKS.

"Jadi tidak menjadi masalah sama sekali ketika Ketua DPR Aceh Besar minta dana tersebut dikembalikan namun karena sah dipergunakan sehingga ada yang telah dipakai partai untuk penanganan bencana alam dan saat kurban," ujarnya.

Kebijakan itu berdasarkan instruksi Presiden PKS kepada Ketua DPW dan DPD PKS se-Indonesia bahwa pengembalian dana itu harus atas nama partai atau fraksi dan bukan atas nama personal (perorangan).

Disebutkan, pengembalian dana itu harus selesai terhitung satu bulan sebelum masa bakti anggota legislatif bersangkutan.

Pengembalian dana itu berlangsung pada hari Selasa (12/8) oleh Fraksi PKS bersama pengurus DPD PKS Aceh Besar secara tunai kepada kas daerah melalui Sekretaris DPR Kabupaten Aceh Besar.

Enam anggota DPR Kabupaten Aceh Besar dari Fraksi PKS menerima dana tunjangan komunikasi dan informasi masing-masing sebesar Rp64,26 juta sedangkan seorang Wakil Ketua DPR Aceh Besar yang berasal dari Fraksi PKS mendapat Rp132,8 juta. Dana itu tidak dinikmati mereka melainkan dimanfaatkan oleh partai untuk kepentingan umat.[*/L6]

Sumber : inilah.com

Nyanyian Penyuap Bulyan Untungkan PKS

2008-08-13T03:24:00.000-07:00

INILAH.COM, Jakarta – ‘Nyanyian’ penyuap Bulyan Royan, Dedi Suwarsono melalui pengacaranya, Kamaruddin Simanjuntak, bahwa semua anggota Komisi V DPR menerima uang gratifikasi, dinilai Adrianus Harsa Waskita, pengamat politik dari Universitas Parahyangan, Bandung, justru menguntungkan posisi PKS.

“Ini merupakan keuntungan PKS, tokoh-tokohnya tidak populer tidak seperti Paskah Suzetta. Anggota legislatif dari PKS tidak terlalu dikenal. Saya percaya dengan PKS bahwa kader-kadernya tidak menerima gratifikasi," kata Adrianus, dalam perbincangan dengan INILAH.COM, Selasa (12/8).

Menurutnya, bisa saja kader PKS yang menerima gratifikasi kemudian segera mengembalikan, karena takut di-Bulyan Royan-kan. “Kalau seandainya para kader PKS menerima gratifikasi, maka dengan alasan strategis kader yang menerima gratifikasi tidak dicalonkan lagi oleh PKS," pungkasnya.

Anggota DPR Bulyan Royan merupakan tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus dugaan penyuapan US$66.000 dan 5.500 Euro, dalam proses lelang pengadaan kapal patroli Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan. [R2]

Sumber : inilah.com

PKS Maju Ditengah Badai

2008-08-13T03:16:00.001-07:00

INILAH.COM, Jakarta – Prestasi PKS orisinil dan jelas. Sejak awal hadir lewat Pemilu 1999, lompatan demi lompatan diayunkan di tengah badai. Di Pemilu 2009, mereka siap melompat lebih tinggi, bahkan mengancam dominasi parpol besar.

Salah satu kunci sukses PKS (Partai Keadilan Sejahtera) adalah kemampuan para elit dan kadernya dalam menebarkan jaringan sosial dan berdakwah. Mereka tak henti bergerak, dari tingkat lokal sampai nasional, dari kalangan marginal sampai para pengambil keputusan dan pemodal.

Pada 1999, ketika pertama kali hadir di belantika perpolitikan nasional, PKS dengan nomor urut 24 baru bisa meraup 1,4% suara. Di Pemilu 2004, mengusung nomor urut 16, PKS melesat dengan 8,3 juta suara atau 7% dari total jumlah suara.

Di Pemilu 2009, kebagian nomor urut 8 yang belakangan ramai dibicarakan banyak pihak, PKS bakal tampil dengan penuh percaya diri. Target tinggi mereka canangkan. Mereka membidik 28 juta suara atau 20% dari total pemilih.

Presiden PKS Tifatul Sembiring dan segenap keluarga besar parpol berbasis Islam moderat itu, tentu, menetapkan target tinggi itu bukan tanpa perhitungan. Dan, mereka pun pasti sudah menyusun strategi untuk menggapainya.

Salah satu cara yang sejak jauh hari didengungkan adalah PKS bersikap lebih terbuka. Antara lain, mereka membuka pintu lebar-lebar bagi kalangan non-muslim yang ingin bergabung.

Pendekatan lain yang tak kalah meyakinkan adalah penegasan PKS sebagai parpol Islam moderat, segar, bersih, berani, inovatif, dan selalu berorientasi kepada rakyat.

Banyak elit dan kader PKS pun percaya bahwa mereka punya potensi dan kesempatan menyodok lebih jauh di Pemilu 2009. Jadi ancaman terhadap dominasi parpol-parpol senior dan besar macam Golkar, PDI-P, PKB, dan PPP.

Bakal muluskah PKS?

Petensi ada, peluang pun terbuka. Tapi, pasti, bukan perkara mudah PKS merangsek di tengah badai berupa kritik dan kompetisi yang sangat ketat.

Aktivis Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah Happy Susanto menilai, PKS masih sulit untuk jadi partai terkemuka. Bahkan, ia menuding PKS sebenarnya masih melakukan sebuah politik standar ganda (double standard).

Dalam pemikiran keagamaan, menurut Happy, PKS masih bersifat ideologis, sempit, dan eksklusif. Sebaliknya, kata Happy, dalam berpolitik PKS tampak mencoba bertindak inklusif, tidak ideologis, dan mengedepankan moralitas.

Di mata Happy, sebenarnya kedua faktor itu sama saja karena mengarah pada eksklusivisme. "Apa yang mereka perjuangkan dalam rentang begitu lama adalah bermuara pada kepentingan umat Islam dan kelompoknya semata," ujarnya.

Happy juga melihat, PKS tetaplah sebuah parpol Islamis yang eksklusif. Pola pikir dan agenda perjuangannya masih hampir sama dengan model gerakan Islam yang ada di Timur Tengah.

Sebagian pengamat politik juga melihat, pola pikir dan aktivitas keberagamaan PKS tidaklah mengalami 'indigenisasi' dengan perkembangan kebudayaan dan masyarakat Indonesia.

Bahkan, ungkap Happy, PKS hanya melakukan copy-paste kebudayaan dan pemikiran keagamaan yang ada di Timur Tengah seperti tercantum dalam buku-buku panduan tarbiyah Ikhwanul Muslimin dan pemikiran-pemikiran dari Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim, Hassan al-Banna, dan pemikir muslim konservatif lainnya.

Di sisi lain, ada juga ahli politik yang menyatakan bahwa PKS bukanlah parpol Islam yang fundamentalis. PKS, menurut mereka, justru mampu bermain cantik dalam kancah perpolitikan nasional. [Bersambung/I3]

Sumber : inilah.com

PKS : Antara Mabuk Kemenangan dan Mawas Diri

2008-08-13T03:09:00.000-07:00

INILAH.COM - PKS memang mampu menampilkan citra bersih dan peduli. Meski begitu, mereka diingatkan untuk tidak terlalu percaya diri (pede) dengan prestasi politik dan keyakinannya tampil sebagai parpol besar di Pemilu 2009.

"Dengan kelebihannya selama ini, PKS jangan arogan atau terlalu percaya diri karena justru bisa menjerumuskannya ke dalam kealpaan dan kegelapan," kata Lukman Hakim, peneliti dari Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Universitas Paramadina, Senin (11/8) di Jakarta.

Bagaimanapun, parpol-parpol pesaingnya tak akan tinggal diam, bahkan sedang menyiapkan pukulan balik untuk menggerus PKS di Pemilu 2009. PKS menghadapi saingan berat dari PDI-P, Golkar, PAN, PBR, Partai Demokrat, dan PPP.

Bahaya yang mengancam PKS adalah jika kader dan politisinya korup, kolusi, nepotisme, dan tidak profesional dalam bekerja sehingga mencoreng nama baik mereka sendiri.

Dalam konteks ini, bisa dipahami jika Presiden PKS Tifatul Sembiring tak bosan-bosan mengimbau kader PKS untuk tidak sekali-kali mencoba melakukan korupsi. Sanksi tegas berupa pemecatan akan langsung diberlakukan, bahkan sebelum ada keputusan pengadilan sekalipun.

Tifatul memperingatkan agar kader PKS tidak mengkhianati keikhlasan para kader. PKS akan menjatuhkan vonis kepada anggota dewan asal PKS yang korupsi sebelum divonis lembaga peradilan.

Jika PKS konsisten dengan semboyan 'bersih, peduli, dan profesional', parpol berbasis Islam moderat ini akan terus berkibar. Karena itu, siapapun kader PKS yang korupsi-kolusi harus dibabat habis. Jika tidak, perilaku buruk itu akan tumbuh jadi kanker ganas dalam tubuh PKS sendiri.

Terkait rencana KPK membuat seragam khsusus untuk terdakwa kasus korupsi, Tifatul menyatakan menyambut baik. Bahkan, jika perlu, istri dan anak para terdakwa ikut dibuatkan seragam yang sama.

Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang juga mantan Presiden PKS telah menyatakan agar hukuman mati diterapkan bagi koruptor kelas kakap yang telah merugikan negara dan rakyat.

Hidayat melihat korupsi sudah membudaya dan merusak bangsa dan negara dalam skala yang masif sehingga berbahaya jika tak ada hukuman keras yang bisa membuat orang jera. [Bersambung/E1]

Sumber : inilah.com

Pikatan Politik Ruhamma PKS

2008-08-13T03:07:00.000-07:00

INILAH.COM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) harus mengedepankan politik ruhamma. Suatu politik didasarkan pada kesantunan, keimanan, keadaban, kebersamaan, dan saling menghormati. Dari situ akan muncul warna baru dalam kehidupan politik.

Para pengamat politik Islam sering mengingatkan bahwa iman seseorang itu sifatnya naik-turun (al iman yazid wa yankus). Demikian halnya iman para politisi dan kader PKS. “Maka dengan politik ruhamma, PKS akan lebih banyak teman dan kawan ketimbang musuh dan lawan,” kata Al Chaidar, pengamat politik Islam.

Karena itu, elite PKS tak boleh menyerang, mencela atau mengejek pesaing politik mereka: Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla, Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, Wiranto dan lainnya. “Ini demi mengedepankan politik bermoral dan santun tersebut,” tandas Al Chaidar, Research Associate pada Institute of Strategic and Defend Studies (ISDS), Nanyang, Singapura.

Praktik politik ruhamma yang dihadirkan PKS, sejak berlangsungnya Pemilu Legislatif hingga Pilkada, mendapat apresiasi dari Presiden SBY. Selain pelaksaan praktik politik bermoral, SBY juga memuji aksi-aksi sosial PKS dalam membantu masyarakat yang tertimpa musibah di berbagai daerah.

Banyak pihak mengakui PKS telah menghadirkan perilaku politik yang santun dan beradab, tanpa kekerasan. Bahkan SBY pernah berharap perilaku politik ini PKS dapat ditiru oleh para pelaku politik lainnya.

Selain pelaksanaan praktik politik yang bermoral, SBY pernah memuji aksi-aksi PKS dalam membantu masyarakat yang tertimpa musibah di berbagai daerah. SBY bahkan mengucapkan terima kasih selaku kepala negara atas pengabdian dan aksi keluarga besar PKS selama ini.

Politik ruhamma PKS, jika terus dilaksanakan, akan mirip dengan politik Mohamad Natsir, mantan perdana menteri dan Bapak Masyumi. Natsir adalah politikus yang berjuang sungguh-sungguh demi rakyat yang diwakilinya.

Natsir memegang teguh ideologi partai. Beradu argumen terhadap lawan politiknya dengan keras dan ketat, tapi tetap dengan tutur kata sopan, dan sesudahnya mereka bercakap hangat dengan lawan politiknya sambil meneguk secangkir kopi di saat rehat.

Indonesia di awal kemerdekaan, ketika Natsir berkecimpung menjadi politikus dari Partai Masyumi, bukanlah negeri khayalan. Ketika itu beda pendapat dan pandangan sudah biasa.

Para politikus tak merasa perlu memamerkan kekayaan kepada publik. Bahkan sebaliknya, mereka cukup bersahaja. “PKS merupakan harapan baru setelah runtuhnya mitos Masyumi itu,” kata Fachry Ali, pengamat politik.

Jika tetap bersih, peduli dan profesional, kata dosen Fisipol UGM, Ary Dwipayana, PKS menjadi partai Islam garda depan yang masih memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan. Dengan politik ruhamma, maka PKS akan lebih mudah melangkah ke muka, mewarnai Indonesia. [E1/I4]

Sumber : inilah.com

Koruptor Harus Pakai Seragam Khusus

2008-08-13T02:53:00.000-07:00

JAKARTA, MINGGU - Setelah beberapa memberikan pernyataan soal calon presiden, kini Presiden Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring berkomentar soal korupsi. Ia mengaku setuju jika koruptor diharuskan memakai seragam khusus tahanan. Hal ini tertuang dalam siaran pers yang diterima Kompas dari humas PKS di Jakarta, Minggu (9/8). '

'Kalau perlu istri dan anak-anaknya dibuatkan seragam yang sama. Dan biaya pembuatan seragamnya dibebankan kepada tersangka,'' ujar Tifatul dalam sambutannya ketika meluncurkan calon legislatif PKS se-Kalteng di Palangka Raya, Minggu (9/8).

Di hadapan ratusan caleg PKS Tifatul juga berpesan agar mereka jangan sekali-kali korupsi. ''PKS anti korupsi, jangan coba-coba korupsi dan jangan mengkhianati keikhlasan para kader. PKS akan menjatuhkan vonis kepada anggota dewan PKS yang korupsi sebelum di vonis oleh lembaga peradilan,'' ujarnya.

Dalam acara itu, Ketua DPW PKS Kalimantan Tengah Asnawi menjelaskan, calon anggota legislatif PKS Kalteng totalnya 322 orang. Terdiri dari 7 orang caleg DPR pusat, 44 orang DPRD provinsi dan 271 orang DPRD kabupaten/kota. PKS Kalteng menargetkan menjadi tiga besar di pemilu 2009 dengan 15 persen suara.

Imam Prihadiyoko
Sent from my BlackBerry © Wireless device from XL GPRS/EDGE/3G Network

Sumber : http://www.kompas.com/read/xml/2008/08/10/09363188/pks.koruptor.harus.pakai.seragam.khusus

PKS Manfaatkan Momentum 8/8/8 untuk Sosialisasikan Nomor 8

2008-08-08T01:01:00.000-07:00

"Itu kan biar eye catching aja. Dan momen yang tepat ya pada 8/8/8 itu. Ya kebetulan aja itu nomor PKS, bagaimana supaya lebih dikenal," tutur Mabruri, Ketua Badan Humas DPP PKS.

Jakarta - "Ada apa pada tanggal 8/8/2008? Nantikan!" Tulisan tersebut ramai menghiasi jalanan ibu kota. Anda penasaran? Spanduk yang berisi tulisan tersebut ternyata milik Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Itu kemarin yang pasang spanduk dari PKS Jakarta bukan dari pusat. Memang itu cuma ingin sekadar buat penasaran saja. Karena kita akan sosialisasi nomor 8 pada hari Jumat," ujar Ketua Badan Humas DPP PKS Ahmad Mabruri membuka rahasia spanduk itu ketika dihubungi detikcom, Rabu (6/8/2008).

Namun, imbuh Mabruri, mensosialisasikan nomor 8, nomor yang diperoleh PKS untuk Pemilu 2009, bukan berarti mengkeramatkan angka yang selama ini dianggap sebagai angka keberuntungan itu.

"Itu kan biar eye catching aja. Dan momen yang tepat ya pada 8/8/8 itu. Ya kebetulan aja itu nomor PKS, bagaimana supaya lebih dikenal," tutur Mabruri.

Sosialisasi ini, akan digelar serentak baik di Dewan Pengurus Pusat (DPP) sehingga pengurus PKS di daerah seluruh Indonesia. Namun, Mabruri enggan membuka dalam bentuk kegiatan apa sosialisasi akan dilakukan.

"Kalau tiap wilayah, acaranya beda-beda sih. Kalau di sini (DPP) nanti akan kita sampaikan poinnya. Acaranya pagi. Lihat saja nanti," tandas Mabruri.(nwk/iy)

Sumber : http://pk-sejahtera.org/v2/main.php?op=isi&id=5570

PKS Aceh Launching Nomer 8

2008-08-08T00:59:00.001-07:00

Kegiatan ini akan digelar dalam bentuk sosialiasi dan hearing antara kalangan wartawan dan LSM dengan 8 anggota legislatif DPRA asal PKS. Sebanyak 8 aleg DPR Aceh dan 8 jajaran pimpinan wilayah PKS juga akan berhadir di acara tersebut.

PK-Sejahtera Online: Manfaatkan Momentum 8/8/8, PKS Aceh akan menggelar acara "Launching Pilih 8" dalam rangka sosialisasi nomor 8 pada hari Jumat,tanggal 8/8/2008 jam 08.08 wib yang bertempat di "Dhapu Kupi" Simpang Surabaya, Banda Aceh Nanggroe Aceh darussalam(NAD).

Kegiatan ini akan digelar dalam bentuk sosialiasi dan hearing antara kalangan wartawan dan LSM dengan 8 anggota legislatif DPRA asal PKS. Acara yang dipandu semi formal ini mengundang sebanyak 40 undangan khusus dari kalangan wartawan dan LSM. Sebanyak 8 aleg DPR Aceh dan 8 jajaran pimpinan wilayah PKS juga akan berhadir di acara tersebut.

Dalam kesempatan ini PKS Aceh kembali akan mensosialisasi pemilu damai yang harus didukung oleh seluruh komponen, khususnya para wartawan dan LSM. PKS Aceh akan mengajak wartawan dan LSM ikut serta mempelopori pemilu damai tanpa intimidasi dapat terwujud di Aceh.

Selain itu PKS juga akan menegaskan sikapnya pada pemilu 2009 nanti akan tetap mengusung slogan bersih, peduli dan professional sebagai langkah penyelesaian permasalahan bangsa.

PKS Aceh juga akan mendengarkan masukan dari para wartawan dan LSM terkait dengan pemilu damai dan peran serta PKS dalam pembangunan Aceh kedepan. Acara ini akan di akhiri dengan pemotongan "beulukat kuneng 8" alias ketan kuning 8, yang akan dipotong oleh ketua DPW PKS Aceh Tgk. H. Ghufran ZA, MA dan dibagikan kepada para undangan.

Pada hari yang sama, juga dilaunching brigade 8 (delapan) di kantor DPW, kemudian pasukan brigade 8 berjumlah 200 orang akan long march ketempat acara. Brigade 8 ini merupakan pasukan pengamanan PKS Aceh dalam pemilu 2009, yang anggotanya berasal dari seluruh Aceh.

Sumber : http://pk-sejahtera.org/v2/main.php?op=isi&id=5575

Mega Pantun Tifatul Sembirig Soal Capres Balita

2008-08-05T19:11:00.002-07:00

Bandung, CyberNews. Kendati jadi pro-kontra, Presiden PKS Tifatul Sembiring belum lelah untuk mewacanakan tentang capres di bawah lima puluh tahun (balita). Bahkan wacana yang mendapat tanggapan dari capres parpol lain di antaranya Megawati Soekarnoputri itu membuatnya makin bersemangat. Rangkaian pantun bertajuk "Mega Pantun" adalah buktinya.

"Mega Pantun" itu dikumandangkannya saat menjadi jurkam pasangan PKS Taufiqurahman-Abu Syauqi dalam Pilwakot Bandung di Lapangan Gasibu Bandung, Senin (4/8). "Anak balita bertopi merah, topi terbuat dari katun. Daripada ibu jadi pemarah, lebih baik kita berbalas pantun," tandasnya.

Total ada empat buah pantun. "Jadi pemimpin mesti telaten, sambangi rakyat yang tak berbaju. Kalau ibu nak jadi presiden, monggo kerso silakan maju," sambungnya. "Buat apa pergi ke seberang, airnya susut banyak berbatu. Buat apa melarang orang, dah terbayang kursi RI-satu."

Belum cukup, pantun Tifatul yang mendapat applaus ribuah massa itu berlanjut. "Banyak pejabat terlibat korupsi, setelah empuk duduk di kursi. Ini bukan soal ambisi, rakyat lapar menunggu solusi."

Usai berorasi, Tifatul menegaskan bahwa pihaknya tak pernah melarang pihak lain menjadi capres. Capres balita hanyalah salah satu cara menghadirkan perubahan. Diharapkan, terjadi refreshing kepemimpinan nasional.

"Saya mengimbau kepada seluruh capres untuk berbicara substantif dan solutif atas permasalahan bangsa, bukan sekadar tebar-tebar pesona, jangan janji-janji, tapi sanggup menyejahterakan rakyat," tegasnya.

Berdasarkan penilaian pihaknya, sejauh ini belum ada calon presiden yang mampu memberikan jawaban tuntas asal permasalahan bangsa. "Baru sebatas beriklan. Kita ingin pemimpin yang bisa menyelesaikan pesoalan bangsa," katanya.

Disinggung capres dari PKS, Tifatul menyatakan bahwa banyak kader yang bisa diandalkan partainya di antaranya Ketua MPR Hidayat Nurwahid. Hanya saja, itu bergantung kepada keputusan Dewan Syuro PKS yang memiliki kewenangan mengajukan calon dari parpol bernomor urut 8 itu.

Ketua Majelis Syuro PKS, KH Hilmi Aminudin kepada Suara Merdeka menyatakan bahwa pihaknya sejauh ini belum bersikap. Adanya wacana capres muda dinilainya sebagai upaya memecah kebuntuan. "Supaya jangan muter-muter, lagi-lagi itu lagi-lagi itu," katanya di RM Sindang Reret Bandung.

Soal siapa yang diajukan PKS dalam bursa Pilpres, Hilmi menyebut terlalu pagi untuk dibicarakan. karenanya, Majelis Syuro sejauh ini belum melakukan inventarisasi nama-nama calon baik dari kalangan internal maupun eskternal. Kriteria capres yang menjadi kewenangan majelis beranggotakan 99 orang itu juga belum diformulasikan.

Dikatakan, Majelis Syuro PKS baru akan mengumumkan kriteria dan nama capres usai Pemilu Legislatif, April mendatang. "Kita juga tidak dalam posisi melamar dan dilamar. Itu nanti dilaksanakan sesudah Pemilu legislatif. Kita lebih baik fokus pada soal pemenangan Pemilu, jangan bercabang," tegasnya.

(Setiady Dwi /CN09)

Sumber : Suara Merdeka

Tifatul Bacakan "Mega Pantun" Soal Capres

2008-08-05T19:06:00.000-07:00

Bandung, Kompas - Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Tifatul Sembiring membuat pantun yang isinya mengatakan bahwa calon presiden yang muncul belakangan ini baru sebatas tebar pesona, belum mempunyai rumusan solusi permasalahan bangsa.

”Pantun ini untuk merespons semua capres. Ya, sekadar hiburanlah, he-he-he. Judulnya Mega Pantun. Teman-teman wartawan, judulnya jangan dibalik menjadi Pantun Mega,” kata Tifatul sebelum membacakan pantun tersebut dalam acara kampanye menjelang pemilihan Wali Kota Bandung di Lapangan Gasibu, Bandung, Senin (4/8).

Tifatul hadir sebagai salah satu juru kampanye bagi pasangan yang diusung PKS, Taufikurahman dan Abu Syauqi (Trendi).

Potongan Mega Pantun itu berbunyi:

Anak balita bertopi merah

Topi terbuat dari bahan katun

Daripada ibu jadi pemarah

Lebih baik kita berbalas pantun

Jadi pemimpin mesti telaten

Sambangi rakyat yang tak berbaju

Kalau ibu nak jadi presiden

Monggo kerso silakan maju

Buat apa pergi ke seberang

Airnya susut banyak berbatu

Buat apa melarang orang

Dah terbayang kursi RI satu.

Tifatul mengatakan, semua orang dan parpol bebas mencalonkan presiden sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, untuk perubahan yang lebih baik bagi bangsa, PKS mewacanakan calon presiden yang berusia di bawah 50 tahun.

”Kami tidak pernah melarang orang tua menjadi presiden. Kami tidak pernah melarang perempuan menjadi presiden. Kami tidak pernah melarang perempuan tua menjadi presiden. Kami tidak pernah melarang laki-laki tua menjadi presiden,” kata Tifatul.

PKS sendiri, kata Tifatul, belum memutuskan figur yang akan diusung menjadi presiden. Alasannya, Majelis Syuro PKS masih menunggu survei dan aspek lain sebagai pertimbangan.

100 tokoh

Di Yogyakarta, anggota Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, mengatakan, PKS menjaring 100 tokoh untuk diseleksi menjadi calon presiden dalam Pemilu 2009. Namun, keputusan mengusung capres itu masih akan menunggu hasil pemilu legislatif. ”Sejauh ini kami menjaring 100 tokoh yang dipertimbangkan sebagai calon presiden dari PKS. Prosesnya masih berjalan,” ujar Hidayat.

Nama yang dipertimbangkan di antaranya kader PKS sendiri, antara lain Tifatul Sembiring dan Sekretaris Jenderal M Anis Matta. Tokoh-tokoh yang dijaring tidak hanya dari internal PKS, tetapi juga dari luar PKS.

”PKS adalah partai kader. Di PKS banyak kader yang layak diputuskan Majelis Syuro PKS untuk menjadi calon presiden dari PKS,” ucapnya.

Meski demikian, lanjut Hidayat, PKS baru akan mencalonkan kadernya sendiri sebagai capres jika PKS mampu memenuhi target perolehan suara 20 persen dalam Pemilu Legislatif 2009.

Mengenai kemungkinan koalisi dengan partai politik lain, hingga kini PKS belum melangkah ke arah itu. (RWN/MHF)

Sumber : Kompas

PKS Siapkan Satu Rekening Kampanye

2008-08-03T06:29:00.000-07:00

WONOSOBO - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambut baik rencana KPU yang menerapkan satu parpol dengan satu rekening bank. Beberapa waktu lalu, KPU berencana akan memberlakukan aturan satu partai satu rekening bank.

Menurut KPU aturan ini dimaksudkan untuk melakukan pencegahan terhadap praktek pencucian uang.

Wakil Bendahara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Priatno Edi Kuncoro mengatakan pihaknya siap jika aturan KPU tersebut jadi dilaksanakan. "Jika untuk kepentingan transparansi dana kampanye, kami siap melaksanakan rencana KPU tersebut," ujarnya saat lounching Caleg PKS Wonosobo, Minggu (03/08/2008).

Namun, dia memprediksi akan menemui kesulitan jika semua transaksi selama masa kampanye dilakukan dalam satu rekening. "Jika transaksi untuk membiayai kampanye dari tingkat kabupaten sampai nasional dikeluarkan dari satu rekening ini jelas sangat menyulitkan partai," ujarnya.

Partainya sudah menyiapkan rekening kampanye disemua level kepengurusan dan siap melaporkan pada publik. "Dulu laporan penggunaan dana kampanye hanya dilakukan oleh pengurus pusat, tapi jika sekarang semua level harus melaporkan dana kampanye kami juga siap," ujarnya.

Terkait pelaporan penggunaan dana kampanye, partainya baru saja menyelenggarakan pelatihan pelaporan keuangan bagi bendahara tiap propinsi. Dengan pelatihan ini, diharapkan masing-masing level kepengurusan partai bisa melaksanakan pelaporan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Pada intinya kami akan menyeleksi sumber-sumber dana parpol, dan berlaku teliti terhadap semua penggunaan dana dalam partai," ujarnya. (Nazarudin Latief/Sindo/uky)

DPD PKS Bandung Dilempar Bom Molotov

2008-08-03T06:24:00.000-07:00

BANDUNG - Kantor DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jalan Kinanti, Bandung Tengah, pukul 20.00 WIB dilempar bom dua bom molotov. Bom tersebut dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

"Saat itu suasana kantor memang ramai, karena kita habis kampanye. Tiba-tiba, ada orang menggunakan motor berhenti di depan kantor dan meleparkan ke arah ke arah kita," kata Taufik (36), kader PKS yang ditemui di lapangan, Jumat (1/8/2008).

Dia menjelaskan, jenis botol yang digunakan yakni botol minuman energy dan minuman ringan.

"Kita kemudian melakukan pengejara, namun pelaku pintar memanfaatkan kegelapan malam. Sehingga kita kehilangan jejak," tandasnya. (uky)

Daftar Isi

2008-07-30T20:13:00.001-07:00

PKS Bantah Nikmati Dana BI

2008-07-30T19:50:00.000-07:00

Samsul Maarif

INILAH.COM, Jakarta - PKS sedang menyiapkan langkah-langkah menanggapi pernyataan Hamka Yandhu yang menyebut kader PKS menerima aliran dana BI. Masalah ini sudah pernah diklarifikasi sebelumnya.

Ketua Badan Humas DPP PKS Ahmad Mabruri ketika dihubungi INILAH.COM menyatakan tidak benar Tb Soenmandjaja menerima aliran dana BI sebesar Rp 250 juta. Menurutnya, Soenmandjaja sudah menjelaskan hal tersebut pada awal tahun 2008 lalu.

"Hal ini tidak benar sama sekali. Dan beliau telah menjelaskan kepada partai malah sempat bikin konferensi pers waktu itu, dia menyatakan tidak ikut menerima dana BI tersebut," kata Mabruri kepada INILAH.COM, Jakarta, Rabu (30/7).

Mabruri menambahkan, diharapkan seusai maghrib pihaknya bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat Bogor mengenai pernyataan Hamka Yandhu tersebut. "Dengan tim sukses dan DPD nanti malam kami rencananya bisa memberikan penjelasan kepada masyrakat Bogor di rumah salah satu pengurus PKS," katanya.

Dijelaskan Mabruri, penghembusan isu untuk menurunkan citra seorang tokoh menjelang Pilkada merupakan suatu hal yang lazim, dan menurutnya hal itu sebenarnya bisa hilang sendiri. Kejadian serupa juga terjadi saat Pilkada Jateng, waktu itu PKS mengusung calon Sukawi, namun setelah proses Pilkada selesai maka kabar tersebut sudah tidak ada kelanjutannya.

"Kalau menjelang pemilihan begini ini hal ini sudah biasa untuk turunkan pamor calon kami, seperti di Jateng saja, kan sama, nah sampai sekarang tidak ada proses hukumnya. Tapi kami untuk sekarang mencoba sebisa mungkin menjelaskan kepada masyarakat itu tidak benar," tegasnya.

Nama Tb Soenmandjaja disebut Hamka Yandhu dalam kesaksian di pengadilan Tipikor bersama 51 orang anggota dewan lainnya yang menerima aliran dana BI. Soenmandjaja tergabung dalam Fraksi Reformasi dan menjadi anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004.[L6]

Hidayat Wacanakan Koalisi Partai Islam di Pilpres 2009

2008-07-30T07:42:00.000-07:00

JAKARTA, SELASA-Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera yang kini menjabat sebagai Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengusulkan kepada semua partai politik berasas Islam, melakukan koalisi pada pilpres 2009 mendatang.

Hidayat, kepada para wartawan di Gedung DPR, Senin (28/7) menyatakan, koalisi antarpartai berbasis Islam dalam pemilu mendatang membuat kehidupan politik di Indonesia lebih bergairah."Koalisi (bergabung) itu adalah bagian dari dinamisasi politik, menghadirkan politik yang lebih dinamis dan lebih menggairahkan. Selama itu tidak bertentangan dengan UU dan untuk menguatkan demokrasi kita ya silahkan saja. Mengapa tidak," usul Hidayat.

Hidayat menegaskan, wacana koalisi antarparpol Islam tujuannya hanya untuk dinamisasi politik. Bukan menciptakan dikotomi parpol Islam dengan parpol lain yang berbeda platform, terutama dengan parpol Islam nasionalis dan parpol nasionalis sekuler.

Wakil Ketua Umum DPP PPP Chozin Chumaidy menyatakan akan menggalang aliansi strategis dengan partai-partai yang memiliki platform yang sama untuk mengakhiri transisi demokrasi dan terbentuknya pemerintahan yang kuat dan efektif. "Aliansi strategis itu akan dimulai dengan partai Islam dan berbasis Ormas Islam," imbuhnya.

Menurutnya, pemilu 2009 harus menghasilkan mayoritas mutlak, baik terdiri atas satu partai maupun koalisi partai, karena kemenangan lebih dari 50 persen sangat diperlukan untuk membentuk pemerintahan yang kuat dan efektif. Pemilu dengan kemenangan mayoritas mutlak, jelas Chozin, diperlukan untuk menuntaskan reformasi politik termasuk penataan kelembagaan politik. Sementara terkait proses penyederhanaan partai dari multi partai ke sistem kepartaian yang sederhana pun akhirnya tidak tercapai.

"Begitu juga dengan electoral threshold yang belum dilaksanakan, tapi sudah diganti dengan parliamentary threshold yang menyebabkan semua partai yang punya kursi di DPR boleh ikut pemilu. Mekanisme penetapan calon terpilih DPR pun menjadi tidak sama. Bahkan untuk Pilpres yang akan datang direncanakan pelaksanaannya disatukan dengan pileg. Maksudnya, calon presiden tidak berbasis kekuatan politik riil yang dicerminkan hasil pemilu terakhir," urai Chozin. (Persda Network/Rachmat Hidayat)Sumber : Persda Network

Sumber : http://www.kompas.com/read/xml/2008/07/29/01035486/hidayat.wacanakan.koalisi.partai.islam.di.pilpres.2009.

PKS Akan Ajukan "Balita" Jadi Capres

2008-07-30T07:40:00.000-07:00

SEMARANG, RABU - Mantan Presiden Partai Keadilan (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan, undang-undangan yang berlaku memungkinkan parpol untuk mengajukan calon presiden berusia di atas 50 tahun, namun partainya akan mengajukan balita, alias di bawah lima puluh tahun.

"PKS nantinya mengajukan calon balita. Bukan usia di bawah lima tahun, melainkan di bawah 50 tahun. Ini peraturan internal PKS dan tidak melanggar undang-undang," kata Hidayat usai bertanding bulutangkis bersama dengan pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah di GOR Tri Lomba Juang Semarang, Rabu (30/7).

Hidayat lalu mengatakan, meskipun mengajukan calon di bawah 50 tahun, namun hal tersbeut bukan menjadi penghalang bagi partai lain yang akan mencalonkan seseorang berusia di atas 50 tahun. Dalam undang-undang, katanya, disebutkan usia Capres dan Cawapres minimal 35 tahun sehingga partai lain berhak mengajukan Capres-Cawapres berusia lebih tua dari itu.

Lebih jauh ia menjelaskan, meskipun telah menetapkan capres berusia di bawah 50 tahun, namun sampai dengan hari ini PKS belum menjaring nama-nama yang bakal dijadikan capres-cawapres PKS. "Belum ada keputusan baru," katanya singkat.GLO Sumber : Antara

Sumber : http://www.kompas.com/read/xml/2008/07/30/1110027/pks.akan.ajukan.balita.jadi.capres

Caleg PKS Deklarasikan Komitmen Kemasyarakatan

2008-07-30T07:38:00.000-07:00

SEMARANG, RABU - Sebanyak 200 bakal calon legislatif DPR RI dan DPD Jawa Tengah pada Pemilihan Umum 2009 dari Partai Keadilan Sejahtera menyepakati delapan syarat komitmen kerakyatan yang akan mereka junjung jika terpilih sebagai wakil rakyat. Komitmen ini dideklarasikan Rabu (30/7) di Semarang, Jawa Tengah.

Dari 200 bakal calon legislatif itu, sekitar 25 persen adalah kaum perempuan. Nama mereka dijaring Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah. Turut hadir dalam deklarasi itu Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKS Jawa Tengah, Ustadz Arif Awaludin dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, H Nurhidayat Wahid.

Ketua DPW PKS Jateng, Arif Awaludin mengatakan, delapan komitmen itu antara lain menyangkut masalah kesejahteraan, sosial, moral, kebangsaan, profesionalitas, kedaerahan, sertakeagamaan.

"Salah satu komitmen yang dimintakan adalah meninggalkan budaya dan praktik korupsi, kolusi seperti uang suap, uang pelicin, pungutan liar, gratifikasi dan nepotisme dalam setiap urusan yang berkaitan dengan tugasnya sebagai anggota DPR. PKS harus memulai untuk mengembalikan harga diri bangsa dengan keluar dari pusaran KKN," jelas Ketua DPW PKS Jateng, Arif Awaludin.

Secara terpisah, Ketua Badan Pemenangan Pemilu ( Bapilu), Muhammad Haris, menegaskan, PKS akan mengusung calon legislatif usia "balita" (di bawah lima puluh tahun). Dari 110 caleg PKS Provinsi Jawa Tengah 90 persennya berusia di bawah 50 tahun.

Winarto Herusansono Sent from my BlackBerry © Wireless device from XL GPRS/EDGE/3G Network

Sumber : http://www.kompas.com/read/xml/2008/07/30/1738195/caleg.pks.deklarasikan.komitmen.kemasyarakatan

Segera Terapkan Hukuman Mati Bagi Koruptor

2008-07-30T07:32:00.000-07:00

DEPOK--Ketua Mejelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nurwahid menyatakan, pemerintah perlu segera menerapkan hukam mati bagi koruptor yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan jumlah yang sangat besar dan merugikan keuangan negara.

"Hukum harus ditegakkan kepada siapapun, siapa saja yang terbukti merugikan negara dengan jumlah yang sangat besar, hukuman mati bisa dilaksanakan," kata Hidayat Nurwahid, usai menghadiri Konsolidiasi Akbar Pemenangan Pemilu 2009, DPD PKS Kota Depok, Jawa Barat, di Depok, Minggu.

Hidayat mengatakan dirinya telah meminta langsung kepada Kapolri dan Jaksa Agung untuk menerapkan hukaman yang terberat bagi para koruptor. "Ini untuk menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia kedepannya," ujarnya.

Pidana mati untuk koruptor di Indonesia bisa diberlakukan, bila mengacu kepada UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 Ayat 2 menyebutkan Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Yang dimaskud dengan keadaan tertentu adalah apabila tindak pidana korupsi itu dilakukan bila keadaan negara dalam bahaya, bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Nurwahid mengatakan pelaksanaan hukuman mati tersebut diterapkan, agar menimbulkan efek jera bagi koruptor, maupun calon koruptor itu sendiri.

"Ini akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa dinegara kita hukum dapat ditegakkan dan masih ada perlindungan bagi rakyat," ujarnya.

Pelaksanaan hukuman mati, kata mantan Presiden PKS tersebut, harus dilakukan dengan tegas dan cepat. Ia yakin penerapan hukam mati tidak akan menimbulkan protes bagi dunia internasional. "Malaysia dan Singapura bisa menerapkan, mengapa Indonesia tidak," katanya.

Bangsa ini, kata dia membutuhkan pilihan tegas dan keberanian untuk menetapkan hukuman mati bagi para koruptor, jika tidak sulit membersihkan korupsi yang sudah menjadi budaya di Indonesia.

Selain para koruptor, hukuman mati juga bisa dilaksanakan pelaku tindakan terorisme yang membahayakan negara dan para bandar narkoba yang merusak generasi muda bangsa Indonesia.

Hidayat juga menegaskan pelaksanaan hukum mati harus dengan cepat dan segera. Jangan menunggu waktu yang lama seperti yang terjadi pada Sumiasih dan Sugeng yang diesekusi mati setelah menunggu sampai 20 tahun.

"Jangan terlalu lama dalam menerapkan hukuman mati sehingga akan terkesan mengapa orang yang sudah tua harus dihukum mati," ujarnya.

Untuk mendukung penerapan hukuman mati tersebut, ketua MPR akan menghadiri deklarasi Komite Penyelamat Kekayaan Negara yang dilaksanakan Senin (28/7) di Ruang GBHN, Gedung MPR/DPR RI.

"Ini untuk memberikan semangat kepada KPK dan menyelamatkan aset negara, serta memberi kontribusi kepada bangsa dan negara yang sedang susah akibat kenaikan BBM dan lain sebagainya," demikian Hidayat Nur Wahid.ant

Sumber :http://www.republika.co.id/launcher/view/mid/19/news_id/1858

HNW : Syariat Tak Perlu Ditakuti

2008-07-27T19:18:00.000-07:00

Penerapan syariat dalam berbagai aspek kehidupan tidak perlu ditakuti, sebab diterapkannya syariat bukan berarti menghilangkan keberagaman yang ada di tengah bangsa Indonesia, tetapi justru menghadirkan maslahat (manfaat) sebanyak-banyak bagi masyarakat.

Demikian ditegaskan Ketua MPR RI Dr Hidayat Nur Wahid (HNW) ketika berbicara dalam Talkshow "Peluang dan Tantangan Islam dalam Mewujudkan Indonesia Bermartabat", dalam rangkaian acara Festival Wajah Muslim Indonesia di Auditorium Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia Depok, Kamis (24/7).

Menurutnya, secara prinsip sebetulnya syariat sudah diterima dalam kehidupan publik di Indonesia. Terbukti dengan berkembangnya Bank Syariah, Asuransi Syariah dan lembaga syariah lainnya. Bahkan perbankan konvensional pun juga sudah membuka konter-konter layanan syariah. "Ternyata terbukti, syariah itu juga tidak selalu menjadi momok, " katanya.

Namun, lanjutnya, ada sebagian pihak yang menafsirkan syariah sebagai sesuatu yang serba tidak boleh, sehingga akibatnya orang jadi phobia pada syariat.

Selain itu, Hidayat mengatakan, ada juga yang memang sengaja menghadirkan phobia terhadap syariat, dengan membuat kajian bahwa seolah-olah jika syariat diterapkan maka Indonesia akan bubar dan semacam itu.

"Dua-duanya sama-sama salah. Yang benar, dalam Al-Qur'an dan Sunnah, syariat tidak eksplisit dimaknai sebagai hukum. Jadi, syariat adalah yang merealisasikan kemaslahatan. Di mana ada maslahat, di situlah syariat, " paparnya.

Kemaslahatan bagi bangsa Indonesia, kata Hidayat, adalah tetap NKRI, masyarakat yang tidak lagi miskin, menjadi sejahtera dan maju, itulah makna syariat. Hal inilah yang semestinya ditampilkan oleh umat Islam Indonesia.

Wajah muslim Indonesia sendiri, Ia menyatakan, sesuai dengan bhinekanya wajah bangsa Indonesia. Sejarah mencatat, pejuang-pejuang muslim di seluruh Indonesia mendarmabaktikan perjuangannya untuk kemerdekaan Indonesia.

"Sejarah mencatat, Islam yang masuk ke Indonesia adalah Islam yang berwajah damai. Masuk dengan cara damai, berkembang dengan damai pula. Tetapi, tetap mampu menunjukkan etos perjuangan yang tinggi untuk memerdekaan bangsa dari penjajahan, " ujarnya.

Etos perjuangan itu, tambahnya, harus terus dipertahankan dan dikembangkan oleh umat Islam Indonesia saat ini. Kata kuncinya adalah pembinaan dan keteladanan dari semua pihak.

"Saat ini kita sedang krisis keteladanan. Maka, semua harus berupaya menjadi figur teladan. Sekecil apapun, setiap kita harus menghadirkan keteladanan. Jangan takut menghadirkan wajah muslim yang bermartabat, karena inilah yang akan melahirkan Indonesia yang bermartabat, " tandasnya. (novel)

Sumber : http://www.eramuslim.com/berita/nas/8725115941-hidayat-syariat-tak-perlu-ditakuti.htm

PKS-PPP Usung Pasangan Birokrat Subang

2008-07-26T08:10:00.000-07:00

SUBANG - Koalisi Duo Partai Politik, PKS-PPP resmi mengusung pasangan calon Bupati dan wakil Bambang Heryanto-Alma Lucyati pada Pilkada Subang mendatang. Keduanya berasal dari kaum birokrat di lingkungan Pemkab Subang.

Saat ini Bambang Heryanto menjabat Sekretaris Daerah Pemkab sementara Alma Lucyati (Lusi) merupakan Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Subang. Menurut Ketua DPC PPP Subang, Hasanudin Missilu penetapan pasangan koalisi PKS dengan PPP tersebut diputuskan pada rapat internal dua partai di kediaman Kader PKS, Encep Sugiana di

Perum P dan K kelurahan Dangdeur, Kecamatan Subang. Dalam rapat yang digelar sejakselama empat jam itu selain nama Alma Lucyati, kandidat Calon Bupati yang akan dipasangkan dengan Bambang Heryanto adalah Abdul Qadir dan Syarif Hidayat. "Kita sepakati dan putuskan ibu Lusi, panggilan Alma Lucyati, yang akan mendampingi Pak Bambang Heryanto," ujar Hasanudin.

Hasan menjelaskan, terpilihnya Lusi sebagai pendamping Bambang, tidak serta merta dua nama lainya tidak masuk dalam kriteria. Namun, imbuh Hasan, nama Lusi dianggap refresentatif sebagai calon wakil bupati. Hasan juga membantah, jika munculnya nama Lusi dianggap mendadak dan terkesan karena panik.

"Tidak benar kalau ini disebut ujug-ujug (tiba-tiba), sebelumnya kita sudah lakukan kajian dan survey cukup lama," tegasnya. (Annas Nasrullah/Sindo/fit)

Sumber : http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/07/26/1/131172/pks-ppp-usung-pasangan-birokrat-subang

Alamat Sekretariat

2008-07-26T08:00:00.000-07:00

Sekretariat :

Jl. Rambai II No. 43

RT 001 RW 02 Kramat Pela

Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Phone : 021.7207359

Base Camp :

Jl. Radio IV No. 15

Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Phone : 021.7207359

Pelayanan Kesehatan

2008-07-26T07:27:00.000-07:00

PKS-Jaksel: Ahad (18/2), DPRa Kramat Pela Kebayoran Baru menggelar Pelayanan Kesehatan secara serempak di tiga titik, masing-masing di RW 02, RW 09, dan RW 10. Dengan jumlah kader DPRa yang hanya 20an, kegiatan ini terbilang sangat sukses. Pada peristiwa banjir besar Jakarta 2007 lalu, DPRa ini juga terkena banjir pada beberapa wilayahnya, khususnya di tiga RW tadi. Oleh karena itu, di bawah cuaca yang sangat cerah, warga sangat antusias mendatangi posko pelayanan kesehatan oleh DPRa yang diketuai oleh Suharyanto ini. Apalagi pelayanan kesehatan ini diberikan secara cuma-cuma alias gratis kepada warga sekitar. Setiap posko pelayanan kesehatan rata-rata melayani 170 pasien, mulai dari anak-anak hingga lanjut usia. Dukungan penuh datang dari DPC Kebayoran Baru. Sedangkan dokter didatangkan antara lain dari ARH UI, Al Azhar, dan lain-lain.

Foto: Hendra

Ketokohan Soekarwo dan Gus Ipul, Pemicu Kemenangan Kar-Sa

2008-07-26T07:17:00.000-07:00

TEMPO Interaktif, SURABAYA:Ketokohan Soekarwo-Syaifullah Yusuf (Karsa) diyakini sebagai pendongkrak perolehan suara dalam pilkada Jatim yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. "Partai pendukung Karsa memang kecil, tapi terdongkrak karena kedua tokoh sangat populer dan dikenal masyarakat," kata Ana Lutfi, Wakil Ketua Tim Pemenangan Karsa, yang juga wakil sekretaris DPW PAN Jawa Timur, di Surabaya, Jum’at (25/7).

Dalam pilkada Jatim, Karsa memang hanya didukung oleh PAN yang hanya memperoleh 7 kursi, Partai Demokrat 10 kursi, serta PKS 3 kursi. Jika dibandingkan dengan pasangan lainnya, yaitu yang didukung PKB, PDI-P serta Golkar, jelas calon ini sangatlah jauh perolehan kursinya.

"Jujur, mesin partai pendukung (Karsa) juga kurang maksimal kerjanya. Untungnya, Ketokohan Pak De mampu menembus basis-basis partai lawan, dan Gus Ipul mampu mencuri suara NU," tambah Lutfi.

Hasil dari pilkada Jatim sendiri, menurut Lutfi memang sangat membanggakan, apalagi setelah Gus Ipul mampu menarik setidaknya 22 persen suara dari NU Jatim. Padahal calon lainnya termasuk Khofifah yang terang-terangan telah menyumbang Rp 1 miliar terhadap NU ternyata hanya mampu mendapatkan suara dari NU sebesar 20 persen.

Karena ketokohan keduanyalah, Karsa setidaknya menang mutlak di empat kabupaten se pulau Madura. Tak hanya itu, di kawasan tapal kuda (non Madura) karsa juga menang seluruhnya kecuali di dua tempat yaitu Jember dan Probolinggo. Keberhasilan di tapal kuda ini, Menurut Lutfi juga tak lepas dari berhasilnya Karsa merangkul beberapa Kiai Karismatik tapal kuda diantaranya Kiai Hamid Idris (Pasuruan), Kiai Nawawi (Sidogiri), dan Kiai Kholil As'ad (Situbondo).

Untuk kawasan Mataraman, yang merupakan basis dari PDI-P, Golkar dan PKB, Karsa juga berhasil mempecundangi calon dari partai tersebut dan menang, seperti di Kabupaten Madiun, Jombang, Pacitan, Bojonegoro, dan Lamongan. "Lirboyo juga ke kita semua," tambah Lutfi.

Selain popularitas, raupan suara dari NU menurut Lutfi, juga disebabkan karena Karsa-lah satu-satunya calon yang memiliki visi tentang pesantren. "Calon lainya tidak ada, padahal kita jelas janjikan akan mensejajarkan pendidikan pesantren dengan pendidikan umum. Dan visi ini ternyata sangat manjur," kata Lutfi. Rohman Taufik

Sumber : http://www.tempointeraktif.com/

Fraksi PKS Minta Hentikan Polemik Usia Capres

2008-07-24T19:12:00.000-07:00

JAKARTA - Anggota Komisi II dari Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengharapkan polemik mengenai usia calon presiden atau wakil presiden di media massa dihentikan.

"Karena, setiap partai yang memenuhi syarat untuk mencalonkan capres atau cawapres berhak untuk menentukan syarat-syarat yang paling idel, termasuk dari sisi usia," kata Jazuli melalui pesan singkat yang diterima okezone, Kamis (24/7/2008).

Dikatakan, apabila ada partai yang mempunyai keinginan untuk menjaring pemimpin muda, mestinya pihak klain tidak boleh tersinggung. Begitu pula partai yang menginginkan pemimpin muda. "Tentu tidak bisa memaksa keinginan partai yang lain, untuk dicalonkan capres dan cawapresnya yang muda. Karena beda partai ya beda usia," tutur Jazuli.

Apabila polemik ini terus berkepanjangan, Jazuli mengaku khawatir adanya pihak yang memanfaatkannya untuk memperkeruh hubungan antara tokoh nasional di tengah dibutuhkannya solidaritas dan kesamaan visi atau persepsi tokoh nasional untuk melakukan perubahan dengan perbaikan.

"Bahkan, bisa jadi dibalik ini semua ada yang menginginkan untuk mencari popularitas karena merasa susah untuk mendongkrak simpati publik," kata dia. (sis)

Sumber : http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/07/24/1/130837

Soeripto Pertanyakan Wacana Tokoh Muda PKS

2008-07-24T19:10:00.000-07:00

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari fraksi Keadilan Sejatera (FKS) mempertanyakan Wacana pemimpin muda yang digulirkan Presiden PKS Tifatul Sembiring. Soeripto menyatakan pernyataan Tifatul belum tentu mewakili suara PKS secara keseluruhan.

"Saya tidak mau masuk di wilayah pro dan kontra terkait wacana pemimpin muda yang digulirkan Pak Tifatul. Itu kan belum tentu mewakili PKS," ujarnya kepada okezone di Jakarta, Jumat (25/8/2008).

Namun, lanjut Suripto, dia lebih melihat kepada latar belakang wacana itu digulirkan. "Selama 35 tahun kita dikekang dari proses demokratiasi. Kaderisasi juga otomatis tidak ada," imbuhnya.

Setelah orde baru runtuh, masih kata Soeripto, dan reformasi muncul, semua orang mengaku siap untuk jadi pemimpin. Sementara mereka tidak punya persiapan yang matang.

"Pemimpin kita dulu saja seperti Soekarno, Hatta, Syahrir dan tokoh lain negeri ini, mereka butuh waktu cukup untuk jadi pemimpin." Sambungnya. (fit)

Sumber : http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/07/25/1/130904/soeripto-pertanyakan-wacana-tokoh-muda-pks

Kalla: Pemimpin Dipilih Karena Kemampuannya

2008-07-24T18:59:00.000-07:00

JAKARTA--Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar M Jusuf Kalla mengatakan kemampuan seorang untuk memimpin tidak ditentukan berdasarkan umurnya.

"Sekarang banyak diskusi dan perdebatan tentang peran generasi muda bagi bangsa ini. Sekarang umur tak bisa dibeda-bedakan, tetapi siapakah yang layak memimpin bangsa ini," kata Jusuf Kalla saat membuka Rapim Paripurna III Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) di Jakarta, Kamis.

Sebelumnya Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri menantang generasi muda maju dalam bursa kepemimpinan nasional dan tidak hanya menuntut dan bicara saja. Pernyataan Megawati tersebut menyambut pidato Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring yang menyatakan saat ini eranya orang muda untuk memimpin.

"Sekarang kemampuan yang menentukan siapa yang akan dipilih dan ambil peran," kata Jusuf Kalla. Karena itu, tambahnya, AMPI harus terus menerus meningkatkan kemampuan kader-kader mudanya di berbagai bidang. Jusuf Kalla meminta kader muda AMPI tidak hanya fokus untuk masuk menjadi calon legislatif.

"Jangan selalu berpikir tujuan AMPI hanya politik saja. Janganlah terfokus ke calon legislatif saja karena itu sangat terbatas. Jadilah profesional karena itu tidak terbatas," kata Jusuf Kalla. Karena itu, tambah Jusuf Kalla,sekarang ini yang diperlukan adalah generasi muda yang penuh inovasi dan inspirasi agar bangsa ini bisa maju.

"Jadi yang dibutuhkan adalah kemampuan sektoral secara profesional. Yang dibutuhkan orang-orang yang ahli tertentu," kata Jusuf Kalla. Jusuf Kalla meminta AMPI melakukan pengkaderan diseluruh sektor. ant/is

()

Sumber : http://www.republika.co.id/launcher/view/mid/19/news_id/1395

Figur Lebih Menentukan Daripada Mesin Politik

2008-07-24T18:56:00.001-07:00

JAKARTA-- Fungsionaris DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzzammil Yusuf, berpendapat, daya tarik figur calon presiden dan wakil presiden akan lebih menentukan ketimbang mesin politik partai pendukungnya.

"Itu diindikasikan dengan banyaknya fenomena kemenangan calon-calon kepala daerah dalam pilkada, yang tidak memandang parpol pendukungnya adalah parpol besar atau kecil," katanya di Jakarta, Kamis.

Hal serupa, kata Muzzamil, juga diperkirakan bakal terjadi pada pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pilpres secara langsung, yakni yang akan sangat berperan adalah kekuatan daya tarik sang calon, dan bukan mesin partai.

"Di sinilah peluang kemunculan calon-calon alternatif muda usia, meskipun nanti ia diusung oleh gabungan partai menengah dan kecil," kata Muzzammil yang menjabat Ketua Departemen Politik, Pertahanan dan Keamanan DPP PKS.

Ia mengatakan perdebatan tentang capres dari kalangan tua atau muda, tokoh lama atau baru, diikuti pula dengan fenomena besarnya angka golput (warga yang tak menggunakan hak pilih) pada pilkada yang rata-rata mencapai angka 40 persen.
Berdasarkan data yang dihimpunnya, menurut dia, pada pemilihan gubernur Jateng, golput mencapai angka 44 persen dan di Jatim sekitar 39,2 persen. Hal itu, kata anggota Komisi I DPR RI itu, mengisyaratkan bahwa masyarakat di Indonesia sedang kelangkaan figur pemimpin lokal. "Agaknya di tingkat nasional juga, khususnya untuk figur capres/cawapres," katanya.

Pemimpin yang langka tersebut, katanya, merupakan negarawan yang mampu menghadapi tantangan berat RI saat ini, yang berputar-putar dengan persoalan mendasar mewujudkan kehidupan bernegara yang sehat.

Namun, menurut dia, perdebatan kepemimpinan nasional 2009 akan lebih produktif kalau pakar dan kampus turut menggiring diskusi tersebut secara objektif ke arah kemunculan figur-figur yang mumpuni, sehingga publik mendapatkan alternatif pemimpin yang berkualitas. "Waktunya bisa dimulai dari sekarang," katanya. ant/is

()

Sumber : http://www.republika.co.id/launcher/view/mid/19/news_id/1460

Preferensi Pemilih Masih Tersebar

2008-07-24T18:49:00.001-07:00

Deklarasi dini sebagai calon presiden terbukti efektif untuk konsolidasi pemilih partai. Survei nasional CSIS pada Juni-Juli 2008 menunjukkan soliditas pemilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Megawati Soekarnoputri sangat tinggi yaitu 83%. Megawati juga mendapatkan dukungan 9% pemilih Partai Golkar dan 2% pemilih PKS. Dengan pencalonan yang dipercepat, pemilih PDIP mendapat visi tunggal untuk memenangkan kembali Megawati ke kursi presiden.

Efektivitas pencalonan dini paling tidak terlihat pada konsolidasi internal partai terutama bagi pemilih 2004. Hasilnya, hampir tidak ada nama lain yang muncul dalam benak pemilih PDIP, kecuali Mega. Artinya, suara Mega dalam Pilpres 2009 akan ditentukan perolehan suara PDIP dalam pemilu legislatif. Jika perolehan partai besar, ia akan mendapat dukungan yang besar pula dalam pilpres. Kombinasi strategi pencapresan Mega dan konsolidasi mesin partai sejak 2004 sebagai oposisi menunjukkan hasil positif. CSIS menempatkan PDIP sebagai pemenang pemilu 'hari ini' dalam surveinya. Sebaran suara PDIP itu sangat mungkin terjadi jika Megawati tidak jadi capres.

Dua tokoh dari pesaing terberat, JK (Golkar) dan Hidayat Nur Wahid (PKS), sama sekali tidak mendapatkan dukungan pemilih PDIP. Selain Mega, pemilih PDIP lebih senang mendukung tokoh-tokoh nasionalis seperti HB X, Wiranto, dan SBY. Tokoh-tokoh Islam kurang mendapat tempat dalam hati pemilih partai warisan Soekarno tersebut sekalipun telah memiliki Baitul Muslimin (Bamusi) sebagai rumah politik kelompok Islam. Karena itu, kecil kemungkinan Megawati akan mengambil JK atau Hidayat Nur Wahid. Karena, pemilih Golkar hanya memberikan 9% dukungan pada Mega dan PKS hanya 2%.

Itu berbeda dengan Partai Golkar. Sebagai pemenang Pemilu 2004, Golkar hingga hari ini belum memiliki calon presiden definitif yang akan disosialisasikan hingga Pilpres 2009. Akibatnya, suara pemilih Golkar menyebar ke beberapa tokoh dengan berimbang. Tokoh militer masih menjadi pilihan favorit. Wiranto mendapatkan dukungan tertinggi yaitu 21,5% yang ditempel ketat oleh SBY dengan 21%. Tokoh sipil Golkar Jusuf Kalla (JK) yang hari ini menjabat ketua umum berada di urutan ketiga dengan angka 19%. Urutan keempat sebagaimana diprediksi banyak survei ditempati Sultan Hamengku Buwono X (HB X) dengan angka 9%. Hingga hari ini, belum satu tokoh pun dari empat nama tersebut yang berani mendeklarasikan diri sebagai calon presiden. Sementara itu, Prabowo yang keluar dari Golkar dan bergabung dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tidak mendapat tempat di mata pemilih Golkar.

Wiranto memiliki dukungan kuat di Golkar karena faksi militer dan warisan mesin politik dalam Pilpres 2004. Namun, kegagalan dalam pilpres lalu menutup jalan baginya untuk maju kembali pada 2009 dari partai yang sama. Karena itu dengan dua basis pendukung tersebut, Wiranto mendirikan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang memiliki karakter hampir sama dengan Golkar. Hanura adalah kendaraan politik Wiranto untuk menjadi calon presiden. Namun, hingga kini tak ada pernyataan yang tegas dari Wiranto untuk menjadi capres dari Hanura. Sebagai partai baru tantangan yang dihadapi Wiranto sangat berat. Target yang harus nyata adalah lolos >parliamentary threshold (ambang batas hak kursi DPR) sebesar 2,5%. Jika gagal, peluang Wiranto sangat kecil dan napas Hanura sebagai partai akan sulit berkembang. PT menjadi mekanisme pintu besi yang akan sulit sekali diterobos partai-partai baru.

Sama dengan Wiranto, SBY memiliki pendukung cukup kuat di Golkar. Angka 21% yang dikeluarkan CSIS menunjukkan hal tersebut. Pemilih Golkar 2004 belum lupa bahwa SBY berpasangan dengan JK dari Partai Golkar. Hingga kini, duet SBY-JK masih mendapat dukungan kuat dari Partai Golkar melalui fraksinya di DPR. Namun, pasang-surut hubungan SBY-JK kerap sekali memengaruhi politik Golkar. Hubungan politik dengan SBY adalah hubungan yang sulit.

Tokoh Islam Hidayat Nur Wahid (HNW) masih merupakan calon presiden paling populer di mata pemilih PKS. Sebagai mantan presiden partai dan kini menjabat Ketua MPR RI, HNW memiliki sumber daya politik simbolik yang cukup signifikan. Karena itu, masuk akal jika PKS dalam rapat kerja nasional di Makassar minggu lalu menegaskan akan mengajukan calon presiden sendiri jika berhasil meraup 20% suara dalam Pemilu 2009. HNW tidak akan mendapat saingan berarti dari tokoh politik Islam lainnya seperti Yusril Ihza Mahendra yang diusung Partai Bulan Bintang (PBB). PBB adalah partai kecil yang sulit melampaui angka 3% sebagaimana yang telah ditunjukkan dalam Pemilu 1999 dan 2004 lalu. Partai-partai Islam lain seperti PPP, PKNU, PBR, dan PMB hingga hari ini tidak memiliki tokoh populer yang layak untuk diajukan sebagai capres.

Dukungan pemilih PKS pada HNW masih belum optimal karena masih setengah jumlah pemilih. Warga PKS punya dua alternatif pilihan yaitu SBY dan HB X. SBY masih merupakan alternatif terkuat untuk jadi capres jika PKS mengambil posisi kedua.

Kendaraan politik SBY

Ada tiga kendaraan politik SBY dalam Pilpres 2009 nanti, yaitu Partai Demokrat (PD), Golkar, dan PKS. Sebagai Ketua Dewan Pembina PD, SBY diperkirakan mendapatkan dukungan 100% pemilih partai. Dukungan pemilih Golkar (21%) dan PKS (14%) memberikan angin segar bagi SBY untuk mendapat tiket periode kedua. Namun, rivalitas Golkar dan PKS untuk mendapatkan posisi kedua pasangan SBY menjadi ganjalan serius bagi sang incumbent. Jika buntu, SBY hanya punya satu pilihan. Mengambil Golkar atau mengajak PKS.

Pilihan yang sulit bagi SBY. Jika mengambil Golkar, ia akan berpasangan kembali dengan JK. Mengambil figur lain dari partai yang sama hanya akan membuat dukungan Golkar pada dirinya tidak solid. Namun jika harus mengambil PKS, ia akan kehilangan dukungan Partai Golkar. Selain JK, Golkar masih punya HB X yang cukup populer. Jika terus merangkak, HB X bisa jadi akan menjadi capres Golkar yang harus mengorbankan JK jika Golkar berkoalisi dengan partai lain.

Jika SBY tetap meneruskan paket yang ada sekarang, PKS dipastikan akan mengambil jarak dengan SBY. Wiranto yang kini memimpin Partai Hanura masih punya kans untuk dicalonkan PKS. Pendukung Wiranto di PKS cukup kuat dalam Pemilu 2004 lalu sekalipun institusi partai secara resmi mendukung Amien Rais karena dianggap representasi tokoh Islam.

Paling buruk bagi SBY jika Golkar atau PKS akhirnya tidak memberikan dukungan sama sekali untuk pencalonan. Semua itu bergantung pada popularitas SBY. Sejak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) Mei lalu, popularitasnya terus menurun. Survei-survei nasional yang dilakukan lembaga-lembaga riset menunjukkan hal tersebut. Terakhir, survei nasional CSIS yang menunjukkan 'kekalahan' SBY (14%) dari Mega (23%). Jika popularitas itu terus memburuk, baik karena kinerja individu presiden maupun para pembantunya di kabinet dan partai-partai pendukung di DPR, kans SBY untuk mendapat tiket kembali sangatlah kecil.

Akhirnya, perolehan suara partai dalam pemilu legislatif menentukan peta koalisi capres 2009. Partai-partai besar seperti Partai Golkar, PDIP, dan PKS diprediksi bersaing ketat untuk mendapatkan posisi RI-1 atau RI-2. Jadi, ketimbang sibuk menimbang-nimbang capres dan format koalisinya, politisi lebih baik konsentrasi pada pemenangan partai masing-masing. (Marbawi A Katon/Analis Politik Litbang Media Group)

Sumber : http://www.mediaindonesia.com/index.php?ar_id=MTg2NDU=

Rakyat Bukan Obyek Politik Lima Tahunan

2008-07-23T21:59:00.000-07:00

DEPOK--Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Depok, Mujtahid Rahman Yadi menyatakan, rakyat tidak boleh hanya dijadikan sebagai obyek konstelasi politik lima tahunan.

"Rakyat seharusnya bukan obyek tetapi sebagai pelaku yang memiliki momentum Pemilu itu," katanya di Depok, Ahad.

Menurut dia, Pemilu adalah momentum penting dan milik rakyat yang harus dimaknai keberadaannya oleh rakyat dengan kesadaran politik yang tinggi dan memilih pilihannya yang berkualitas.

Ia mengatakan, seharusnya partai-partai politik bersungguh-sungguh memaparkan visi, misi dan programnya kepada masyarakat luas, sehingga para pemilih dapat menentukan pilihannya secara berkualitas.

"Visi dan misi merupakan merupakan janji yang harus direalisasikan jika terpilih sebagai pemimpin," katanya.

Mengenai banyaknya angka Golput (political apathy) dan semakin buruknya performa Parpol di mata masyarakat, ia mengatakan seyogyanya hal tersebut menjadi peringatan bagi partai-parti politik untuk bersama-sama membangkitkan kesadaran dan gairah politik masyarakat, dengan meningkatkan kualitas kinerjanya di tengah-tengah masyarakat.

"Parpol harus menunjukkan kinerjanya yang baik, agar masyarakat tidak berpandangn negatif terhadap Parpol," katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, posisi strategis Kota Depok sebagai daerah penyangga ibukota Negara RI, perlu dimaknai sebagai daerah yang warganya untuk "melek politik", dimana warganya mampu menyelenggarakan Pemilu secara berkualitas, dengan unsur-unsur jujur mengenai penyelenggara.

"PKS Kota Depok siap bekerjasama dengan berbagai pihak agar Pemilu 2009 yang berkualitas dapat terselenggara, sehingga kemenangan Pemilu adalah kemenangan rakyat, bukan kemenangan parti tertentu," demikian Mujtahin Yadi Rahmah. antara/pur

Sumber : http://www.republika.co.id/launcher/view/mid/19/news_id/757

Berdasar Survei LSI Karsa-Kaji Masuk Final

2008-07-23T21:56:00.000-07:00

SURABAYA - Pemilihan gubernur Jawa Timur kemarin ternyata hanya ibarat babak penyisihan. Karena tidak ada calon yang mencapai perolehan suara 30 persen, harus dilangsungkan babak final.

Berdasar hasil perolehan suara sementara dan quick count (hitung cepat) yang dilakukan sejumlah lembaga riset, hampir pasti pasangan Karsa (Soekarwo-Saifullah Yusuf) dan paket Kaji (Khofifah Indar Prawansa-Mudjiono) masuk final. Waktunya akan ditetapkan KPU Jatim, namun diperkirakan sekitar tiga bulan mendatang.

Seluruh lembaga kajian yang melakukan penghitungan cepat mengumumkan hasil yang mirip. Dua teratas ditempati Karsa dan Kaji. Kemudian berturut-turut S-R (Sutjipto-Ridwan Hisjam), Salam (Soenarjo-Ali Machsan Moesa), dan terakhir adalah Achsan (Achmady-Suhartono). Yang membedakan dari hasil riset itu hanya persentase perolehan suara.

Pusde-HAM (Pusat Studi Demokrasi dan HAM) yang mengaku telah menghitung 100 persen sampelnya, misalnya, menempatkan Karsa yang didukung Partai Demokrat, PAN, dan PKS meraih 27,18 persen, Kaji yang diusung PPP dan sejumlah partai nonparlemen 24,93 persen, S-R yang dijagokan PDIP 21,36 persen, Salam yang diusung Partai Golkar 18,74 persen, dan Achsan dari PKB 7,78 persen. Hasil quick count lain bisa dilihat di grafis.

Hasil penghitungan cepat itu memang bukan hasil akhir. Namun, berdasar pengalaman selama ini, hasil quick count Pusde-HAM, LSI (Syaiful Mujani), dan LSI ( Denny J.A.) menunjukkan tingkat akurasi yang baik. Sampling error 1 hingga 5 persen.

Hasil yang sah adalah penghitungan suara manual yang dilakukan KPU Jawa Timur. Namun, hasil penghitungan suara sementara KPUD di beberapa kabupaten dan kota pun menunjukkan pasangan Karsa dan Kaji berada pada dua teratas.

Misalnya di Kabupaten Sidoarjo. Hingga pukul 23.00 tadi malam, pasangan Kaji meraup 11.494 suara, disusul Karsa 8.112 suara, S-R 5.953 suara, Salam 5.898 suara, dan Achsan 4.188 suara. Di Kabupaten Bojonegoro hingga pukul 22.00 tadi malam, Karsa mengumpulkan 161.114 suara, Kaji 151.010 suara, Salam 117.810 suara, S-R 87.606 suara, dan Achsan 25.431 suara. Di Lamongan, Karsa sementara mengumpulkan 172.175 suara, Kaji 169.132 suara, S-R 139.739 suara, Salam 90.506 suara, dan Achsan 46.164 suara.

Data dari KPUD Tuban sedikit berbeda. Di kabupaten ini, hingga pukul 2a2.00 tadi malam, pasangan Salam unggul dengan memperoleh 148.747 suara. Disusul Kaji 117.481 suara, S-R 108.597 suara, Karsa 91.707 suara, dan Achsan 33. 611 suara.

Di Kota Batu, hingga pukul 21.00 tadi malam, Salam juga unggul dengan 24.413 suara. Disusul Kaji dengan 20.952 suara, SR 19.778 suara, Karsa 19.250 suara, dan Achsan 3.207 suara. Di Kabupaten Malang, pasangan SR yang sementara memimpin dengan 231.135 suara. Disusul Salam 207.641 suara, Kaji 160.954 suara, Karsa 127.317 suara, dan Achsan 47.629 suara.

Meski Karsa dan Kaji tampak bersaing ketat, bukan tidak mustahil muncul kejutan. Yakni, ada pasangan yang mampu meraih lebih dari 30 persen, sebagai syarat menang satu putaran. Apalagi, ada juga lembaga riset, yakni Puskaptis, yang perhitungannya menempatkan Karsa dengan perolehan suara 31,34 persen.

Hasil mayoritas quick count yang menyebutkan tidak ada satu kandidat yang mampu meraih 30 persen suara, langsung disikapi serius KPU Jatim. Lembaga penyelenggara pilgub itu berancang-ancang menyiapkan perhelatan putaran kedua.

"Prinsipnya, kami tidak menjadikan hasil quick count sebagai acuan. Kita tunggu hasil manual. Tapi, hasil ini merupakan warning bagi kami untuk segera menyiapkan putaran kedua," kata Ketua Divisi Kampanye KPU Jatim Didik Prasetiyono.

Sesuai jadwal yang ditetapkan KPU Jatim, penghitungan suara resmi baru diumumkan pada 4 Agustus mendatang. Sebab, KPU tetap mengacu pada hasil penghitungan manual.

Jika memang terjadi dua putaran, seperti apa mekanismenya? Menurut Didik, setelah mengumumkan hasil penghitungan resmi, KPU langsung meloncat pada tahap sosialisasi, masa kampanye kedua, dan coblosan.

Hanya, kata Didik, ada beberapa problem penting yang harus segera dicarikan solusi. Di antaranya masalah kartu suara dan logistik lain pilgub. Selain itu, KPU harus segera memperbaiki data pemilih. Pasalnya, dua bulan ke depan, mobilitas status pemilih berubah cukup cepat.

Apalagi, berkaca pada coblosan putaran pertama, ditemukan banyak penduduk yang gagal memberikan hak suara akibat namanya tidak terdaftar dalam DPT (daftar pemilih tetap). "Tentu itu PR terbesar buat kami," katanya.

Yang jelas, rencana putaran kedua pilgub benar-benar membuat KPU Jatim pusing. Pasalnya, ada dua problem besar yang bisa menghambat pelaksanaannya. Pertama soal waktu. Sebab, tak lama lagi masuk bulan puasa dan Lebaran. Problem kedua, masa jabatan para anggota KPU berakhir pada 31 September. Artinya, jika perhelatan putaran kedua digelar, status keanggotaan mereka juga tidak jelas. Karena itulah, mereka berancang-ancang segera berkonsultasi ke KPU pusat.

Bagaimana dengan anggaran? DPRD Jatim sudah menetapkan anggaran tersebut. Yakni, Rp 225 miliar. Rencananya, sebagian besar dialokasikan untuk honorarium serta uang lembur anggota KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, hingga KPPS (kelompok panitia pemungutan suara) di seluruh TPS selama dua bulan, plus logistik baru untuk putaran kedua. "Kami sudah merancang kebutuhan untuk putaran kedua. Jika sudah ditetapkan, akan kami umumkan," imbuh anggota KPU Jatim M. Nabil.

Jika benar-benar dilangsungkan dua putaran, pentas pilgub Jatim bakal menghabiskan dana Rp 650 miliar. Sebab, sebelumnya pemprov menggelontorkan dana putaran pertama senilai Rp 425 miliar. (ris/nw)

Sumber : http://www.jawapos.com/

PKS Idealnya Usung Capres Untuk Pilpres 2014

2008-07-23T21:53:00.000-07:00

MAKASSAR--Meski diakui pengaruh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam mendulang suara pada Pilpres 2009 namun pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Denny Indrayana, Phd mengatakan bahwa idealnya PKS mengusung calon presiden dari kadernya sendiri untuk persiapan pemilihan presiden (Pilpres) 2014.

Pasalnya, kata Denny, dalam jumpa persnya usai hadir sebagai pemateri dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKS di Makassar, Selasa, PKS dinilai belum memiliki cukup banyak pengalaman dalam sistem pemerintahan.

"PKS bisa saja memenangkan Pilpres 2009 namun dia tidak akan berhasil menciptakan sistem pemerintahan yang baik karena saya melihat belum ada manajemen pemerintahan yang dimiliki oleh kader-kadernya," ujar Denny.

Menurut Denny, dirinya tidak melihat ada agenda PKS untuk merebut posisi kursi nomor satu di Indonesia pada tahun 2009 ini. Pada umumnya, partai yang memiliki jargon `ciptakan pemerintahan yang bersih` ini, lebih mempersiapkan kader-kadernya untuk mendominasi parlemen agar memiliki suara yang kuat dalam mengambil suatu kebijakan di lembaga legislatif tersebut.

Selain itu lanjutnya, PKS hanya berhasil menempatkan kader-kader terbaiknya pada satu atau beberapa departemen saja. Sebab itu tegasnya, Denny menilai bahwa PKS akan dapat mewujudkan misinya dengan "Menciptakan Sistem Pemerintahan Bersih" pada Pilpres 2014.

Untuk saat ini jelasnya, PKS masih perlu berjuang pada Pemilu Legislatif dan Pilkada agar memiliki kekuatan dalam menghadapi Pilpres 2014 mendatang.

Hal senada dikatakan peneliti dari Centres Strategy for International Studies (CSIS), Indra J Piliang bahwa PKS hanya mampu bermain pada tingkat Pemilu Legislatif saat ini.

"Untuk apa maju dan mendapatkan kursi Presiden kalau kelak nantinya, tidak dapat mengendalikan seluruh aparatur pemerintahannya," jelas Indra dan menambahkan agar PKS lebih fokus untuk memenangkan Pilkada di beberapa daerah di Indonesia agar kelak lebih mudah menakhodai dan mengendalikan seluruh aparatur pemerintahan.

Sementara itu, Presiden PKS, Tifatul Sembiring mengatakan bahwa pihaknya akan mengusung kadernya sendiri untuk ikut bertarung dalam Pilpres 2009 bila perolehan suara PKS melebihi 20 persen. antara/pur

sumber : http://www.republika.co.id/launcher/view/mid/19/news_id/1101

PKS Targetkan 15 Perempuan Anggota DPR

2008-07-23T21:52:00.001-07:00

PKS Targetkan 15 Perempuan Anggota DPR
Senin, 21 Juli 2008 | 12:21 WIB

TEMPO Interaktif, Makassar:Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menargetkan peningkatan kursi perempuan di DPR pada Pemilu 2009. "Kami menargetkan meningkatnya kursi perempuan di DPR 500 persen," kata Ketua Dewan Perwakilan Pusat Bidang Kewanitaan Partai Kesejahteraan Sosial Ledia Hanifa di Hotel Clarion Makassar, Senin (21/7).

Kader perempuan PKS di parlemen terus meningkat sejak 1999. Ketika itu, PKS menempatkan satu perempuan di DPR. Pada Pemilu 2004, wakil PKS menjadi 75 kursi, yakni tiga di DPR, 13 DPRD I, 58 DPRD II.

Tadinya, kata dia, PKS mentargetkan 300 persen, tetapi melihat perkembangan potensi peningkatan mencapai 500 persen. Apalagi jumlah kader PKS lebih banyak perempuan.

Menurut Ledia, kader perempuan harus memenuhi sejumlah kriteria diantaranya memahami visi dan misi PKS, track record strukturnya positif, memiliki basis struktur, memiliki basis sosial, dan memiliki spesifikasi khusus.

Irmawati

Sumber : http://www.tempointeraktif.com/

Kader PKS Diminta Fokus Pemilu Legislatif

2008-07-23T21:51:00.001-07:00

TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hilmi Aminuddin mengingatkan kadernya tak terlibat dukung-mendukung calon presiden. Hingga kini, kata dia, PKS belum mengantongi nama calon baik dari internal maupun eksternal partai politik. "Sama sekali belum ada nama yang kami kantongi," kata Hilmi dalam Musyawarah Kerja Nasional PKS, di Hotel Clarion Makassar, Selasa (22/7).

Hilmi meminta kader PKS berfokus pada pemilihan legislatif. Setelah memenuhi target 20 persen suara dukungan, PKS baru memutuskan dukungan karena posisi tawar PKS lebih kuat. Begitupula keputusan partai apakah akan bergabung dengan partai politik lain, ataukah akan mengusung calon tersendiri.

Menurut dia, calon presiden dari PKS merupakan kewenangan Majelis Syuro. Ketua majelis, kata dia, tak bisa menentukan sendiri, sekalipun hanya kriterianya.

Sumber : http://www.tempointeraktif.com/

PKS Siap Menjaring 100 Calon Pemimpin Bangsa

2008-07-23T21:50:00.001-07:00

PKS Siap Menjaring 100 Calon Pemimpin Bangsa
Rabu, 23 Juli 2008 | 14:52 WIB

TEMPO Interaktif, Makassar:Salah satu hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Makassar, yakni kesepakatan untuk melakukan penjaringan 100 calon pemimpin bangsa.

Sekjen PKS sekaligus Ketua Tim Pemenangan Pemilu Nasional (TPPN) Anis Matta mengatakan langkah pertama untuk mempersiapkan pemimpin muda dan pemimpin baru adalah dengan melakukan penjaringan sekitar 100 orang, yang akan menjadi calon pemimpin bangsa. Daftar calon 100 nama ini nantinya akan diumumkan 28 Oktober mendatang.

Ketua Tim Operasi TPPN PKS Mahfudz Siddiq menambahkan, penjaringan dan konsolidasi 100 pemimpin muda ini akan berasal dari berbagai unsur, seperti ormas, LSM, dan pihak PKS sendiri. ”Tetapi penjaringan dilakukan terutama pada golongan masyarakat sipil, politik dan ekonomi,” katanya dalam jumpa pers di Hotel Clarion Makassar, Rabu (23/7).

Sementara untuk kalangan militer sendiri, "Kita tetap terbuka bagi militer,” celetuk Anis, sembari menambahkan bahwa selama sesuai mekanisme, yakni melepas seragamnya sebelum mencalonkan diri.

Penjaringan ini terutama dikembangkan dari regenerasi pemimpin lokal jadi pemimpin nasional. Jadi penguatan penjaringan dilakukan di daerah-daerah.

Setelah 100 calon pemimpin bangsa ini terjaring, maka selanjutnya akan dilakukan fit and proper test terhadap yang lolos ini. Mereka yang terjaring tidak tertutup buat partai lain. Hasil inilah yang kemudian yang akan ditawarkan PKS.

”Kalau pemilu legislatif PKS mampu meraih target 20 persen suara, maka kita akan mencalonkan salah satu dari nama ini,” tambah Mahfudz.

Sumber : http://www.tempointeraktif.com/

Karsa Mendominasi Lirboyo

2008-07-23T21:48:00.000-07:00

KEDIRI--Pasangan calon Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) berhasil mendominasi perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur di sekitar Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur, Rabu. Data yang dihimpun dari 12 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di sekitar lingkungan Ponpes Lirboyo, Karsa memperoleh 4.262 suara atau sekitar 75 persen.

Sedang pasangan Achmady-Suhartono (Achsan) mendapatkan 267 suara (4,8 persen), pasangan Khofifah Indar Parawansa-Mujiono (Kaji) meraup 145 suara (2,6 persen), pasangan Sutjipto-Ridwan Hisjam (SR) sebanyak delapan suara (0,28 persen), dan pasangan Soenarjo-Ali Maschan Moesa (Salam) hanya enam suara (0,23 persen).

Ponpes Lirboyo sejak awal sudah diduga akan mendulang suara terbanyak untuk Karsa yang diusung Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Hal itu tidak lain karena kedekatan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dengan KH Idris Marzuqi (Kiai Idris), selaku pemangku utama pondok pesantren yang usianya hampir satu abad itu.

Bahkan di TPS 15 yang menjadi tempat Kiai Idris memenuhi hak pilihnya, Karsa meraup 223 suara, sedang pasangan Kaji mendapatkan tiga suara, SR (3), Salam (1), dan Achsan (4).

Jumlah santri Ponpes Lirboyo yang memiliki hak pilih dalam Pilgub Jatim kali ini tercatat mencapai 5.620 orang. Dari jumlah itu sebanyak 387 (15,8 persen) tidak hadir dan 36 surat suara (0,7 persen) tidak sah.

Menurut salah satu pengurus Ponpes Lirboyo, M Nabil Harun, kemenangan Karsa di ponpes itu tidak ada kaitannya dengan pengarahan para pengasuh (dewan masyayikh) kepada santri. "Santri memilih sesuai hati nuraninya, tidak ada pengarahan dari dewan masyayikh seperti yang ramai dibicarakan selama ini," kata pria asal Temanggung, Jawa Tengah itu. ant/is

Sumber : http://www.republika.co.id/launcher/view/mid/19/news_id/1266

Golput Jangan Diposisikan Sebagai Ancaman

2008-07-23T21:45:00.000-07:00

JAKARTA--Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta agar warga yang tidak mau menggunakan hak pilih (golongan putih/golput) tidak diposisikan sebagai ancaman dalam demokrasi.

Dalam siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Rabu, Hidayat mengatakan, jadikanlah golput sebagai pembelajaran bagi pemerintah, DPR dan rakyat untuk menghadirkan demokrasi yang lebih berkualitas.

Hal tersebut dikatakan Hidayat dalam forum "Leadership Camp Pemuda Al Azhar" di Wisma Haji Ciloto, Bogor. Acara tersebut diikuti 30-an pemuda-pemudi aktivis Masjid Agung Al Azhar, Jakarta sejak 22 hingga 27 Juli.

"Di AS yang katanya menjadi rujukan pelaksanaan demokrasi saja, angka golputnya mencapai 30-40 persen. Jadi, berapa banyak orang yang golput itu bukanlah ukuran kredibilitas pemerintah yang terbentuk dari sebuah pemilu," katanya.

Maka, lanjut Hidayat, yang terpenting sekarang adalah mendidik semua pihak untuk menghadirkan demokrasi yang berkualitas, dengan mendidik mereka untuk memilih dengan cerdas.

"Pelajari `track record` (rekam jejak) partai-partai, para pemimpin dan kader-kadernya. Dari situ angka golput akan terkurangi," katanya.

Secara bergurau, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, mengampanyekan golput justru bakal menguntungkan PKS.

"Sekarang ini kan, partai-partai sudah diidentikkan dengan warna-warna. Golkar dengan kuning, PDIP merah, PAN biru dan PKS putih. Jadi kalau membesarkan golput, berarti membesarkan PKS," ujarnya disambut tawa peserta camp.

Hidayat juga mengingatkan para pemuda agar mulai mempersiapkan diri untuk jadi pemimpin di masa yang akan datang.

Sebagai calon pemimpin, katanya, mereka harus mampu menjadi teladan bagi yang dipimpin dan juga mampu menunjukkan empati kepada yang dipimpin.

Dalam kondisi masyarakat yang prihatin, lanjutnya, janganlah tampil bermewah-mewah dengan mobil dan pesta yang mewah.

Demikian pula dengan cara berpakaian, katanya, sebaiknya juga sederhana saja.

"Negeri kita panas, nggak usahlah sering-sering pakai jas. Kalau pakai jas, akhirnya terpaksa menghidupkan AC lebih dingin. Kalau AC lebih dingin, itu artinya listrik jadi lebih boros. Di Cina saja, AC di kantor-kantor pemerintah diset 24 derajat Celcius," tuturnya. pur

Sumber : http://www.republika.co.id/launcher/view/mid/19/news_id/1273

PKS Traktir 25 Ribu Orang Makan Soto

2008-07-23T21:44:00.001-07:00

MAKASSAR - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mentraktir sekitar 25 ribu orang makan soto bersama di Pantai Losari, Makassar, Minggu (20/7). Mereka yang dapat soto gratis terdiri dari warga sekitar, kaum dhuafa dan warga yang kebetulan berkunjung di tempat wisata tersebut.

Selain makan soto massal, dalam kesempatan yang sama PKS sebelumnya juga menggelar gerak jala sehat yang diikuti oleh lebih dariu 20 ribu orang yang terdiri dari kader dan simpatisan PKS seta masyarakat Makassar.

Kedua acara tersebut digelar dalam rangka memeriahkan Mukernas PKS 2008 yang dilaksanakan mulai 21-23 Juli 2008 di Makassar, Sulawesi Selatan.

Menurut Ketua panitia Mukernas, Andi Akmal, kegiatan yang digelar PKS tersebut lebih merupakan bentuk apresiasi partai tersebut kepada masyarakat. "Dengan gerak jelan, kita ingin masyarakat sehat. Dengan makan soto khas Makassar, kami berharap masyarakat cinta dengan makanan tradisional dan memberdayakan dan menguatkan ekonomi mikro dalam hal ini para pedagang soto," jelas Akmal.

Menurut rencana acara makan massa ini akan didaftarkan di museum rekor Indonesia. Selain itu, apresiasi PKS juga ditujukan kepada para nelayan dan tukang becak dengan menggelar lomba perahu tempel dan becak hias. (asa)

Sumber : http://www.harianterbit.com/artikel/artikel.php?aid=49168

PKS Sering Dikaitkan dengan Islam Jamaah

2008-07-23T21:39:00.000-07:00

PKS sering dikaitkan dengan Islam Jamaah

Tanggal :	22 Jul 2008
Sumber :	Harian Terbit

Harian Terbit,

MAKASSAR - Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hilmi Aminuddin mengaku sering memimpin tahlilan dan membaca yasin pada beberapa acara peringatan atau Maulid Nabi Muhammad SAW.

"Soal pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad ini tidak perlu dipertentangkan," katanya dihadapan peserta Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKS di Makassar, Selasa.

Pasalnya, kata Hilmi, di kalangan pendiri, pemimpin tinggi dan kader PKS, hal tersebut sering menjadi perdebatan apalagi PKS sering dikaitkan dengan Islam Jamaah, Ahmadiyah dan juga anti tahlil dan yasinan.

Hilmi juga mengakui bahwa dirinya pernah diundang oleh pimpinan majelis Konghucu. "Jadi saya diundang oleh semacam Majelis Syuronya Konghucu," katanya disambut tawa peserta.

Dalam forum majelis Konghucu tersebut, Hilmi ditanya tentang syariat Islam sebab selama ini, PKS dinilai sebagai partai yang gigih menyuarakan pentingnya pemberlakuan syariat Islam.

"Saya jelaskan bahwa dengan menghadiri undangan majelis Syu-ro PKS ini, maka saya tengah menjalankan syariat Islam," tegasnya.

Pernyataan Hilmi ini membuat bingung para pemeluk Konghucu yang hadir. Ia kemudian menjelaskan bahwa hubungan antarmanusia secara baik (hablumminannas) adalah merupakan tuntutan syariah Islam.

"Jadi selama ini, Syariat Islam dipahami secara salah," tegasnya.

Masalahnya, menurut Hilmi, umat Islam dan kader PKS belum mempu menjelaskan secara baik tentang syariat Islam dan beberapa isu lain, termasuk tahlil, membaca yasin dan peringatan Maulid nabi.

"Jadi kuncinya bagaimana kita menjelaskan masalah tersebut secara baik. Tidak perlu dipertentangkan, apalagi sampai menimbulkan konflik," ujarnya.

Hilmi juga mengingatkan kader PKS agar tidak terjebak dalam pertentangan yang bersifat khilafiah dan tidak substansial.

"Justru dengan menjadi kader PKS yang Muhammadiyah menjadi kuat kemuhamadiyahaanya. Yang NU juga menjadi kuat ke Nu-annya," tegasnya. (ant/tbt)

Sumber : http://www.harianterbit.com/artikel/artikel.php?aid=49286

PDIP dan Pengamat Minta, PKS Jangan Hanya Berwacana

2008-07-23T21:38:00.001-07:00

JAKARTA - Pernyataan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring, tentang capres muda pada Pilpres tahun depan, tidak perlu diperdebatkan. Bahkan, kubu PDI Perjuangan yang sejak jauh-jauh hari sudah mencalonkan Megawati Soekarnoputri, dengan tegas mempersilakan PKS mengusung sendiri calon mereka. Partai Islam itu diminta tak hanya berwacana.

Menanggapi pernyataan Tifatul sehari sebelumnya, yang meminta masyarakat tidak memilih pemimpin yang pernah gagal pada pemilu mendatang, Wakil Sekjen PDIP, Mangara Siahaan, yang dihubungi Harian Terbit Rabu (23/7) pagi mengatakan, apa yang dikatakan Tifatul tersebut bukan ditujukan kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. "Kami dari PDIP tidak melihat pernyataan Tifatul itu diarahkan kepada Ibu Megawati," jelas dia.

Anggota DPR ini menyatakan, PDIP tak keberatan jika pada pemilu 2009 muncul calon-calon muda. Karena dengan banyaknya calon yang maju berarti semakin banyak pula pilihan rakyat. Namun, pernyataan Tifatul itu bukan berarti melarang calon tua tampil karena UU tidak membatasi usia orang mencalonkan diri menjadi presiden. "Pernyataan Tifatul itu pun sudah dijawab Ibu Megawati," kata Mangara.

Saat berada di Makassar, Presiden PKS Tiffatul Sembiring memberi sinyal partainya semakin mantap mengusung capres balita (di bawah usia lima puluh tahun) karena Indonesia membutuhkan pemimpin yang segar, bukan yang pernah gagal.

"Jangan (pilih) pemimpin yang pernah gagal," tegas Tifatul, Selasa (22/7). "Saya tidak mengatakan siapa pun, tapi harus sejalan antara persoalan bangsa dengan kemampuan seseorang. Tidak bisa hanya dengan mengandalkan figur," imbuhnya.

Menurut Tifatul, pemimpin muda itu ibarat ranting pohon yang segar. Jika ranting itu dipatahkan, maka akan mengeluarkan getah yang segar pula. "Jadi yang berjiwa muda dan berusia muda pantas untuk menjadi pemimpin. Tapi kalau loyo itu bukan muda. Dia bisa jadi dari PKS, bisa juga bukan dari PKS yang kami usung," ujarnya.

Boleh-boleh saja kaum muda yang tampil sebagai Presiden 2009-2014, kata Mangara, namun apakah calon muda itu sudah siap untuk menjalankan tugas negara yang begitu berat pada masa mendatang. "Calon muda banyak. Namun, mereka masih 'cemen'. Padahal, untuk memimpin negara itu diperlukan tidak hanya sekadar keberanian dan kemampuan, namun juga pengalaman. Apakah tokoh-tokoh muda itu sudah memiliki pengalaman," tanya Mangara.

Menurut pengamat politik Universitas Paramadina, Yuddy Latief, keinginan PKS untuk memuncul tokoh muda dalam pencalonan Pilpres 2009, jangan sekedar wacana.

Menurutnya, PKS tak perlu menimbang-nimbang apakah tokoh muda yang diajukan mendapat respon dukungan atau tidak. "Yang jelas PKS sudah membuat terobosan."

Namun, PKS jangan menutup mata dengan kekuatan lain atau dukungan dari kalangan lain. "Saya kira PKS tidak cukup mengandalkan kekuatan sendiri, perlu perluasan dukungan," paparnya.

Sementara itu, meski mengakui pengaruh PKS dalam mendulang suara pada Pilpres 2009, pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Denny Indrayana, Phd mengatakan, idealnya PKS bru bisa mengusung calon presiden dari kadernya sendiri Pada Pilpres 2014.

"PKS bisa saja memenangkan Pilpres 2009 namun dia tidak akan berhasil menciptakan sistem pemerintahan yang baik karena saya melihat belum ada manajemen pemerintahan yang dimiliki oleh kader-kadernya," ujar Denny.

Menurut Denny, dirinya tidak melihat ada agenda PKS untuk merebut posisi kursi nomor satu di Indonesia pada tahun 2009 ini. Pada umumnya, partai yang memiliki jargon 'ciptakan pemerintahan yang bersih' ini, lebih mempersiapkan kader-kadernya untuk mendominasi parlemen agar memiliki suara yang kuat dalam mengambil suatu kebijakan di lembaga legislatif tersebut.

Denny menilai bahwa PKS akan dapat mewujudkan misinya dengan "Menciptakan Sistem Pemerintahan Bersih" pada Pilpres 2014.

Hal senada dikatakan peneliti dari Centres Strategy for International Studies (CSIS), Indra J Piliang bahwa PKS hanya mampu bermain pada tingkat Pemilu Legislatif saat ini.

"Untuk apa maju dan mendapatkan kursi Presiden kalau kelak nantinya, tidak dapat mengendalikan seluruh aparatur pemerintahannya," jelas Indra dan menambahkan agar PKS lebih fokus untuk memenangkan Pilkada di beberapa daerah di Indonesia agar kelak lebih mudah menakhodai dan mengendalikan seluruh aparatur pemerintahan.

Presiden PKS, Tifatul Sembiring mengatakan bahwa pihaknya akan mengusung kadernya sendiri untuk ikut bertarung dalam Pilpres 2009 bila perolehan suara PKS melebihi 20 persen. (art/ant)

Sumber : http://www.harianterbit.com/artikel/artikel.php?aid=49386

Gema Keadilan Dorong Pemimpin Muda Tampil

2008-07-23T21:34:00.001-07:00

Palembang, CyberNews. Gerakan Persaudaraan Pemuda (Gema) Keadilan mendorong tampilnya pemimpin muda dalam kancah pemilihan calon presiden dan wakil presiden 2009.

"Sudah saatnya pemimpin muda tampil. Hasil Pilkada di berbagai daerah menunjukkan masyarakat memberikan tanggapan positif terhadap hadirnya pemimpin muda," kata Rama Pratama, Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Gema Keadilan, pada acara pembukaan Rapimnas II Gema Keadilan di Palembang, Jumat (16/5) malam.

Rama mengemukakan, kepemimpinan nasional tahun 2009 sebaiknya diikuti oleh orang-orang yang umurnya di bawah 55 tahun. Dia beralasan, persoalan bangsa demikian besar karenanya butuh pemimpin yang kuat, berani, inovatif, sekaligus memiliki jiwa kenegarawanan. Hal itu, kata Rama, bisa didapat dari pemimpim-pemimpin muda.

Sejarah bangsa Indonesia, lanjut Rama, menunjukkan kaum mudalah yang senantiasa menjadi pelopor perubahan. "Karenanya dalam kondisi bangsa terpuruk saat ini kepeloporan pemuda sangat dibutuhkan," jelas mantan aktivis mahasiswa 98 ini.

Bahkan Gema Keadilan, yang merupakan organisasi sayap pemuda Partai Keadilan Sejahtera (PKS), tegas meminta kepada Presiden PKS, yang hadir pada kesempatan tersebut, untuk tidak ragu-ragu memajukan kadernya dalam pertarungan capres/wapres 2009.

PKS, imbuh Rama, memiliki banyak kader muda yang layak untuk ditampilkan sebagai pimpinan nasional. Selain Presiden PKS Tifatul Sembiring, katanya, ada sejumlah kader muda PKS yang patut dicalonkan. Mereka adalah Hidayat Nurwahid (Ketua MPR), Anis Matta (Sekjen PKS), serta Adyaksa Dault (Menegpora).

(MH Habib Shaleh /CN08)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/beta1/index.php?fuseaction=news.detailNews&id_news=5998

Hidayat Nur Wahid Tak Punya Program Capres

2008-07-23T21:33:00.001-07:00

Surabaya, CyberNews. Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Dr Hidayat Nur Wahid MA mengatakan dirinya tidak mempunyai program untuk menjadi calon presiden RI.

Hidayat mengatakan adanya sejumlah poster dirinya yang ada di Jakarta diluar yang dia mengerti. "Itu diluar yang saya pahami dan diluar yang saya inginkan tetapi memang susah juga dalam alam demokrasi untuk melarang orang-orang berbuat apa saja," katanya di Surabaya.

"Kalau saya ditanya, saya tidak mempunyai program kearah itu, apalagi meminta untuk dicalonkan, kami di PKS tidak dibiasakan meminta-minta jabatan, kita dibiasakan untuk bekerja keras, beramal sholeh dan bersinergi dengan siapapun," katanya.

Hidayat percaya demokrasi memberikan ruang kepada siapapun untuk berpartisipasi dan menghadirkan seleksi yang lebih dipercaya rakyat, demokrasi tidak sekedar mencari jabatan untuk R1, R2 dan Gubernur Jatim tetapi sebuah panggilan pengabdian bagi Jatim dan Indonesia.

"PKS sudah mempunyai sikap akan mencalonkan kadernya baik R1 maupun R2 setelah diputuskan oleh Majelis Syuro PKS, artinya melalui mekanisme yang baku dan menunggu hasil Pemilu 2009, kalau mencapai 20 persen PKS akan mengajukan kadernya," katanya.

Kalau ditanya siapa yang layak diajukan, Hidayat mengatakan dirinya sudah dua kali menjadi mantan Presiden (Presiden PKS), sehingga yang terbaik adalah mengajukan kader terbaik dan eksekutif tertinggi di PKS yakni Ketua Umum, Tifatul Sembiring dan Sekjen, Anis Matta. "Mereka berdua adalah kader yang handal, saya mendorong untuk dimajukan dari PKS," katanya.

(Ant /CN05)

Sumber :http://www.suaramerdeka.com/beta1/index.php?fuseaction=news.detailNews&id_news=7415

Pendukung PKS Paling Loyal

2008-07-23T21:32:00.001-07:00

Jakarta, CyberNews. Meski tergolong partai baru namun Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ternyata memiliki massa pendukung yang paling loyal. Loyalitas pendukung PKS jauh mengungguli pemilih Partai Golkar, PDIP, dan PPP.

Hasil penelitian yang diungkap Center for Strategic and International Studies (CSIS) cukup mengejutkan mengingat PKS baru lahir pada era reformasi 1998. Dalam Pemilu pertama 1999, PKS yang dulu masih bernama Partai Keadilan (PK) bahkan sempat tidak lolos ET sehingga harus berganti nama menjadi PKS.

Menurut CSIS, dari 3.000 responden yang disurvey pada pertengahan Mei 2008 ditemukan fakta bahwa sebanyak 75,4 persen pemilih yang pada Pemilu 2004 lalu memilih PKS, menyatakan akan kembali memilih PKS pada Pemilu 2009.

Angka berbeda ditemukan ketika responden dari partai besar lain ditanya pertanyaan serupa. Hanya 61 persen pemilih Partai Golkar yang akan kembali memilih partai pimpinan Jusuf Kalla ini pada pemilu 2009. Lebih parah lagi adalah loyalitas pemilih PDIP. Tercatat hanya 55,1 persen responden yang akan memilih partai Banteng Mencereng ini.

Namun loyalitas ketiga partai itu masih lebih baik ketimbang PPP, PAN, dan Partai Demokrat (PD). Ketiga partai ini memiliki basis pendukung yang relatif lebih lemah. "Dukungan terhadap PPP dan PAN akan turun drastis karena banyak pendukungnya pindah ke PKS. Begitu juga dengan Partai Demokrat karena hanya menjadi fenomena sesaat," ungkap CSIS.

CSIS juga menemukan sebanyak 30 persen responden belum menentukan pilihan dalam Pemilu 2009. Sementara 6,1 persen respon menyatakan akan memilih partai-partai lain. "Sekitar 35 persen calon pemilih yang merupakan pemilih tahun 2004 berencana menetapkan pilihan pastinya pada hari pemungutan suara Pemilu 2009," kata CSIS.

Survei CSIS ini dilakukan pada pertengahan Mei 2008 terhadap 3.000 responden yang tersebar di 13 provinsi yang memiliki total 85 persen jumlah penduduk Indonesia dan mewakili sekitar 76 persen kursi di DPR RI. CSIS menggunakan metode survei wawancara dan tatap muka langsung. Untuk penentuan sampel, CSIS melakukan kombinasi multi-stage purposive sampling dan random sampling dengan margin of errors sebesar plus minus 1,79 persen.

(MH Habib Shaleh /CN08)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/beta1/index.php?fuseaction=news.detailNews&id_news=9748

PKS Target 20% Suara pada Pemilu 2009

2008-07-23T21:30:00.001-07:00

PKS Target 20% Suara pada Pemilu 2009

Palembang, CyberNews. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menargetkan mampu mendulang 8 persen suara dari segmen pemuda dan pemilih pemula pada Pemilu 2009. Sementara secara keseluruhan PKS menargetkan 20 persen suara.

Hal ini diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Gema Keadilan Rama Pratama dalam acara pembukaan Rapimnas II Gema Keadilan di Palembang, Jumat (16/5) malam. "Kami menargetkan perolehan suara PKS pada Pemilu 2009 sebesar 20 persen," kata Rama Pratama dalam siaran pers yang diterima SM CyberNews, Sabtu (17/5).

Dari target 20 persen tersebut, Rama Pratama menyatakan sebanyak 8 persen suara diharapkan datang dari segmen pemuda dan pemilih pemula. "Kita akan menyumbang delapan persen," katanya optimis.

Rama menegaskan, target ini bukan sekedar gagah-gagahan tanpa hitungan. Sebab berdasar data yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah pemilih pemula pada Pemilu 2009 sekitar 53 persen. "Dari jumlah itu Insya Allah kita bisa ambil delapan persen," jelasnya.

Dalam Rapimnas yang berlangsung 16-18 Mei 2008 itu, target sumbangan delapan persen suara untuk PKS akan menjadi salah satu bahan bahasan utama. Sejumlah persoalan lainnya, yang menjadi bahan bahasan Rapimnas kali ini adalah konsolidasi organisasi, juga menanggapi berbagai perkembangan sosial politik belakangan ini.

Gema Keadilan sendiri didirikan tahun 2005 hasil Rapimnas PKS. Organisasi sayap pemuda ini didirikan untuk menghimpun potensi positif kalangan muda tanpa memandang suku, agama, juga tingkat sosial. Karenanya dalam Gema Keadilan saat ini berhimpun kelompok pemuda dari kalangan bikers, supporter sepakbola, tukang ojek, karyawan, dll.

(MH Habib Shaleh /CN08)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/beta1/index.php?fuseaction=news.detailNews&id_news=6002

PKS akan Kawal SBY sampai Akhir 2008

2008-07-23T21:29:00.001-07:00

PKS akan Kawal SBY sampai Akhir 2008

Makassar, CyberNews. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring, mengatakan partainya hanya siap mengawal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga tahun 2008.

"Kami belum memutuskan langkah selanjutnya dalam Pemilihan Presiden 2009 karena hal tersebut akan diputuskan dalam musyawarah majelis syuro PKS, termasuk penentuan calon presiden dan koalisi Parpol dalam menghadapi Pilpres 2009," kata Tifatul setelah menyaksikan ikrar dan penandatangan kontrak politik oleh anggota dan calon anggota legislatif di Hotel Clarion, Makassar, Senin.

Dikatakannya, Majelis Syuro PKS yang dikenal sebagai lembaga legislatif Parpol ini terdiri atas para anggota majelis syuro di 33 provinsi yang memiliki wewenang untuk menentukan kebijakan partai, termasuk penentuan calon presiden dalam menghadapi Pilpres 2009.

"Namun yang pasti PKS menetapkan kriteria calon presiden, antara lain visioner, tegas dan bermoral kuat," ujarnya.

Dalam struktur kepartaian, kata Tifatul, mereka yang memiliki jabatan penting di PKS wajib mengundurkan diri bila diamanahkan mewakili rakyat dalam parlemen atau menduduki jabatan penting dalam struktur pemerintahan. "Negara ini tidak akan pernah beres bila ada rangkap jabatan," katanya tegas.

Dalam Pemilu Presiden dan Legislatif untuk 2009-2014, PKS menyiapkan 64 persen caleg laki-laki dan 36 persen perempuan. Pendidikan para caleg mayoritas adalah sarjana strata satu.

Sejumlah tokoh dan pimpinan partai yang masuk dalam daftar caleg PKS adalah Tifatul Sembiring dari daerah pemilihan Sumatera Utara, Sekjen PKS, Anis Matta dari daerah pemilihan Sulsel dan mantan Cagub DKI Jakarta, Adang Daradjatun untuk daerah pemilihan Sumatera Utara.

Sementara dalam ikrar politik yang ditandatangani seluruh caleg dan anggota legislatif PKS, mereka menyepakati komitmen untuk mengedepankan moralitas politik yang bersih dan peduli terhadap kepentingan rakyat.

Para caleg juga diharapkan berkomitmen untuk menghindari segala macam bentuk korupsi. "Hingga saat ini, sudah ada lima anggota legislatif asal PKS yang telah kami pecat karena terbukti menerima dana atau sumbangan dari bupati," ungkap Tifatul, seraya menambahkan bahwa dana hadiah yang diberikan kepala daerah kepada legislator PKS ini totalnya mendapai sekitar Rp1,9 miliar.

Menurut Tifatul, untuk menjadi anggota legislatif, caleg dari PKS tidak membutuhkan dana atau modal yang besar, sebab partai ini akan mendanai sebagian kegiatan caleg tersebut. "Kita hanya memobilisasi dana dari para anggota PKS," tegasnya.

Tifatul berada di Makassar untuk membuka Mukernas PKS yang dijadwalkan berlangsung mulai Senin malam di Hotel Clarion.

(Ant /CN08)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/beta1/index.php?fuseaction=news.detailNews&id_news=10135

PKS Kritik Pernyataan Kepala BIN Soal Dalang Demo BBM

2008-07-23T21:27:00.000-07:00

Jakarta, CyberNews. Pernyataan Kepala BIN (KaBIN) Syamsir Siregar mengenai adanya sejumlah mantan pejabat negara menjadi dalang gerakan massa anti-kenaikan harga BBM dinilai tidak bijak.

"KaBIN semestinya tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat memperkeruh suasana atau kondisi bangsa saat ini," kata anggota Komisi Pertahanan DPR Mutammimul Ula, Kamis (15/5/2008).

Bilapun tudingan tersebut benar adanya, menurut politisi PKS ini, KaBIN sangat tidak tepat mempublikasikannya kepada publik. Semestinya, Syamsir menyampaikannya kepada kanal yang semestinya.

"Tugas BIN adalah mengumpulkan data, menganalisis dengan tepat, dan merekomendasikan kepada presiden untuk menindaklanjuti hasil temuan tersebut," ia menegaskan.

Seharusnya pula, menurut Mutammimul, BIN dan jajarannya memberi masukan kepada pemerintah tentang dampak kenaikan harga BBM terhadap keamanan bangsa.

"Jangan malah membuat publik skeptis dengan kinerja BIN. Bagaimanapun kita tentunya ingin intelijen negara kita dapat bekerja dengan baik," pungkas Mutammimul.

(OKZ /CN08)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/beta1/index.php?fuseaction=news.detailNews&id_news=5896

Gus Ipul Gandeng PKS, KH Idris Marzuki Tersinggung

2008-07-23T21:26:00.001-07:00

Gus Ipul Gandeng PKS, KH Idris Marzuqi Tersinggung

Kediri, CyberNews. Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, KH Idris Marzuqi merasa tersinggung dengan sikap calon Wakil Bupati Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang mengajak berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera. "Kami sangat menyayangkan sikap Gus Ipul, seharusnya minta izin dulu kepada kami sebelum menggandeng PKS," kata Kiai Idris di kediamannya yang berada di kompleks Ponpes Lirboyo, Kediri.

Menurut dia, Gus Ipul tidak bisa memahami perasaan para ulama saat ini yang sejak awal telah memberikan dukungan sepenuhnya kepada Ketua Umum GP Anshor itu dalam Pilbup Jatim. Kiai Idris menegaskan, para ulama NU tidak sepaham dan dengan cara apapun tidak mungkin dipersatukan dengan PKS.

"Terus terang kami bertentangan dengan PKS yang sampai saat ini masih saja mengungkit-ungkit masalah khilafiyah dan suka membid'ah-bid'ah orang lain. Ya, semua ulama tidak setuju," katanya saat ditemui usai memberikan pengajian kitab kuning "Kifayatul Akhyar" kepada para santrinya itu.

Oleh sebab itu, Kiai Idris tetap mengingatkan kepada Gus Ipul agar tidak menjalin koalisi secara permanen dengan partai berazaskan Islam itu. "Kami tidak akan menarik dukungan pada Gus Ipul, asalkan harus bersedia tidak mengadakan kontrak politik secara permanen. Apalagi PKS itu bergabungnya belakangan saja," katanya memberikan syarat dukungan.

Namun demikian, dia tetap menyayangkan sikap Gus Ipul yang sampai sekarang tidak memberikan penjelasan yang bisa diterima kalangan ulama mengenai bergabungnya PKS itu kendati Gus Ipul telah beberapa kali mengunjungi Lirboyo dan sejumlah ponpes lainnya di Jatim. "Setidaknya harus ada penjelasan yang bisa diterima ulama agar jangan sampai para ulama ini `gelo` (menyesal) dengan sikap Gus Ipul," katanya.

Sebenarnya sejak lama para ulama dan kalangan pengasuh Ponpes Lirboyo menyayangkan sikap Gus Ipul itu, namun baru kali ini Kiai Idris menyampaikannya secara terbuka. Dari sekitar 10.000 jumlah santri Ponpes Lirboyo, sebanyak 5.000 hingga 6.000 santri yang memiliki hak pilih dalam Pilbup Jatim, 23 Juli 2008 mendatang.

(Ant /CN05)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/beta1/index.php?fuseaction=news.detailNews&id_news=7417

PKS Launching 314 Caleg DPR RI, 30% dari Luar

2008-07-23T21:25:00.000-07:00

PKS Launching 314 Caleg DPR RI, 30% dari Luar

Jakarta, CyberNews. Partai Keadilan Sejahtera telah memiliki 314 orang calon legislatif dan 30 persen diantaranya berasal dari luar partai. "Untuk tingkat pusat 314 orang. Komposisinya 35 persen perempuan, dan lebih banyak yang berusia antara 35-40 tahun," kata Presiden PKS Tifatul Sembiring, di Jakarta, Kamis (26/6), setelah acara "Launching Nasional Calon Anggota Dewan Partai Keadilan Sejahtera 2009-2014".

Ia mengatakan, keberadaan sekitar 30 persen caleg dari luar partai adalah untuk penyegaran. Masyarakat membutuhkan tokoh-tokoh baru yang memiliki potensi dan kemampuan. Ia mengatakan, caleg tersebut diusulkan oleh Dewan Syariah Partai dan Dewan Pimpinan Tingkat Daerah serta Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah.

Calon legislatif ini diharapkan ikut serta berjuang mewujudkan visi partai yakni menjadikan PKS sebagai partai dakwah yang kokoh untuk memimpin dan melayani bangsa. Ia mengatakan, caleg perlu dilatih untuk dapat berkomunikasi dan dekat dengan masyarakat, serta punya rasa memiliki. "Jangan sampai orang melihat kita sebagai elit yang tidak mau turun ke masyarakat," katanya.

Menurut Tifatul "Launching Nasional Calon Anggota Dewan PKS 2009-2014" sengaja diluncurkan lebih awal. Ini menunjukkan bahwa PKS bergerak lebih cepat untuk mempersiapkan kadernya. "Kita harus bergerak, jauh melangkah, kompak dan cepat," katanya. Kemenangan PKS di 94 pemilihan umum kepala daerah harus menjadi pemicu bagi kader partai untuk lebih meningkatkan perjuangannya guna menyongsong kemenangan dakwah 2009.

"Konsolidasi adalah keharusan, kita harus membentuk kerja tim, konsolidasikan semua aset yang kita miliki. Jangan sampai potensi kita terbengkalai," katanya dihadapan ratusan caleg yang menghadiri "Launching Nasional Calon Anggota Dewan 2009-2014". Acara tersebut dihadiri oleh Ketua MPR Hidayat Nurwahid, Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga Adhyaksa Dault dan mantan Wakil Kepala Polri Adang Daradjatun.

(Ant /CN05)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/beta1/index.php?fuseaction=news.detailNews&id_news=8592

PKS Akan AJukan Interpelasi Kenaikan BBM

2008-07-23T21:24:00.000-07:00

PKS akan Ajukan Interpelasi Kenaikan BBM

Jakarta, CyberNews. Fraksi PKS akan mengajukan interpelasi soal kenaikan BBM. Penolakan PKS tentang kenaikan BBM ini tidak pernah digubris pemerintah.

"Memang ada tekanan global dan harga minyak dunia naik. Tapi pada sisi lain, pemerintah tidak menyiapkan antisipasi menyeluruh," kata Presiden PKS Tifatul Sembiring, Sabtu (24/5/2008).

Konversi menurut Tifatul dilakukan setengah jalan. Bahkan program pengalihan bahan bakar dari minyak tanah ke gas hingga sekarang tidak jelas, alias gagal.

"Dalam interpelasi, presiden SBY harus menjelaskan dan hadir di DPR. PKS melihat, bahwa kenaikan BBM ini akan mengakibatkan efek yang berlipat ganda," ujarnya.

Akibat kenaikan ini, ekonomi mikro dan usaha rakyat kecil akan terpukul hebat. Padahal, akibat kenaikan BBM tahun 2005 lalu, dampaknya masih terasa sampai sekarang. "Mengatasinya tidak bisa sebatas BLT. Sebab yang hancur adalah perangkat untuk mencari ikannya," tegas Tifatul.

(OKZ /CN08)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/beta1/index.php?fuseaction=news.detailNews&id_news=6415

PKS Jaring 100 Calon Pemimpin Nasional

2008-07-23T21:23:00.000-07:00

Makassar, CyberNews. Partai Keadilan Sejahtera akan melakukan penjaringan berhadap 100 orang calon pemimpin nasional berusia muda. Kemudian, peringkat teratas akan diusung oleh PKS menjadi calon presiden.

''PKS akan menjaring 100 orang calon pemimpin nasional. Daftar itu akan kami umumkan 28 Oktober mendatang,'' kata Sekjen DPP PKS Anis Matta usai menutup Musyawarah Kerja Nasional PKS di Hotel Clarion Makassar, Rabu (23/7).

Namun uniknya, meski PKS gencar mengkampanyekan pemimpin baru berusia muda, Anis justru menyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan siapapun berpeluang untuk dicalonkan oleh PKS.

''SBY dan semua capres lain punya kesempatan yang sama untuk dicalonkan oleh PKS,'' tandasnya.

Menurutnya, keseratus orang itu akan difit and proper test-kan. Anis yang juga ketua Badan Pemenangan Pemilu PKS meminta agar seluruh kader PKS tidak terlibat proses dukung-mendukung calon presiden/calon wakil presiden sebelum
Pemilu Legislatif 2009,'' tandasnya.

''Sebab, setelah pemilu baru diketahui posisi politik masing-masing parpol. Saat ini, PKS memfokuskan diri untuk memenangkan pemilu,'' kilahnya.

Dia menambahkan, posisi politik PKS saat ini akan berbeda bila Pemilu Legislatif selesai. Oleh karena itu, PKS baru akan mengumumkan capres/cawapres pada bulan April 2009. Dalam kesempatan itu, Anis meminta para sesepuh bangsa memberikan jalan dan ruang bagi lahirnya pemimpin-pemimpin baru.

''Para sesepuh bangsa tidak perlu khawatir dengan ide pemimpin baru. Kami berharap, para tokoh senior mengawal munculnya pemimpin baru,'' tukasnya.

Tidak Berhasil

Anis menambahkan, para presiden di era reformasi tidak ada yang berhasil. Sehingga, presiden yang sudah-sudah tidak akan terpilih lagi. Di tempat yang sama, Ketua Tim Penjaringan Pemimpin Nasional Mahfudz Siddiq mengaku belum bisa menyebutkan siapa saja nama-nama 100 orang tersebut.

''Sekarang masih dalam proses penjaringan. Mereka kami himpun dari masyarakat sipil, politikus muda dari berbagai parpol dan dari masyarakat ekonomi,'' ujarnya.

Namun Mahfudz mengaku, kalangan berbasis militer bisa saja masuk dalam penjaringan. ''Kita terbuka dan tidak ada dikotomi sipil-militer, Jawa non Jawa dan pria atau wanita,'' paparnya.Ketua Fraksi PKS DPR itu menegaskan, kriteria yang melekat antara lain muda, visioner, progresif dan tidak hanya berwacana.

''Sementara Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah menjelaskan, penentuan peringkat nama calon akan dilakukan oleh Majelis Syuro. ''Sehingga, penetapan nama capres yang akan diusung sudah disetujui oleh Majelis Syuro,'' tandasnya.

Oleh karena itu, kata dia, belum tentu nama Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid akan diusung oleh PKS sebagai capres/cawapres.

(Saktia Andri Susilo /CN09)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/beta1/index.php?fuseaction=news.detailNews&id_news=10287

Fajroel Rahman Dekati PKS

2008-07-23T21:19:00.000-07:00

Jakarta, CyberNews. Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan (Pedoman) Fadjroel Rahman yakin bisa melenggang sebagai calon presiden dari jalur independen.

"Jika dalam pilkada calon independen berhak maju dalam pemilihan, dalam pilpres pun kenapa tidak," kata Fadjroel.

"MK mengizinkan pilkada diikuti calon independent, mestinya pilprespun boleh," lanjut Fadjroel Rahman, Kamis (24/7/2008).

Menurut dia secara konstitusi, pencalonan dari jalur independent, tidak ada halangan. Namun dia mengakui khawatir adanya penjegalan yang dilakukan oleh partai politik.

"Secara konstitusi seharusnya tidak ada, yang menghalangi bisa partai politik. Tapi mestinya calon independent didukung karena memacu kompetisi yang bisa melahirkan kompetensi," papar Fadjroel.

Di sisi lain, Fadjroel juga melihat kemungkinan untuk mengikuti bursa capres dalam konvensi yang dibuka PKS di mana partai tersebut akan menjaring 100 tokoh mudah dalam konvensi PKS.

"Saya juga akan membuka komunikasi dengan PKS, untuk ikut dalam konvensi PKS yang melibatkan orang dari partai maupun non partai. Bahwa PKS membuka kesempatan figur nonpartai bertarung dalam sebuah konvensi, Itu sebuah kemajuan dari partai politik," jelas dia.

(OKZ /CN08)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/

Menyerang Zakat, Kampanye Hitam Terhadap Islam

2008-07-22T04:54:00.000-07:00

JAKARTA -- Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), KH Didin Hafidudin, menilai sinyalemen pengamat intelijen Dr Wawan Hari Purwanto tentang ''perlunya meneliti aliran dana zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) di Indonesia untuk memutus pendanaan teroris'', sebagai fitnah. Itu bisa merupakan kampanye hitam (black campaign) terhadap ajaran sosial dan pemberdayaan ekonomi umat Islam.

''Itu sebuah fitnah murahan. Kami jadi curiga, ada apa ini? Jangan-jangan pernyataan itu dia lontarkan dengan maksud yang tidak baik,'' cetus Kiai Didin, kepada Republika, Rabu (9/7). Protes senada disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof Dr Din Syamsuddin.

''Program zakat bisa terganggu. Dari sudut muzakki (pemberi zakat), boleh jadi akan terpengaruh sehingga enggan mengeluarkan zakat. Dia harus mengklarifikasi, apalagi pernyataannya tanpa disertai bukti,'' tutur Din. Menurut Din, wacana seperti itu akan bersifat tendensius dan menimbulkan persepsi negatif. ''Itu tidak bisa disebut sebagai wacana, tapi fitnah. Saya berkeyakinan, tidak ada dana zakat yang disalahgunakan peruntukkannya, apalagi untuk tujuan yang tidak baik,'' tegas Din.

Pendayagunaan atau penyaluran zakat, lanjut Din, sangat jelas diatur Alquran, yakni kepada delapan ashnaf (kelompok). ''Tidak ada di situ untuk aksi terorisme,'' tukasnya. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring, mengungkapkan, di dunia internasional yang tidak suka pada kebenaran ajaran Islam pun sering muncul tudingan seperti yang dilakukan Wawan. ''Mungkin ada benang merahnya ke arah sana,'' ujarnya. Atau, kata Tifatul, Wawan tidak mengerti sama sekali dengan pengelolaan ZIS. Pengelolaan dana umat ini memiliki standar yang sama di seluruh dunia Islam.

''Ketentuan penerima zakat ini sudah jelas aturannya. Hanya delapan ashnaf yang diperbolehkan mendapatkannya. Zakat hanya menangani kaum dhuafa atau orang-orang lemah seperti ibnu sabil, fuqoro, dan masakih,'' papar Tifatul.

Wacana kontra produktif
Sebelumnya, Wawan kepada Republika berdalih, pemerintah Arab Saudi juga menerapkan pengawasan terhadap penggunaan ZIS. ''(Pengawasan) Di sana pun menimbulkan reaksi dan protes. Jadi, wajar juga kalau pernyataan saya mengundang protes. Saya siap menjelaskan kepada MUI,'' tegasnya.

Wawan mengemukakan, ditemukannya bom berdaya ledak lebih dahsyat dari Bom Bali di Palembang, Sumatra Selatan, baru-baru ini, menunjukkan bahwa dana yang digunakan juga lebih besar. Namun, ia lupa bahwa banyak kalangan curiga, operasi terorisme di Indonesia lebih bernuansa rekayasa atas tekanan Amerika dan sekutunya untuk merusak citra Islam. Tapi, Wawan malah menyarankan pula agar permintaan ZIS yang dilakukan secara berkeliling dari rumah ke rumah diawasi. Sebab, dengan cara itu tak ada pengawasan penggunaannya untuk apa.

Kiai Didin, kembali menilai lontaran gagasan Wawan tetap tendensius. Ia meminta umat Islam tak terpancing apalagi sampai menghentikan memberikan ZIS pada saluran yang benar. Pernyatan Wawan--yang juga mendapat reaksi keras dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah dan Pusat--juga dianggap Kiai Didin tidak memahami tata kelola ZIS Indonesia. Baznas sendiri mengelolanya secara transparan dan profesional.

''Sesuai Sunah Rasulullah SAW, menyalurkan ZIS itu melalui badan amil zakat (BAZ) atau lembaga amil zakat (LAZ). Setiap tahun bahkan setiap tiga bulan, kami juga diaudit oleh akuntan publik independen,'' ungkap Kiai Didin. Direktur Pascasarjana Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) Bogor itu juga menjelaskan, selain mengacu pada syariat Islam, penyaluran dana ZIS berdasarkan Undang-undang No 38/1999. Garis besarnya, zakat ditujukan untuk membantu fakir miskin, kesehatan, dan pendidikan mereka.

''Menggalakkan zakat adalah membantu pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan. Daripada menuduh tanpa bukti, saya mengajak saudara Wawan untuk mempelajari ajaran ZIS,'' kata Kiai Didin. Ia menambahkan, kebiasaan menuduh tanpa bukti atau sekadar wacana padahal masalahnya sangat penting berkaitan dengan kebutuhan masyarakat banyak, adalah perbuatan kontra produktif. ''BAZ dan LAZ berkhidmat untuk kepentingan masyarakat dan bangsa, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu,'' tandasnya. hri/djo/dam

Sumber : http://www.republika.co.id/launcher/view/mid/19/news_id/67

Inteligen : Saya Khilaf dan Minta Maaf

2008-07-22T04:53:00.001-07:00

JAKARTA -- Pengamat intelijen Dr Wawan Hari Purwanto mengaku khilaf dan meminta maaf atas pernyataannya yang mengaitkan ajaran zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) dalam Islam dengan pendanaan aksi terorisme. Dia juga membantah sebagai agen intelijen, apalagi bertugas untuk melakukan kampanye hitam (black campaign) terhadap Islam.

''Ini kekhilafan. Maka dengan hati yang tulus, lillahita'ala, saya menyatakan menyesal dan minta maaf. Saya tidak akan melakukan lagi hal yang akan dianggap menyerang agama yang saya anut,'' kata Wawan ketika ditelepon Republika, tadi malam.

Penegasan itu disampaikan Wawan setelah pada sore kemarin memberikan klarifikasi dalam jumpa pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Dalam beberapa hari terakhir, ulahnya mendapat kecaman terutama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Kalangan DPR juga bereaksi keras. ''Orang sakit yang mencurigai dana zakat untuk aksi terorisme. Itu sesat dan menyesatkan. Jangan cari popularitas dengan cara begitu,'' kata anggota Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (BPD), Ali Mochtar Ngabalin.

Menteri Pertahanan (Menhan) Kabinet Bayangan di DPR, Yuddy Chrisnandi, menilai yang mengidentikkan terorisme dengan Islam merupakan pikiran yang sangat sesat. ''Dia harus meminta maaf secara terbuka kepada umat Islam,'' kata politikus Partai Golkar itu.

Anggota Komisi Hukum (III) dan Fraksi PKS, Soeripto, menilai pernyataan Wawan tidak mencerminkan seorang pengamat independen. ''Dia harusnya memberikan informasi yang akurat. Jangan sembarangan dan ceroboh, seakan-akan ada misi tertentu,'' kata tokoh intelijen ini. Gara-gara pernyataan itu, lanjut Soeripto, citra Islam di Indonesia kembali memburuk. Terutama citra lembaga zakat yang kini dicurigai jadi tempat mengumpulkan dana untuk terorisme.

Apakah pernyataan Wawan ada kaitannya dengan kegiatan intelijen yang gencar memojokkan Islam, Soeripto mengaku tidak tahu. Namun, ia menganalisis, Wawan membuat pernyataan itu di Semarang (Jawa Tengah) sebagai tempat pelatihan Detasemen Khusus (Densus) 88/Antiteror yang bekerja sama dengan Amerika Serikat dan sekutunya. ''Ia membangun opini seakan-akan untuk menyuplai informasi ke Densus,'' kata Soeripto.

Membantah rekayasa
''Saya tidak menyangka, kekhawatiran saya terhadap penyalahgunaan dana ZIS, kok jadi begini? Yakinlah, tak ada rekayasa dan tendensi apa pun untuk menyudutkan ajaran Islam,'' ujar peneliti dan dosen di sejumlah perguruan tinggi itu.

Dia mengaku sebagai seorang Muslim yang taat. ''Saya ini lahir di Kudus, sebuah kota santri. Saya juga menjadi panitia pembangunan sebuah masjid di Cijantung, Jakarta Timur, yang dananya juga dari ZIS,'' katanya. Bahwa ada sejumlah intelektual Muslim yang diperalat musuh Islam untuk melakukan serangan dari dalam, Wawan menepis sebagai bagian dari kelompok tersebut. ''Di dunia Barat saya malah gencar membela Islam dan tidak mungkin merusak agama sendiri yang rahmatan lil'alamin,'' katanya.

Pernyataannya mengenai zakat, ujar Wawan, adalah spontanitas ketika menjawab pertanyaan wartawan. Ia mencontohkan kasus di Arab Saudi yang penggunaan dana zakatnya diawasi oleh pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan.

Namun, berdasarkan penelitiannya, selama ini tidak ada bukti bahwa dana zakat telah diselewengkan untuk kegiatan terorisme di Indonesia. Ia menegaskan, pernyataannya sekadar untuk kewaspadaan. ''Kalau dana zakat itu sampai disalahgunakan, maka yang akan terkena imbasnya umat Islam sendiri,'' katanya.

Sebagai peneliti yang aktif di Lembaga Pengembangan Ketahanan Nasional (LPKN), Wawan mengaku dekat dengan berbagai kalangan dari dunia Barat maupun Timur, baik dari pihak moderat maupun radikal. Kerjanya hanya meneliti atau memberikan ceramah mengenai wawasan kebangsaan seperti di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Departemen Pertahanan, Kejaksaan Agung, dan Badan Intelijen Negara (BIN) atau lembaga-lembaga intelijen TNI. ''Saya bukan anggota BIN, tapi suka ceramah di lembaga-lembaga intelijen,'' tukas Wawan.

Penulis buku Teroris Under Cover itu juga meyakini bahwa aksi terorisme sama sekali tidak ada kaitannya dengan Islam. ''Itu hanyalah oknum yang mengatasnamakan dan ingin merusak Islam,'' tegasnya. zam/djo/evy

(ali)

Sumber : http://www.republika.co.id/launcher/view/mid/19/news_id/69

PKS Siap Membangun Masyarakat Indonesia Madani

2008-07-22T04:46:00.000-07:00

Sebagai salah satu partai pemenang Pemilu 2004, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mematok target perolehan 20 persen kursi DPR dengan 24 juta pemilih. PKS yang menyatakan diri sebagai partai kader ini tetap menjadikan kalangan muda sebagai basis massa mereka. Kepemimpinan muda merupakan salah satu misi yang ingin diwujudkan peserta Pemilu 2009 bernomor urut 8 ini.

''Yang membuat PKS beda dengan partai lain adalah anak-anak muda, young leader, politisi muda, dengan fresh idea,'' ujar Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PKS, M Razikun. Bagi PKS, kalangan muda identik dengan generasi yang 'tak punya dosa masa lalu'. Relatif belum ternoda dengan kebiasaan birokrasi di masa Orde Baru beserta segala bentuk penyimpangan kewenangan yang ada di dalamnya. ''Problem utama bangsa ini,kan, masih sekitar korupsi dan moralitas,'' ujar Razikun.

Razikun tak menyangkal citra yang melekat pada PKS adalah partai agama. ''Memang partai ini berazas Islam. Tapi, platform kebijakan kami adalah Islam yang rahmatan lil alamin,'' ujar dia. Razikun pun tak menepis fakta Pemilu 2004 bahwa basis massa partai ini lebih dominan berasal dari perkotaan dan terdiri atas kalangan menengah. ''(Untuk 2009) kami akan memperluas basis massa sampai ke pedesaan, dengan membangun infrastruktur partai hingga ke tingkat kecamatan,'' kata dia.

Razikun memaparkan, pembangunan infrastruktur sudah mulai terbangun. Terbukti dengan kemenangan partai ini di beberapa daerah yang tidak dikenal sebagai basis massa mereka. ''Seperti di NTB,'' ujar dia memberikan contoh.Dengan target perolehan suara 20 persen, PKS sudah melangkah dengan menerbitkan buku falsafah dasar perjuangan dan platform kebijakan pembangunan PKS. Bandrolnya adalah 'Memperjuangkan Masyarakat Madani'. Problem bangsa dicoba dipetakan di sini. Lalu berbekal itu, mereka menggariskan platform di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Tak hanya menuliskan soal visi misi dan aturan internal partai, buku tersebut juga memuat garis besar kebijakan yang akan diwujudkan PKS jika partai ini dapat menjadi pemenang Pemilu 2009. Platform ini akan menjadi landasan kerja partai hingga setidaknya sampai 2025. ann

Partai Keadilan Sejahtera

Ketua Umum : Tifatul Sembiring
Sekretaris Umum : Anis Matta
Nomor Urut : 8
Jumlah Kepengurusan : 33 provinsi

Visi : Menciptakan bangsa Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat.

Misi : Perubahan, Pelayanan, dan Penyelamatan.

Platform: Partai Islam yang berlandaskan prinsip rahmatan lil alamin, berpartai adalah ibadah untuk memberi manfaat.

Sumber : http://www.republika.co.id/launcher/view/mid/19/news_id/300

PKS Janjikan Perubahan

2008-07-22T04:44:00.001-07:00

Adalah Tifatul Sembiring, Presiden PKS yang spontan membuat pantun seusai mengambil undian nomor urut partai politik peserta Pemilu 2009. Dengan senyum merekah, Tifatul memegang nomor urut partainya di tangan kiri dan selembar kertas bertuliskan pantunnya di tangan kanan. Bunyi pantunnya, ''Cantik selendang putri melayu, menata bunga di atas nampan. Kalau ingin Indonesia maju, pilih saja nomor delapan.''

Perubahan, itulah yang ditawarkan partai ini. ''Kami menjanjikan perubahan, menjadi lebih baik,'' kata Tifatul. Perubahan menuju keadilan, kesejahteraan. ''Kalau mau berubah, mari bersama-sama,'' ujar dia. Ia menyitir firman Allah yang menyatakan, nasib suatu kaum tak akan berubah sampai kaum itu mengubah nasibnya sendiri (QS Ar Ra'du: 11).

Target 20 persen suara nasional, menurut Tifatul, menuntut konsistensi PKS untuk menjaga rekam jejak mereka. Antikorupsi, misalnya. Alhamdulillah, kata dia, belum ada anggota partainya yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sejenisnya.

Nantinya, calon legislatif partai ini pun haruslah orang-orang yang bisa menjalankan visi misi PKS. ''Keadilan, kesejahteraan,'' kata dia.Tentu saja, kata Tifatul, sosialisasi masih harus terus ditingkatkan untuk mengejar target perolehan suara itu. Riset internal mereka mendapatkan fakta, logo partai itu ternyata belum cukup dikenal untuk pencapaian target setinggi itu. Selain lewat jalur struktural-- kepengurusan partai--sosialisasi juga mengharuskan keterlibatan seluruh kadernya. ''Kader harus lebih peduli dengan memberi solusi permasalahan masyarakat,'' kata dia.

Soal citra partai Islam, bagi Tifatul, bukanlah sebuah fobia yang perlu dikhawatirkan. Negara yang mengklaim berhaluan liberal seperti Amerika saja, kata dia, pada praktiknya tetap kental nuansa dengan judeo-christianitykarena keyakinan mayoritas penduduknya. ''Wajar kalau Indonesia yang hampir 90 persen penduduknya beragama Islam, demokrasinya dipengaruhi ideologi Islam,'' kata dia. Meski berciri dan konsisten dengan nilai Islam, partainya siap sharing dengan semua golongan. ''Karena Islam bagi kami adalah rahmatan lil alamin, bukan ancaman. Boleh beda, tapi bukan untuk memecah belah,'' tegas dia. ann

Sumber : http://www.republika.co.id/launcher/view/mid/19/news_id/301

CSIS: PDIP, Golkar, PKS Teratas

2008-07-22T04:42:00.003-07:00

JAKARTA---Jika pemilu dilakukan saat ini siapa pemenangnya? Hasil survei yang dilakukan Center for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan bahwa PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan tiga partai teratas yang banyak dipilih oleh responden.

Ketika meluncurkan hasil survei "Perilaku Pemilih Indonesia 2008" di Gedung CSIS Jakarta, Selasa (15/7), Ketua Tim Survei dan Penelitian Lapangan CSIS, Nico Harjanto, mengatakan, PDI Perjuangan masih menjadi partai yang paling populer dengan memperoleh dukungan sebesar 20,3 persen responden. Posisi berikutnya adalah Partai Golkar dengan dukungan 18,1 persen dan PKS dengan 11,8 persen.

Partai selanjutnya ditempati oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan dukungan sebesar 6,8 persen, Partai Demokrat sebesar 5,2 persen, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan 2,7 persen, dan Partai Amanat Nasional (PAN) dengan 1,7 persen.

Dalam survei juga terungkap bahwa loyalitas pemilih PKS sangat tinggi. Sebanyak 75,4 persen pemilih yang pada Pemilu 2004 lalu memilih PKS, menyatakan akan kembali memilih PKS pada Pemilu 2009. Sedangkan, loyalitas pemilih Partai Golkar sebesar 61 persen, diikuti PDIP sebesar 55,1 persen.

"Dukungan terhadap PPP dan PAN akan mengalami penurunan drastis dan banyak pendukungnya yang pindah ke PKS. Begitu pula dengan Partai Demokrat yang hanya menjadi 'fenomena sesaat' karena loyalitas pendukungnya sangat rendah," kata Nico yang didampingi sejumlah pimpinan CSIS seperti Hadi Soesastro, Rizal Sukma, dan Indra J Piliang.

Dalam survei tersebut, sebanyak 30 persen responden menyatakan belum menentukan pilihan dan sebanyak 6,1 persen lainnya lebih memilih partai-partai lain. "Sekitar 35 persen calon pemilih yang merupakan pemilih pada 2004, berencana menetapkan pilihan pastinya pada hari pemungutan suara Pemilu 2009," katanya.

Ia menambahkan, survei itu juga menemukan bahwa di kalangan pemilih pemula, Partai Golkar merupakan parpol yang paling populer, diikuti PDI Perjuangan dan PKS. Selain itu, pengaruh "serangan fajar" seperti intimidasi dan pemberian uang saat menjelang pemilu tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Hanya sebesar 12,9 persen calon pemilih yang mengaku pernah menerima sejumlah uang dan sekitar 2,5 persen calon pemilih yang mengaku mengalami intimidasi.

"Dari jumlah itu, hanya 21,4 persen dan 16,9 persen menyatakan akan memberikan suaranya kepada parpol yang memberikan uang dan melakukan intimidasi. Jadi, efektivitasnya sangat rendah," kata Nico.

Calon presiden
Sedangkan terhadap pertanyaan calon presiden yang akan dipilih jika pemilu dilakukan saat ini, hasil survei menunjukkan bahwa Megawati Soekarnoputri masih menempati urutan teratas dengan 23,2 persen. Urutan kedua ditempati Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan 14,7 persen, diikuti Sri Sultan HB X dengan 8,8 persen, Hidayat Nur Wahid dengan 7,9 persen, Wiranto 7,6 persen, Jusuf Kalla 4,2 persen, dan Gus Dur dengan 3,6 persen.

Sebanyak enam persen responden menjatuhkan pilihannya pada calon-calon presiden lainnya dan 24 persen responden menyatakan belum tahu akan memilih siapa. "Menurunnya popularitas SBY sejalan dengan penilaian masyarakat yang sangat rendah terhadap kinerja pemerintahan SBY dalam isu-isu kesejahteraan rakyat," kata Nico.

Di sisi lain, hasil survei juga menunjukkan bahwa hampir semua pendukung PDIP akan memilih Megawati pada Pilpres 2009, sementara pendukung partai-partai lainnya termasuk Golkar, akan terpecah dalam menentukan calon presidennya. Survei atau jajak pendapat tersebut dilakukan pada pertengahan Mei 2008 terhadap 3.000 responden di 13 provinsi yang memiliki total 85 persen jumlah penduduk Indonesia dan mewakili sekitar 76 persen kursi di DPR RI.

Metode survei dilakukan dengan cara wawancara dan tatap muka. Sedangkan penentuan sampel dilakukan dengan kombinasi multistage purposive sampling dan random sampling, dengan margin of errors sebesar plus minus 1,79 persen. ant

Sumber : http://www.republika.co.id/launcher/view/mid/19/news_id/302

Istana Gerah Soal Jejak Pendapat

2008-07-22T04:40:00.000-07:00

Penurunan popularitas Presiden Yudhoyono pascakenaikan BBM telah beberapa kali terjadi.

JAKARTA -- Pihak Istana rupanya gerah juga soal jejak pendapat yang banyak digulirkan sejumlah lembaga survei. Menurut juru bicara presiden, Andi Mallarangeng, jajak pendapat atau polling harus dilihat secara utuh untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh.

''Paling bagus kita melihat polling itu secara utuh sehingga kita melihat gambaran lebih utuh. Karena, satu polling belum tentu merepresentasikan semua hal,'' kata Andi di Istana Negara, Kamis (17/7), seusai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka Rakornas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2008.

Menurut Andi, jajak pendapat yang selama ini dilakukan oleh berbagai jenis organisasi tersebut sampel dan metodologinya bermacam-macam. Sehingga, hasilnya pun berlainan karena harus diperhatikan betul kredibilitasnya. ''Kita lihat masing-masing polling, lain-lain angkanya. Kalau saya lihat rata-rata lain-lain, metodologi macam-macam, sampel juga lain-lain. Kalau kami lihat mana yang kredibel, bagaimana sampelnya, yang CSIS ini kalau tidak salah hanya di 13 provinsi,'' katanya.

Andi mengatakan bahwa penurunan popularitas Presiden Yudhoyono pascakebijakan kenaikan BBM telah beberapa kali terjadi, namun tidak berapa lama kemudian naik kembali. ''Itu adalah suatu hal yang telah diantisipasi, bagaimanapun sebagai pemerintah harus mengambil risiko (membuat kebijakan yang tidak selalu menyenangkan publik),'' katanya.

Andi juga mengatakan bahwa secara keseluruhan di sejumlah survei, Partai Demokrat menempati urutan ketiga. ''Kita punya strategi kampanye, kan masih 9 bulan lagi. Kita punya strategi, tentu saja sebagian sudah dijalankan, sebagian sudah dipersiapkan, ada proses konsolidasi, ada proses kampanye, dan ada proses bagaimana melakukan strategi kampanye,'' katanya seraya menambahkan bahwa 30 persen responden dalam survei CSIS belum menentukan pilihan.

Andi mengakui bahwa tidak dapat dimungkiri jika Partai Demokrat dan Presiden Yudhoyono laiknya dua sisi mata uang dalam keping yang sama, ketika popularitas Presiden Yudhoyono turun karena kenaikan harga BBM, Partai Demokrat juga terkena imbasnya.

Pada Selasa (15/7), hasil survei yang dilakukan Center for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan bahwa PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan tiga partai teratas yang banyak dipilih oleh responden, jika pemilu dilakukan saat ini.

PDI Perjuangan masih menjadi partai yang paling populer dengan memperoleh dukungan sebesar 20,3 persen responden, diikuti Partai Golkar dengan dukungan 18,1 persen, dan PKS dengan 11,8 persen. Sedangkan, terhadap pertanyaan calon presiden yang akan dipilih jika pemilu dilakukan saat ini, hasil survei menunjukkan bahwa Megawati Soekarnoputri masih menempati urutan teratas dengan 23,2 persen.

Urutan kedua ditempati Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan 14,7 persen, diikuti Sri Sultan HB X dengan 8,8 persen, Hidayat Nur Wahid dengan 7,9 persen, Wiranto 7,6 persen, Jusuf Kalla 4,2 persen, dan Gus Dur dengan 3,6 persen.

Sementara itu, Ketua Umum Yayasan Majelis Dzikir Nurussalam, H Harris Thahir, berharap supaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla melepaskan diri dari kegiatan politik praktis menjelang Pemilu 2009. Konsentrasi dicurahkan sepenuhnya kepada negara dan demi kepentingan rakyat. ''Kepatutan politik (fatsun) inilah yang terasa kehilangan makna ketika orientasi sebagian elite pemerintahan terfokus pada politik praktis (pemilu),'' tandas Harris Thahir.

Ia berpandangan sebuah tindakan naif jika elite pemerintahan, terutama anggota kabinet mengesankan diri meninggalkan tanggung jawab politik terhadap rakyat, bangsa, dan negara hanya karena dengan alasan berkonsentrasi pada persiapan menjelang Pemilu 2009. ant/wed

sumber : http://www.republika.co.id/launcher/view/mid/19/news_id/530

Dalam Pemilu 2009, PKS Targetkan Kuasai Jabar

2008-07-22T04:37:00.000-07:00

BANDUNG -- PKS menargetkan menjadi pemenang pemilu 2009 di Jabar dengan perolehan 27 kursi di DPRD Jabar. Dalam pemilu 2009, PKS mencoba meniru keberhasilan Partai Masyumi pada pemilu tahun 1955 yang menembus angka perolehan suara hingga 33 persen.

Untuk mencapai target tersebut, PKS siap mengerahkan sedikitnya 72 ribu saksi untuk mengawasi proses penghitungan suara di masing-masing TPS. Untuk mengisi target perolehan kursi DPRD Jabar dan DPR RI dari daerah pemilihan Jabar, telkah disiapkan 229 calon anggota legislatif (caleg).

Target kemenangan PKS di Jabar tersebut, terungkap dalam acara launching Calon Anggota Dewan (CAD) PKS di Gedung Wahana Bakti Pos, Jalan Banda, Bandung, Jumat (18/7). Sekretaris DPW PKS Jabar, Yudi Widiana Adia, menyebutkan, target perolehan suara PKS pada pemilu 2009 itu, melebihi perolehan suara pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf (Hade) dalam pilkada Jabar 2008.

''Kalau jumlah suaranya sekitar 7,2 juta, melebihi Hade,'' ujar Yudi kepada wartawan, Jumat (18/7). Dijelaskan Yudi, seluruh kader PKS telah berikrar siap mencapai target perolehan suara tersebut.

Dia mengungkapkan, pada pemilu 1999, PKS hanya menyiapkan 17 persen saksi dari 72 ribu tempat pemungutan suara (TPS). Memasuki pemilu 2004, tambah Yudi, saksi yang diterjunkan hanya 67 persen dari seluruh jumlah TPS.

Pada tahun 2009, pihaknya akan mengerahkan saksi pada seluruh TPS. ''Kalau tidak ada saksinya, pasti akan ada suara kita yang hilang,'' tambah Yudi.

Masih dikatakan Yudi, perolehan suara PKS di Jabar pada pemilu 2009, akan meniru kebesaran Partai Masyumi pada pemilu 1955 yang mencapai angka 33 persen. Dalam menghadapi tantangan pemilu 2009, pihaknya akan menerapkan pola kampanye kedaerahan.

Artinya, tambah Yudi, strategi dan pola kampanyenya akan disesuaikan dengan karakter daerah masing-masing. Tampilan kampanye di daerah yang menjadi basis buruh, tambah dia, tentu akan berbeda dengan kampanye di daerah pertanian.

Yudi menambahkan, CAD yang akan bertarung dalam pemilu 2009, didominasi oleh wajah baru. Dia menandaskan, kuota 30 persen caleg perempuan pun, sudah dipenuhi oleh PKS. ''Jabar memang lumbung suara. PKS harus tampil menjadi pemenang,'' tambahnya.

Sejumlah CAD yang akan diantarkan ke DPR RI dari Jabar, di antaranya, Dr Suharna, Ledia Hanifa, KH Makmur Hasanudin, Yudi Widiana, Dr Achyar Eldin, serta Nurhasan Zaidi. Sementara CAD yang diproyeksikan mengisi DPRD Jabar, di antaranya, H Haris Yuliana, Eka Hardiana, dan Tate Qomarudin. san

Sumber : http://www.republika.co.id/launcher/view/mid/19/news_id/645

Survei: PDIP, Golkar, dan PKS Teratas

2008-07-22T04:25:00.000-07:00

Survei: PDIP, Golkar, dan PKS Teratas

Jakarta - Hasil survei yang dilakukan Center for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan bahwa PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan tiga partai teratas yang banyak dipilih oleh responden, jika pemilu dilakukan saat ini.

Ketika meluncurkan hasil survei "Perilaku Pemilih Indonesia 2008" di Gedung CSIS Jakarta, Selasa, Ketua Tim Survei dan Penelitian Lapangan CSIS Nico Harjanto mengatakan, PDI Perjuangan masih menjadi partai yang paling populer dengan memperoleh dukungan sebesar 20,3 persen responden, diikuti Partai Golkar dengan dukungan 18,1 persen, dan PKS dengan 11,8 persen.

Partai berikutnya ditempati oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan dukungan sebesar 6,8 persen, selanjutnya Partai Demokrat sebesar 5,2 persen, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan 2,7 persen, dan Partai Amanat Nasional (PAN) dengan 1,7 persen.

"Dukungan terhadap PPP dan PAN akan mengalami penurunan drastis dan banyak pendukungnya yang pindah ke PKS. Begitu pula dengan Partai Demokrat yang hanya menjadi 'fenomena sesaat' karena loyalitas pendukungnya sangat rendah," kata Nico, yang didampingi sejumlah pimpinan CSIS seperti Hadi Soesastro, Rizal Sukma, dan Indra J Piliang.

Dalam survei tersebut, sebanyak 30 persen responden menyatakan belum menentukan pilihan dan sebanyak 6,1 persen lainnya lebih memilih partai-partai lain. "Sekitar 35 persen calon pemilih yang merupakan pemilih tahun 2004, berencana menetapkan pilihan pastinya pada hari pemungutan suara Pemilu 2009," katanya.

Hanya sebesar 12,9 persen calon pemilih yang mengaku pernah menerima sejumlah uang dan sekitar 2,5 persen calon pemilih yang mengaku mengalami intimidasi. "Dari jumlah itu, hanya 21,4 persen dan 16,9 persen menyatakan akan memberikan suaranya kepada parpol yang memberikan uang dan melakukan intimidasi. Jadi, efektivitasnya sangat rendah," kata Nico.

Calon presiden
Sedangkan terhadap pertanyaan calon presiden yang akan dipilih jika pemilu dilakukan saat ini, hasil survei menunjukkan bahwa Megawati Soekarnoputri masih menempati urutan teratas dengan 23,2 persen. Urutan kedua ditempati Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan 14,7 persen, diikuti Sri Sultan HB X dengan 8,8 persen, Hidayat Nur Wahid dengan 7,9 persen, Wiranto 7,6 persen, Jusuf Kalla 4,2 persen, dan Gus Dur dengan 3,6 persen.

Di sisi lain, hasil survei juga menunjukkan bahwa hampir semua pendukung PDIP akan memilih Megawati pada Pilpres 2009, sementara pendukung partai-partai lainnya termasuk Golkar, akan terpecah dalam menentukan calon presidennya.

Survei atau jajak pendapat tersebut dilakukan pada pertengahan Mei 2008 terhadap 3.000 responden di 13 provinsi yang memiliki total 85 persen jumlah penduduk Indonesia dan mewakili sekitar 76 persen kursi di DPR RI. Metode survei dilakukan dengan cara wawancara dan tatap muka. Sedangkan penentuan sampel dilakukan dengan kombinasi "multi-stage purposive sampling" dan "random sampling", dengan "margin of errors" sebesar plus minus 1,79 persen.

Menurut Nico, dalam melakukan penelitian itu pihaknya juga menerapkan cara baru ketika pertanyaan menyangkut calon presiden dan wakil presiden yang akan dipilih, dengan hanya memperlihatkan foto-foto kandidat, tanpa menyodorkan daftar nama kandidat.

Sementara itu, Direktur Eksekutif CSIS Hadi Soesastro mengatakan, hasil survei tersebut merupakan hasil sementara dari sejumlah survei lapangan yang sedang dan akan dilakukan CSIS, untuk mengetahui perilaku pemilih di Indonesia. Survei serupa terhadap responden yang sama, katanya, juga akan dilakukan pada Oktober 2008 dan Februari 2009. ant/is

()

Sumber : http://www.republika.co.id/launcher/view/mid/19/news_id/177

PKS Ajukan 586 Calon Anggota DPR

2008-07-22T04:20:00.000-07:00

MAKASsAR -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan telah rampung menyusun daftar calon anggota DPR. Dari 586 calon legislatif (caleg) itu, 90 persen berusia di bawah 50 tahun, dan 36 persennya adalah perempuan. ''Semua proses pencalegan ini gratis. Para caleg juga telah menyatakan dan menandatangani ikrar>baiat, semacam kontrak politik ala PKS. Jadi ''PKS adalah partai pertama yang menyelesaikan daftar caleg untuk DPR,'' kata Ketua Bidang Perencanaan DPP PKS, Mahfud Sidik, di sela acara Mukernas PKS, di Makassar, Senin (21/7).

Menurut Mahfud, ditinjau dari segi usia, para caleg PKS 10 persennya berusia di bawah 30 tahun dan 80 persen berusia antara 30 sampai 50 tahun. ''Lainnya, 10 persen berusia di atas 50 tahun. Kelompok usia ini penting menasehati dan mengawal komposisi caleg yang 90 persen itu,'' kata Mahfud. Mahfud, menegaskan, kebangkitan bangsa ini hanya akan terwujud ketika ada arus besar kekuatan baru dan kepemimpinan baru. Untuk itu proses regenerasi, harus dipercepat. ''Di Mukernas ini pun, kami menghadirkan tokoh-tokoh muda PKS yang telah muncul menjadi pemimpin, meskipun di skala daerah. Jadi inilah proses regenerasi kepemimpinan yang PKS lakukan.''

Presiden PKS, Tifatul Sembiring, mengatakan, partainya pun kini telah mampu membuktikan memenuhi syarat minimal keterwakilan perempuan. Tapi, harapan dia, caleg perempuan PKS bukan sekedar untuk pemenuhan syarat keterwakilan. ''Tak hanya jumlah, tapi juga kapasitas,'' tegas Tifatul. ''Pada pemilu 2004, 54 persen pemilih PKS adalah kaum perempuan. Dan, memang persoalan perempuan hanya dapat dipahami oleh kaum perempuan,'' ujarnya. Mukernas yang dijadwalkan berlangsung tiga hari ini, menurut Tifatul adalah pertemuan untuk konsolidasi. Hal ini tak lepas dari target perolehan 20 persen kursi DPR. ''Sekitar 128 kursi,'' tegas dia.

Naik 500 persen
Ketua Bidang Kewanitaan DPP PKS, Leida Hanifa, menyatakan, saat ini ada 74 perempuan kader PKS yang duduk di legislatif yakni tiga orang di DPR, 13 orang di DPRD Provinsi, dan 58 orang di DPRD kabupaten/kota. Pada awalnya, kata Leida, PKS sebenarnya hanya menargetkan kenaikan sekitar 300 persen saja. Namun melihat komitmen dan perjuangan keras kader-kader perempuan PKS hingga ke masyarakat bawah, PKS kemudian optimistis target 500 persen legislator dapat dicapai.

''Kami optimistis target ini tercapai karena baik peluang meraih suara pemilih maupun kualitas kader-kader perempuan PKS sangat mendukung,'' ujarnya. Beberapa daerah yang dianggap potensial sebagai penyumbang legislator perempuan PKS adalah DKI Jakarta, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Banten, Lampung dan Nusa Tenggara Barat. ''Daerah-daerah tersebut merupakan lumbung kader perempuan PKS apalagi kualitas kader-kader wanita PKS ini tidak diragukan.''

Menurutnya, persiapan pergerakan wanita-wanita PKS ini telah dilakukan sejak tahun 2002. Hal ini diwujudkan dengan mengaktifkan kegiatan pengkaderan hingga ke tingkat masyarakat paling bawah. ''Kita berharap agar keberadaan legislator perempuan PKS bisa membawa perubahan di masyarakat khususnya yang terkait dengan masalah perempuan,'' kata Leida. ann

()

Sumber : http://www.republika.co.id/launcher/view/mid/19/news_id/1041

3.000 Kader PKS Hadiri Mukernas Makasar

2008-07-22T03:45:00.001-07:00

MAKASSAR--MI: Sekitar 3.000 kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari seluruh Indonesia menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKS yang berlangsung di Makassar, 21 hingga 23 Juli 2008.

Mukernas PKS ini dibuka pada Senin malam di Makassar. Ribuan kader PKS ini terdiri dari baik anggota maupun calon anggota legislatif dan para pengurus serta anggota struktural partai berlambang padi dan kapas ini.

Mukernas tersebut dibuka langsung Presiden PKS Tifatul Sembiring yang dihadiri Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Ketua MPR-RI Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua DPR-RI Aksa Mahmud, Sekretaris Kedutaan Besar Singapura, sejumlah partai berbasis Islam yang ada di Asia Tenggara serta sejumlah legislator DPR-RI dan para gubernur/walikota asal PKS.

Beberapa peserta yang tiba pada malam hari, harus rela beralaskan tikar dan sepatu mereka untuk dijadikan alas duduk di lantai untuk menyaksikan pembukaan Mukernas PKS melalui layar kaca televisi yang berada di luar ruangan gedung Hotel Clarion yang menampung sekitar ribuan orang ini.

Pada umumnya peserta yang tiba pada malam hari tersebut, berasal dari luar propinsi dan luar Sulawesi Selatan. Dalam Mukernas tersebut, PKS akan melakukan evaluasi dan membahas tentang strategi dalam memenangkan Pilpres periode 2009-2014.

Presiden PKS Tifatul Sembiring mengatakan bahwa pihaknya saat ini berada pada titik zero option dimana masalah pencalonan Presiden pada Pilpres mendatang akan dibicarakan dan diputuskan dalam majelis syuro DPP PKS.

Tifatul optimistis bahwa target PKS ini akan tercapai karena hingga saat ini, PKS telah memenangkan sebanyak 95 Pilkada dari 155 penyelenggaraan Pilkada yang baru saja di gelar di beberapa wilayah Indonesia.

Kampanye ini sendiri, katanya, akan mewajibkan seluruh kader PKS mengerahkan seluruh mesin partainya dalam rangka memenangkan Pilpres. Tifatul mengakui bahwa hasil survei yang dilakukan pihaknya menunjukkan bila partai ini banyak diminati masyarakat dan cenderung mengalami peningkatan berdasarkan jumlah masyarakat yang memilih partai tersebut.

Sebab itu lanjutnya, Tifatul optimis bila PKS yang kini gencar melakukan aktivitas hingga ke kalangan grass root bisa mencapai hasil Pilpres sesuai yang diharapkan.

Caleg asal Sumatera Utara ini juga mengatakan bahwa PKS akan mengusulkan sendiri kadernya untuk maju dalam Pilpres mendatang bila perolehan suaranya mencapai sekitar 20 persen.

"Kita akan melakukan kolaisi dengan partai lain bila minimal suara 20 persen ini tidak dapat diraih oleh kader PKS itu sendiri," jelasnya. (Ant/OL-03)

Sumber : http://pk-sejahtera.org/v2/main.php?op=isi&id=5474

Dorong Regenerasi, Mukernas PKS Dibuka

2008-07-22T03:40:00.001-07:00

MAKASSAR - Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Hotel Clarion, Makassar yang dibuka oleh Ketua Dewan Syuro Pusat PKS Hilmi Aminudin berlangsung meriah.

Di Mukernas PKS itu, Hilmi menegaskan sikap partai tersebut untuk mendorong regenerasi kepemimpinan nasional dan tampilnya tokoh-tokoh muda yang amanah demi terwujudnya perubahan.

Mukernas dihadiri oleh oleh 2.000 utusan DPP, DPW dan DPD seluruh Indonesia. Hadir juga Ketua MPR Hidayat Nurwahid, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Wakil Ketua MPR Aksa Mahmud.

Selain upaya regenerasi, yang juga mendapat perhatian dari PKS ialah tampilnya tokoh perempuan. Hal itu setidaknya terlihat dari komposisi caleg yang terdiri dari 66% laki-laki dan 34% wanita.

Jumlah tersebut telah melampaui kuota 30% sementara dalam penyusunan daftar caleg, dari tiga nomor dipastikan satu di antaranya caleg perempuan. (fit)

sumber : http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/07/21/1/129737

Tolak Caleg Non Kader, PKS Trauma Kasus DPR

2008-07-22T03:37:00.001-07:00

JAKARTA - Kebijakan DPP PKS tidak mengakomodir calon legislatif dari kalangan non kader bertujuan untuk menegaskan identitasnya sebagai partai kader. Selain itu, PKS tidak ingin wakilnya di Senayan kelak bermasalah.

"PKS tidak ingin calegnya di kemudian hari bermasalah di Senayan, karena itu kita tidak menerima caleg dari unsur luar parpol," ujar Ketua Bappilu DPP PKS, Muhammad Razikun di Jakarta, Senin (13/7/2008).

Kebijakan ini, kata dia, untuk menjaga citra PKS sebagai partai bersih. Pasalnya, standar ekspektasi masyarakat terhadap tingkat ?~kebersihan' PKS lebih tinggi daripada parpol lain.

Dia menambahkan, maraknya sejumlah kasus korupsi yang menimpa para politisi Senayan juga menjadi pertimbangan tersendiri untuk membatasi caleg yang akan diajukan PKS. "Kita hanya belajar dari pengalaman parpol lain dan berharap agar hal itu tidak menimpa PKS," tukasnya.

Menurut dia, salah satu penyebab maraknya politisi bermasalah karena proses rekrutimen caleg yang kurang ketat. Sehingga parpol tidak betul-betul mengetahui latarbelakang caleg. "Kalau kita lihat anggota dewan yang menjadi pasien KPK saat ini adalah para petualang politik yang kerjanya pindah-pindah parpol," ujarnya.

(ful)

Sumber : http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/07/14/1/127344

Ungkap Korupsi Pengadaan Buku Rp 1,6 Miliar, Malah Dipenjara

2008-07-11T19:52:00.000-07:00

BENGKULU - Ironi terjadi di dunia hukum Bengkulu. Ketua DPRD Kota Bengkulu Ahmad Zarkasi SP yang mengungkap dugaan korupsi proyek pengadaan buku Diknas malah dijebloskan ke penjara.

Hukuman tersebut harus diterima setelah dia dilaporkan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Atas tindakannya itu, dia divonis bersalah dengan hukuman satu bulan penjara.

Sedangkan laporan korupsi yang disampaikan tidak jelas penyelidikannya. ''Mengapa bukan kasus korupsinya yang diusut dulu. Jika tidak terbukti, baru pencemaran nama baiknya yang diperiksa,'' sesalnya, sesaat sebelum eksekusi putusan pengadilan atas dirinya kemarin.

Sejak pukul 19.15 Jumat malam lalu, politisi PKS itu resmi menjalani masa hukumannya di Lapas Kelas II A Malabero. Dia ''diantar'' Kasi Pidum Kejari Bengkulu Fauzi SH dan Kasi Penyidikan Kejati Bengkulu yang juga menjadi jaksa penuntut umum kasusnya, Agus Irawan.

Selama proses eksekusi tersebut, Zarkasi terlihat tenang dan banyak tersenyum. Dia menyalami puluhan kader PKS yang ikut mengantar ke lapas.

Insiden kecil terjadi saat Zarkasi hendak dinaikkan ke mobil tahanan kejaksaan. Ban kiri depan mobil yang diparkir di depan rumah dinas Zarkasi tiba-tiba meletus. ''Ini bukan kesengajaan. Mungkin pertanda Zarkasi tidak boleh dieksekusi,'' kata anggota DPRD Kota Bengkulu Irman Sawiran.

Setiba di lapas, puluhan kader PKS menyambut Zarkasi dengan bentangan spanduk. ''Ketua DPRD mengungkap kasus korupsi Rp 1,6 M justru dipenjara, di mana keadilan itu.''

Sebelum eksekusi, Zarkasi sempat mendatangi kantor kejaksaan sekitar pukul 10.30. Masih dengan berpakaian dinas anggota dewan, dia menemui Fauzi di ruang Kajari Effendi Harahap SH.

Saat itu sebenarnya sudah beredar informasi bahwa eksekusi terhadap Zarkasi segera dilaksanakan. Namun, tembusan putusan MA belum sampai ke PN Bengkulu.

Karena belum ada kejelasan, Zarkasi pun meninggalkan kejaksaan untuk salat Jumat. Dia bahkan sempat menghadiri sebuah acara di GOR Sawah Lebar. Setelah ada kepastian soal putusan MA, kejaksaan pun berniat menjemput Zarkasi di rumah dinasnya sore itu juga.

Sebelum menuju lapas, Zarkasi sempat mengadakan jumpa pers. Sambil memegang Alquran, bapak delapan anak itu mengungkapkan kekecewaannya atas sikap aparat hukum Bengkulu.

Menurut dia, aparat hukum Bengkulu dan juga di Indonesia pada umumnya belum memihak kepada kebenaran. Banyak kasus korupsi yang jelas-jelas merugikan negara tidak tertangani sampai tuntas.

''Kita sama-sama tahu, belum lama ini terdengar aparat penegak hukum menyidik kasus dugaan korupsi dalam jumlah besar. Namun nyatanya, hingga kini belum ada yang berlanjut ke persidangan. Tersangkanya masih duduk santai di rumah,'' katanya.

Dia menduga, kejadian yang dialami itu adalah bagian dari risiko politik yang harus dihadapi. Itu, tegasnya, tidak akan mengubah sikap dan perjuangannya. ''Selama menurut saya dan agama saya itu benar, saya akan terus memperjuangkannya. Tidak ada di dalam kamus saya, kapok dalam menegakkan kebenaran," tandasnya.

Sikap tegas Zarkasi tersebut mendapat dukungan istrinya, Eko Sulistyawati. Perempuan itu sudah siap menghadapi berbagai risiko yang dialami sang suami. Baginya, Zarkasi adalah pejuang bagi keluarga dan warga Kota Bengkulu.

Demikian juga dengan anak pertama mereka, Roidah, yang masih menempuh pendidikan di SMP. Dia mengaku tidak malu ayahnya dipenjara. ''Kenapa malu? Bapak kan enggak korupsi," katanya.

Kasus tersebut berawal ketika Zarkasi masih menjadi anggota DPRD Kota Bengkulu 2002 lalu. Dia mengkritisi anggaran ganda dalam pengadaan buku Diknas Pemkot Bengkulu.

Merasa tersinggung, Wali Kota Chalik melaporkan Zarkasi ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Kejaksaan ternyata lebih memperhatikan laporan Chalik daripada laporan Zarkasi.

Kasus pencemaran nama baik pun diproses terlebih dahulu, sementara dugaan korupsi diabaikan. Meski belakangan BPK menjelaskan ada dugaan penyimpangan dana dalam proyek tersebut sebesar Rp 1,5 miliar.

Dalam sidang pertama di PN Bengkulu 2006 lalu, Zarkasi divonis lima bulan penjara. Pengadilan tinggi menerima banding Zarkasi dan mengurangi hukumannya menjadi satu bulan.

Masih tidak terima, Zarkasi pun mengajukan kasasi ke MA. Hasilnya, MA memperkuat putusan PT Bengkulu. Eksekusi pun dilakukan Jumat malam lalu. Soal dugaan korupsi? Tidak ada kejelasan penyidikannya meski BPK sudah menengarai adanya kemungkinan tersebut. (lid/jpnn/ruk)

Sumber : http://www.jawapos.co.id/halaman/index.php?act=detail&nid=8933

Hindari Uang Haram, 100 Caleg PKS Dibai'at

2008-07-09T20:20:00.000-07:00

MAKASSAR - Sebanyak 100 Calon Legislatif (caleg) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan baiat atau komitmen politik untuk menjaga citra kebersihan partai dari upaya-upaya suap.

"Di PKS tidak ada orang bermodal besar untuk menjadi anggota dewan. PKS punya lembaga legislatif bernama dewan syuro yang anggotanya 99 orang dari 33 provinsi," ungkap Presiden PKS Tifatul Sembiring di Makasar, Senin (21/7/2008).

Sementara dalam ikrar politik yang ditanda tangani seluruh caleg, mereka menyepakati komitmen untuk mengedepankan moralitas politik yang bersih dan peduli terhadap kepentingan rakyat.

Para Caleg juga berkomitmen menghindarai segala bentuik korupsi dan bahkan menjadi garda depan pemberantasan korupsi. Isi Ikrar dan Baiat tersebut diantaranya:

Saya calon anggota DPR RI dari PKS berupaya kepada Allah swt dengan sepenuh hati dengan sebenar-benarnya untuk:

Berjuang dengan mengerahkan segenap kemapuan baik moril maupun materil untuk kemenangan dan kemaslahatan dakwah. Menjadikan parleman sebagai mimbar dakwah dan perjuanangna politik sesuai falsafah perjuangan dan platform PKS.

Mentaati semuaa keputusan dan kebijakan partai baik suka maupun tidak suka

Memperjuangkan aspirasi rakyat demi kemaslahatan bangsa dengan penuh amanah, profesiaonal dan komitemna pasda etika

Menghindari setiap pendapatan yang haram/ tidak melakukan korupsi dan hal-hal yang dapat merugikan rakyat serta melaksanakan pola hidup sederhana

Ikrar ini mengikat saya, baik sebagai calon ataupun terpilih sebagai anggota dean. Apabila saya tidak menurut baiat amal ini maka saya bersedia menerima sanksi apapun yang ditetapkan partai dan tidak akan menuntut atas sanksi yang akan ditentukan.(uky)

Sumber : http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/07/21/1/129650

TPPRa DPRa PKS Kramat Pela

2008-07-09T02:46:00.001-07:00

Tim Pemenangan Pemilu Ranting

Kramat Pela

Ketua : Guntur Purboyo

Tim Operasi

1. Jaringan : Suhariyanto

2. Pengamanan : Reno Indra

3. Constituent Service : Sunarto/Kiswanto

Tim Management

1. Administrator : Rachmat H

2. Struktur : Fachu Rohman

Tim Logistik : Zuljalal

1. Bendahara : K. Yudi

2. Distribusi : Abdul Aziz

Struktur BPH DPRa PKS Kramat Pela

2008-07-09T02:45:00.001-07:00

STRUKTUR DPRa

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Kelurahan Kramat Pela Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Ketua : Guntur Purboyo

Sekretaris : Fachu Rohman

Bendahara : Kayudi

Kaderisasi : Suhariyanto & Suyadi

Anggota :

Nur

Marni

Kiswanto

Bambang P

Deni

Matsui

Jalal

Sosial : Abdul Aziz

Anggota :

Rachmat H

Dedeh

Gilang

Sunarto

Pujiati

Devi

Kewanitaan : Saodah

Anggota :

Rahmah

Neni

Panca

Alin

Sarah

Tari