Rabu, 30 Juli 2008

Daftar Isi

PKS Bantah Nikmati Dana BI

Samsul Maarif

INILAH.COM, Jakarta - PKS sedang menyiapkan langkah-langkah menanggapi pernyataan Hamka Yandhu yang menyebut kader PKS menerima aliran dana BI. Masalah ini sudah pernah diklarifikasi sebelumnya.

Ketua Badan Humas DPP PKS Ahmad Mabruri ketika dihubungi INILAH.COM menyatakan tidak benar Tb Soenmandjaja menerima aliran dana BI sebesar Rp 250 juta. Menurutnya, Soenmandjaja sudah menjelaskan hal tersebut pada awal tahun 2008 lalu.

"Hal ini tidak benar sama sekali. Dan beliau telah menjelaskan kepada partai malah sempat bikin konferensi pers waktu itu, dia menyatakan tidak ikut menerima dana BI tersebut," kata Mabruri kepada INILAH.COM, Jakarta, Rabu (30/7).

Mabruri menambahkan, diharapkan seusai maghrib pihaknya bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat Bogor mengenai pernyataan Hamka Yandhu tersebut. "Dengan tim sukses dan DPD nanti malam kami rencananya bisa memberikan penjelasan kepada masyrakat Bogor di rumah salah satu pengurus PKS," katanya.

Dijelaskan Mabruri, penghembusan isu untuk menurunkan citra seorang tokoh menjelang Pilkada merupakan suatu hal yang lazim, dan menurutnya hal itu sebenarnya bisa hilang sendiri. Kejadian serupa juga terjadi saat Pilkada Jateng, waktu itu PKS mengusung calon Sukawi, namun setelah proses Pilkada selesai maka kabar tersebut sudah tidak ada kelanjutannya.

"Kalau menjelang pemilihan begini ini hal ini sudah biasa untuk turunkan pamor calon kami, seperti di Jateng saja, kan sama, nah sampai sekarang tidak ada proses hukumnya. Tapi kami untuk sekarang mencoba sebisa mungkin menjelaskan kepada masyarakat itu tidak benar," tegasnya.

Nama Tb Soenmandjaja disebut Hamka Yandhu dalam kesaksian di pengadilan Tipikor bersama 51 orang anggota dewan lainnya yang menerima aliran dana BI. Soenmandjaja tergabung dalam Fraksi Reformasi dan menjadi anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004.[L6]

Hidayat Wacanakan Koalisi Partai Islam di Pilpres 2009

JAKARTA, SELASA-Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera yang kini menjabat sebagai Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengusulkan kepada semua partai politik berasas Islam, melakukan koalisi pada pilpres 2009 mendatang.

Hidayat, kepada para wartawan di Gedung DPR, Senin (28/7) menyatakan, koalisi antarpartai berbasis Islam dalam pemilu mendatang membuat kehidupan politik di Indonesia lebih bergairah."Koalisi (bergabung) itu adalah bagian dari dinamisasi politik, menghadirkan politik yang lebih dinamis dan lebih menggairahkan. Selama itu tidak bertentangan dengan UU dan untuk menguatkan demokrasi kita ya silahkan saja. Mengapa tidak," usul Hidayat.

Hidayat menegaskan, wacana koalisi antarparpol Islam tujuannya hanya untuk dinamisasi politik. Bukan menciptakan dikotomi parpol Islam dengan parpol lain yang berbeda platform, terutama dengan parpol Islam nasionalis dan parpol nasionalis sekuler.

Wakil Ketua Umum DPP PPP Chozin Chumaidy menyatakan akan menggalang aliansi strategis dengan partai-partai yang memiliki platform yang sama untuk mengakhiri transisi demokrasi dan terbentuknya pemerintahan yang kuat dan efektif. "Aliansi strategis itu akan dimulai dengan partai Islam dan berbasis Ormas Islam," imbuhnya.

Menurutnya, pemilu 2009 harus menghasilkan mayoritas mutlak, baik terdiri atas satu partai maupun koalisi partai, karena kemenangan lebih dari 50 persen sangat diperlukan untuk membentuk pemerintahan yang kuat dan efektif. Pemilu dengan kemenangan mayoritas mutlak, jelas Chozin, diperlukan untuk menuntaskan reformasi politik termasuk penataan kelembagaan politik. Sementara terkait proses penyederhanaan partai dari multi partai ke sistem kepartaian yang sederhana pun akhirnya tidak tercapai.

"Begitu juga dengan electoral threshold yang belum dilaksanakan, tapi sudah diganti dengan parliamentary threshold yang menyebabkan semua partai yang punya kursi di DPR boleh ikut pemilu. Mekanisme penetapan calon terpilih DPR pun menjadi tidak sama. Bahkan untuk Pilpres yang akan datang direncanakan pelaksanaannya disatukan dengan pileg. Maksudnya, calon presiden tidak berbasis kekuatan politik riil yang dicerminkan hasil pemilu terakhir," urai Chozin. (Persda Network/Rachmat Hidayat)Sumber : Persda Network

Sumber : http://www.kompas.com/read/xml/2008/07/29/01035486/hidayat.wacanakan.koalisi.partai.islam.di.pilpres.2009.

PKS Akan Ajukan "Balita" Jadi Capres

SEMARANG, RABU - Mantan Presiden Partai Keadilan (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan, undang-undangan yang berlaku memungkinkan parpol untuk mengajukan calon presiden berusia di atas 50 tahun, namun partainya akan mengajukan balita, alias di bawah lima puluh tahun.

"PKS nantinya mengajukan calon balita. Bukan usia di bawah lima tahun, melainkan di bawah 50 tahun. Ini peraturan internal PKS dan tidak melanggar undang-undang," kata Hidayat usai bertanding bulutangkis bersama dengan pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah di GOR Tri Lomba Juang Semarang, Rabu (30/7).

Hidayat lalu mengatakan, meskipun mengajukan calon di bawah 50 tahun, namun hal tersbeut bukan menjadi penghalang bagi partai lain yang akan mencalonkan seseorang berusia di atas 50 tahun. Dalam undang-undang, katanya, disebutkan usia Capres dan Cawapres minimal 35 tahun sehingga partai lain berhak mengajukan Capres-Cawapres berusia lebih tua dari itu.

Lebih jauh ia menjelaskan, meskipun telah menetapkan capres berusia di bawah 50 tahun, namun sampai dengan hari ini PKS belum menjaring nama-nama yang bakal dijadikan capres-cawapres PKS. "Belum ada keputusan baru," katanya singkat.GLO Sumber : Antara

Sumber : http://www.kompas.com/read/xml/2008/07/30/1110027/pks.akan.ajukan.balita.jadi.capres

Caleg PKS Deklarasikan Komitmen Kemasyarakatan

SEMARANG, RABU - Sebanyak 200 bakal calon legislatif DPR RI dan DPD Jawa Tengah pada Pemilihan Umum 2009 dari Partai Keadilan Sejahtera menyepakati delapan syarat komitmen kerakyatan yang akan mereka junjung jika terpilih sebagai wakil rakyat. Komitmen ini dideklarasikan Rabu (30/7) di Semarang, Jawa Tengah.

Dari 200 bakal calon legislatif itu, sekitar 25 persen adalah kaum perempuan. Nama mereka dijaring Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah. Turut hadir dalam deklarasi itu Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKS Jawa Tengah, Ustadz Arif Awaludin dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, H Nurhidayat Wahid.

Ketua DPW PKS Jateng, Arif Awaludin mengatakan, delapan komitmen itu antara lain menyangkut masalah kesejahteraan, sosial, moral, kebangsaan, profesionalitas, kedaerahan, sertakeagamaan.

"Salah satu komitmen yang dimintakan adalah meninggalkan budaya dan praktik korupsi, kolusi seperti uang suap, uang pelicin, pungutan liar, gratifikasi dan nepotisme dalam setiap urusan yang berkaitan dengan tugasnya sebagai anggota DPR. PKS harus memulai untuk mengembalikan harga diri bangsa dengan keluar dari pusaran KKN," jelas Ketua DPW PKS Jateng, Arif Awaludin.

Secara terpisah, Ketua Badan Pemenangan Pemilu ( Bapilu), Muhammad Haris, menegaskan, PKS akan mengusung calon legislatif usia "balita" (di bawah lima puluh tahun). Dari 110 caleg PKS Provinsi Jawa Tengah 90 persennya berusia di bawah 50 tahun.


Winarto Herusansono Sent from my BlackBerry © Wireless device from XL GPRS/EDGE/3G Network

Sumber : http://www.kompas.com/read/xml/2008/07/30/1738195/caleg.pks.deklarasikan.komitmen.kemasyarakatan

Segera Terapkan Hukuman Mati Bagi Koruptor

DEPOK--Ketua Mejelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nurwahid menyatakan, pemerintah perlu segera menerapkan hukam mati bagi koruptor yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan jumlah yang sangat besar dan merugikan keuangan negara.

"Hukum harus ditegakkan kepada siapapun, siapa saja yang terbukti merugikan negara dengan jumlah yang sangat besar, hukuman mati bisa dilaksanakan," kata Hidayat Nurwahid, usai menghadiri Konsolidiasi Akbar Pemenangan Pemilu 2009, DPD PKS Kota Depok, Jawa Barat, di Depok, Minggu.

Hidayat mengatakan dirinya telah meminta langsung kepada Kapolri dan Jaksa Agung untuk menerapkan hukaman yang terberat bagi para koruptor. "Ini untuk menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia kedepannya," ujarnya.

Pidana mati untuk koruptor di Indonesia bisa diberlakukan, bila mengacu kepada UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 Ayat 2 menyebutkan Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Yang dimaskud dengan keadaan tertentu adalah apabila tindak pidana korupsi itu dilakukan bila keadaan negara dalam bahaya, bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Nurwahid mengatakan pelaksanaan hukuman mati tersebut diterapkan, agar menimbulkan efek jera bagi koruptor, maupun calon koruptor itu sendiri.

"Ini akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa dinegara kita hukum dapat ditegakkan dan masih ada perlindungan bagi rakyat," ujarnya.

Pelaksanaan hukuman mati, kata mantan Presiden PKS tersebut, harus dilakukan dengan tegas dan cepat. Ia yakin penerapan hukam mati tidak akan menimbulkan protes bagi dunia internasional. "Malaysia dan Singapura bisa menerapkan, mengapa Indonesia tidak," katanya.

Bangsa ini, kata dia membutuhkan pilihan tegas dan keberanian untuk menetapkan hukuman mati bagi para koruptor, jika tidak sulit membersihkan korupsi yang sudah menjadi budaya di Indonesia.

Selain para koruptor, hukuman mati juga bisa dilaksanakan pelaku tindakan terorisme yang membahayakan negara dan para bandar narkoba yang merusak generasi muda bangsa Indonesia.

Hidayat juga menegaskan pelaksanaan hukum mati harus dengan cepat dan segera. Jangan menunggu waktu yang lama seperti yang terjadi pada Sumiasih dan Sugeng yang diesekusi mati setelah menunggu sampai 20 tahun.

"Jangan terlalu lama dalam menerapkan hukuman mati sehingga akan terkesan mengapa orang yang sudah tua harus dihukum mati," ujarnya.

Untuk mendukung penerapan hukuman mati tersebut, ketua MPR akan menghadiri deklarasi Komite Penyelamat Kekayaan Negara yang dilaksanakan Senin (28/7) di Ruang GBHN, Gedung MPR/DPR RI.

"Ini untuk memberikan semangat kepada KPK dan menyelamatkan aset negara, serta memberi kontribusi kepada bangsa dan negara yang sedang susah akibat kenaikan BBM dan lain sebagainya," demikian Hidayat Nur Wahid.ant

Sumber :http://www.republika.co.id/launcher/view/mid/19/news_id/1858

Minggu, 27 Juli 2008

HNW : Syariat Tak Perlu Ditakuti

Penerapan syariat dalam berbagai aspek kehidupan tidak perlu ditakuti, sebab diterapkannya syariat bukan berarti menghilangkan keberagaman yang ada di tengah bangsa Indonesia, tetapi justru menghadirkan maslahat (manfaat) sebanyak-banyak bagi masyarakat.

Demikian ditegaskan Ketua MPR RI Dr Hidayat Nur Wahid (HNW) ketika berbicara dalam Talkshow "Peluang dan Tantangan Islam dalam Mewujudkan Indonesia Bermartabat", dalam rangkaian acara Festival Wajah Muslim Indonesia di Auditorium Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia Depok, Kamis (24/7).

Menurutnya, secara prinsip sebetulnya syariat sudah diterima dalam kehidupan publik di Indonesia. Terbukti dengan berkembangnya Bank Syariah, Asuransi Syariah dan lembaga syariah lainnya. Bahkan perbankan konvensional pun juga sudah membuka konter-konter layanan syariah. "Ternyata terbukti, syariah itu juga tidak selalu menjadi momok, " katanya.

Namun, lanjutnya, ada sebagian pihak yang menafsirkan syariah sebagai sesuatu yang serba tidak boleh, sehingga akibatnya orang jadi phobia pada syariat.

Selain itu, Hidayat mengatakan, ada juga yang memang sengaja menghadirkan phobia terhadap syariat, dengan membuat kajian bahwa seolah-olah jika syariat diterapkan maka Indonesia akan bubar dan semacam itu.

"Dua-duanya sama-sama salah. Yang benar, dalam Al-Qur'an dan Sunnah, syariat tidak eksplisit dimaknai sebagai hukum. Jadi, syariat adalah yang merealisasikan kemaslahatan. Di mana ada maslahat, di situlah syariat, " paparnya.

Kemaslahatan bagi bangsa Indonesia, kata Hidayat, adalah tetap NKRI, masyarakat yang tidak lagi miskin, menjadi sejahtera dan maju, itulah makna syariat. Hal inilah yang semestinya ditampilkan oleh umat Islam Indonesia.

Wajah muslim Indonesia sendiri, Ia menyatakan, sesuai dengan bhinekanya wajah bangsa Indonesia. Sejarah mencatat, pejuang-pejuang muslim di seluruh Indonesia mendarmabaktikan perjuangannya untuk kemerdekaan Indonesia.

"Sejarah mencatat, Islam yang masuk ke Indonesia adalah Islam yang berwajah damai. Masuk dengan cara damai, berkembang dengan damai pula. Tetapi, tetap mampu menunjukkan etos perjuangan yang tinggi untuk memerdekaan bangsa dari penjajahan, " ujarnya.

Etos perjuangan itu, tambahnya, harus terus dipertahankan dan dikembangkan oleh umat Islam Indonesia saat ini. Kata kuncinya adalah pembinaan dan keteladanan dari semua pihak.

"Saat ini kita sedang krisis keteladanan. Maka, semua harus berupaya menjadi figur teladan. Sekecil apapun, setiap kita harus menghadirkan keteladanan. Jangan takut menghadirkan wajah muslim yang bermartabat, karena inilah yang akan melahirkan Indonesia yang bermartabat, " tandasnya. (novel)

Sumber : http://www.eramuslim.com/berita/nas/8725115941-hidayat-syariat-tak-perlu-ditakuti.htm



Sabtu, 26 Juli 2008

PKS-PPP Usung Pasangan Birokrat Subang

SUBANG - Koalisi Duo Partai Politik, PKS-PPP resmi mengusung pasangan calon Bupati dan wakil Bambang Heryanto-Alma Lucyati pada Pilkada Subang mendatang. Keduanya berasal dari kaum birokrat di lingkungan Pemkab Subang.

Saat ini Bambang Heryanto menjabat Sekretaris Daerah Pemkab sementara Alma Lucyati (Lusi) merupakan Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Subang. Menurut Ketua DPC PPP Subang, Hasanudin Missilu penetapan pasangan koalisi PKS dengan PPP tersebut diputuskan pada rapat internal dua partai di kediaman Kader PKS, Encep Sugiana di

Perum P dan K kelurahan Dangdeur, Kecamatan Subang. Dalam rapat yang digelar sejakselama empat jam itu selain nama Alma Lucyati, kandidat Calon Bupati yang akan dipasangkan dengan Bambang Heryanto adalah Abdul Qadir dan Syarif Hidayat. "Kita sepakati dan putuskan ibu Lusi, panggilan Alma Lucyati, yang akan mendampingi Pak Bambang Heryanto," ujar Hasanudin.

Hasan menjelaskan, terpilihnya Lusi sebagai pendamping Bambang, tidak serta merta dua nama lainya tidak masuk dalam kriteria. Namun, imbuh Hasan, nama Lusi dianggap refresentatif sebagai calon wakil bupati. Hasan juga membantah, jika munculnya nama Lusi dianggap mendadak dan terkesan karena panik.

"Tidak benar kalau ini disebut ujug-ujug (tiba-tiba), sebelumnya kita sudah lakukan kajian dan survey cukup lama," tegasnya. (Annas Nasrullah/Sindo/fit)

Sumber : http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/07/26/1/131172/pks-ppp-usung-pasangan-birokrat-subang

Alamat Sekretariat

Sekretariat :

Jl. Rambai II No. 43

RT 001 RW 02 Kramat Pela

Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Phone : 021.7207359


Base Camp :

Jl. Radio IV No. 15

Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Phone : 021.7207359

Pelayanan Kesehatan

PKS-Jaksel: Ahad (18/2), DPRa Kramat Pela Kebayoran Baru menggelar Pelayanan Kesehatan secara serempak di tiga titik, masing-masing di RW 02, RW 09, dan RW 10. Dengan jumlah kader DPRa yang hanya 20an, kegiatan ini terbilang sangat sukses. Pada peristiwa banjir besar Jakarta 2007 lalu, DPRa ini juga terkena banjir pada beberapa wilayahnya, khususnya di tiga RW tadi. Oleh karena itu, di bawah cuaca yang sangat cerah, warga sangat antusias mendatangi posko pelayanan kesehatan oleh DPRa yang diketuai oleh Suharyanto ini. Apalagi pelayanan kesehatan ini diberikan secara cuma-cuma alias gratis kepada warga sekitar. Setiap posko pelayanan kesehatan rata-rata melayani 170 pasien, mulai dari anak-anak hingga lanjut usia. Dukungan penuh datang dari DPC Kebayoran Baru. Sedangkan dokter didatangkan antara lain dari ARH UI, Al Azhar, dan lain-lain.

Foto: Hendra






















Ketokohan Soekarwo dan Gus Ipul, Pemicu Kemenangan Kar-Sa

TEMPO Interaktif, SURABAYA:Ketokohan Soekarwo-Syaifullah Yusuf (Karsa) diyakini sebagai pendongkrak perolehan suara dalam pilkada Jatim yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. "Partai pendukung Karsa memang kecil, tapi terdongkrak karena kedua tokoh sangat populer dan dikenal masyarakat," kata Ana Lutfi, Wakil Ketua Tim Pemenangan Karsa, yang juga wakil sekretaris DPW PAN Jawa Timur, di Surabaya, Jum’at (25/7).

Dalam pilkada Jatim, Karsa memang hanya didukung oleh PAN yang hanya memperoleh 7 kursi, Partai Demokrat 10 kursi, serta PKS 3 kursi. Jika dibandingkan dengan pasangan lainnya, yaitu yang didukung PKB, PDI-P serta Golkar, jelas calon ini sangatlah jauh perolehan kursinya.

"Jujur, mesin partai pendukung (Karsa) juga kurang maksimal kerjanya. Untungnya, Ketokohan Pak De mampu menembus basis-basis partai lawan, dan Gus Ipul mampu mencuri suara NU," tambah Lutfi.

Hasil dari pilkada Jatim sendiri, menurut Lutfi memang sangat membanggakan, apalagi setelah Gus Ipul mampu menarik setidaknya 22 persen suara dari NU Jatim. Padahal calon lainnya termasuk Khofifah yang terang-terangan telah menyumbang Rp 1 miliar terhadap NU ternyata hanya mampu mendapatkan suara dari NU sebesar 20 persen.

Karena ketokohan keduanyalah, Karsa setidaknya menang mutlak di empat kabupaten se pulau Madura. Tak hanya itu, di kawasan tapal kuda (non Madura) karsa juga menang seluruhnya kecuali di dua tempat yaitu Jember dan Probolinggo. Keberhasilan di tapal kuda ini, Menurut Lutfi juga tak lepas dari berhasilnya Karsa merangkul beberapa Kiai Karismatik tapal kuda diantaranya Kiai Hamid Idris (Pasuruan), Kiai Nawawi (Sidogiri), dan Kiai Kholil As'ad (Situbondo).

Untuk kawasan Mataraman, yang merupakan basis dari PDI-P, Golkar dan PKB, Karsa juga berhasil mempecundangi calon dari partai tersebut dan menang, seperti di Kabupaten Madiun, Jombang, Pacitan, Bojonegoro, dan Lamongan. "Lirboyo juga ke kita semua," tambah Lutfi.

Selain popularitas, raupan suara dari NU menurut Lutfi, juga disebabkan karena Karsa-lah satu-satunya calon yang memiliki visi tentang pesantren. "Calon lainya tidak ada, padahal kita jelas janjikan akan mensejajarkan pendidikan pesantren dengan pendidikan umum. Dan visi ini ternyata sangat manjur," kata Lutfi. Rohman Taufik

Sumber : http://www.tempointeraktif.com/

Kamis, 24 Juli 2008

Fraksi PKS Minta Hentikan Polemik Usia Capres

JAKARTA - Anggota Komisi II dari Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengharapkan polemik mengenai usia calon presiden atau wakil presiden di media massa dihentikan.

"Karena, setiap partai yang memenuhi syarat untuk mencalonkan capres atau cawapres berhak untuk menentukan syarat-syarat yang paling idel, termasuk dari sisi usia," kata Jazuli melalui pesan singkat yang diterima okezone, Kamis (24/7/2008).

Dikatakan, apabila ada partai yang mempunyai keinginan untuk menjaring pemimpin muda, mestinya pihak klain tidak boleh tersinggung. Begitu pula partai yang menginginkan pemimpin muda. "Tentu tidak bisa memaksa keinginan partai yang lain, untuk dicalonkan capres dan cawapresnya yang muda. Karena beda partai ya beda usia," tutur Jazuli.

Apabila polemik ini terus berkepanjangan, Jazuli mengaku khawatir adanya pihak yang memanfaatkannya untuk memperkeruh hubungan antara tokoh nasional di tengah dibutuhkannya solidaritas dan kesamaan visi atau persepsi tokoh nasional untuk melakukan perubahan dengan perbaikan.

"Bahkan, bisa jadi dibalik ini semua ada yang menginginkan untuk mencari popularitas karena merasa susah untuk mendongkrak simpati publik," kata dia. (sis)

Sumber : http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/07/24/1/130837

Soeripto Pertanyakan Wacana Tokoh Muda PKS

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari fraksi Keadilan Sejatera (FKS) mempertanyakan Wacana pemimpin muda yang digulirkan Presiden PKS Tifatul Sembiring. Soeripto menyatakan pernyataan Tifatul belum tentu mewakili suara PKS secara keseluruhan.

"Saya tidak mau masuk di wilayah pro dan kontra terkait wacana pemimpin muda yang digulirkan Pak Tifatul. Itu kan belum tentu mewakili PKS," ujarnya kepada okezone di Jakarta, Jumat (25/8/2008).

Namun, lanjut Suripto, dia lebih melihat kepada latar belakang wacana itu digulirkan. "Selama 35 tahun kita dikekang dari proses demokratiasi. Kaderisasi juga otomatis tidak ada," imbuhnya.

Setelah orde baru runtuh, masih kata Soeripto, dan reformasi muncul, semua orang mengaku siap untuk jadi pemimpin. Sementara mereka tidak punya persiapan yang matang.

"Pemimpin kita dulu saja seperti Soekarno, Hatta, Syahrir dan tokoh lain negeri ini, mereka butuh waktu cukup untuk jadi pemimpin." Sambungnya. (fit)

Sumber : http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/07/25/1/130904/soeripto-pertanyakan-wacana-tokoh-muda-pks

Kalla: Pemimpin Dipilih Karena Kemampuannya

JAKARTA--Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar M Jusuf Kalla mengatakan kemampuan seorang untuk memimpin tidak ditentukan berdasarkan umurnya.


"Sekarang banyak diskusi dan perdebatan tentang peran generasi muda bagi bangsa ini. Sekarang umur tak bisa dibeda-bedakan, tetapi siapakah yang layak memimpin bangsa ini," kata Jusuf Kalla saat membuka Rapim Paripurna III Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) di Jakarta, Kamis.

Sebelumnya Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri menantang generasi muda maju dalam bursa kepemimpinan nasional dan tidak hanya menuntut dan bicara saja. Pernyataan Megawati tersebut menyambut pidato Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring yang menyatakan saat ini eranya orang muda untuk memimpin.

"Sekarang kemampuan yang menentukan siapa yang akan dipilih dan ambil peran," kata Jusuf Kalla. Karena itu, tambahnya, AMPI harus terus menerus meningkatkan kemampuan kader-kader mudanya di berbagai bidang. Jusuf Kalla meminta kader muda AMPI tidak hanya fokus untuk masuk menjadi calon legislatif.

"Jangan selalu berpikir tujuan AMPI hanya politik saja. Janganlah terfokus ke calon legislatif saja karena itu sangat terbatas. Jadilah profesional karena itu tidak terbatas," kata Jusuf Kalla. Karena itu, tambah Jusuf Kalla,sekarang ini yang diperlukan adalah generasi muda yang penuh inovasi dan inspirasi agar bangsa ini bisa maju.

"Jadi yang dibutuhkan adalah kemampuan sektoral secara profesional. Yang dibutuhkan orang-orang yang ahli tertentu," kata Jusuf Kalla. Jusuf Kalla meminta AMPI melakukan pengkaderan diseluruh sektor. ant/is

()

Sumber : http://www.republika.co.id/launcher/view/mid/19/news_id/1395

Figur Lebih Menentukan Daripada Mesin Politik

JAKARTA-- Fungsionaris DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzzammil Yusuf, berpendapat, daya tarik figur calon presiden dan wakil presiden akan lebih menentukan ketimbang mesin politik partai pendukungnya.


"Itu diindikasikan dengan banyaknya fenomena kemenangan calon-calon kepala daerah dalam pilkada, yang tidak memandang parpol pendukungnya adalah parpol besar atau kecil," katanya di Jakarta, Kamis.

Hal serupa, kata Muzzamil, juga diperkirakan bakal terjadi pada pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pilpres secara langsung, yakni yang akan sangat berperan adalah kekuatan daya tarik sang calon, dan bukan mesin partai.

"Di sinilah peluang kemunculan calon-calon alternatif muda usia, meskipun nanti ia diusung oleh gabungan partai menengah dan kecil," kata Muzzammil yang menjabat Ketua Departemen Politik, Pertahanan dan Keamanan DPP PKS.

Ia mengatakan perdebatan tentang capres dari kalangan tua atau muda, tokoh lama atau baru, diikuti pula dengan fenomena besarnya angka golput (warga yang tak menggunakan hak pilih) pada pilkada yang rata-rata mencapai angka 40 persen.
Berdasarkan data yang dihimpunnya, menurut dia, pada pemilihan gubernur Jateng, golput mencapai angka 44 persen dan di Jatim sekitar 39,2 persen. Hal itu, kata anggota Komisi I DPR RI itu, mengisyaratkan bahwa masyarakat di Indonesia sedang kelangkaan figur pemimpin lokal. "Agaknya di tingkat nasional juga, khususnya untuk figur capres/cawapres," katanya.

Pemimpin yang langka tersebut, katanya, merupakan negarawan yang mampu menghadapi tantangan berat RI saat ini, yang berputar-putar dengan persoalan mendasar mewujudkan kehidupan bernegara yang sehat.

Namun, menurut dia, perdebatan kepemimpinan nasional 2009 akan lebih produktif kalau pakar dan kampus turut menggiring diskusi tersebut secara objektif ke arah kemunculan figur-figur yang mumpuni, sehingga publik mendapatkan alternatif pemimpin yang berkualitas. "Waktunya bisa dimulai dari sekarang," katanya. ant/is

()

Sumber : http://www.republika.co.id/launcher/view/mid/19/news_id/1460

Preferensi Pemilih Masih Tersebar

Deklarasi dini sebagai calon presiden terbukti efektif untuk konsolidasi pemilih partai. Survei nasional CSIS pada Juni-Juli 2008 menunjukkan soliditas pemilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Megawati Soekarnoputri sangat tinggi yaitu 83%. Megawati juga mendapatkan dukungan 9% pemilih Partai Golkar dan 2% pemilih PKS. Dengan pencalonan yang dipercepat, pemilih PDIP mendapat visi tunggal untuk memenangkan kembali Megawati ke kursi presiden.

Efektivitas pencalonan dini paling tidak terlihat pada konsolidasi internal partai terutama bagi pemilih 2004. Hasilnya, hampir tidak ada nama lain yang muncul dalam benak pemilih PDIP, kecuali Mega. Artinya, suara Mega dalam Pilpres 2009 akan ditentukan perolehan suara PDIP dalam pemilu legislatif. Jika perolehan partai besar, ia akan mendapat dukungan yang besar pula dalam pilpres. Kombinasi strategi pencapresan Mega dan konsolidasi mesin partai sejak 2004 sebagai oposisi menunjukkan hasil positif. CSIS menempatkan PDIP sebagai pemenang pemilu 'hari ini' dalam surveinya. Sebaran suara PDIP itu sangat mungkin terjadi jika Megawati tidak jadi capres.

Dua tokoh dari pesaing terberat, JK (Golkar) dan Hidayat Nur Wahid (PKS), sama sekali tidak mendapatkan dukungan pemilih PDIP. Selain Mega, pemilih PDIP lebih senang mendukung tokoh-tokoh nasionalis seperti HB X, Wiranto, dan SBY. Tokoh-tokoh Islam kurang mendapat tempat dalam hati pemilih partai warisan Soekarno tersebut sekalipun telah memiliki Baitul Muslimin (Bamusi) sebagai rumah politik kelompok Islam. Karena itu, kecil kemungkinan Megawati akan mengambil JK atau Hidayat Nur Wahid. Karena, pemilih Golkar hanya memberikan 9% dukungan pada Mega dan PKS hanya 2%.

Itu berbeda dengan Partai Golkar. Sebagai pemenang Pemilu 2004, Golkar hingga hari ini belum memiliki calon presiden definitif yang akan disosialisasikan hingga Pilpres 2009. Akibatnya, suara pemilih Golkar menyebar ke beberapa tokoh dengan berimbang. Tokoh militer masih menjadi pilihan favorit. Wiranto mendapatkan dukungan tertinggi yaitu 21,5% yang ditempel ketat oleh SBY dengan 21%. Tokoh sipil Golkar Jusuf Kalla (JK) yang hari ini menjabat ketua umum berada di urutan ketiga dengan angka 19%. Urutan keempat sebagaimana diprediksi banyak survei ditempati Sultan Hamengku Buwono X (HB X) dengan angka 9%. Hingga hari ini, belum satu tokoh pun dari empat nama tersebut yang berani mendeklarasikan diri sebagai calon presiden. Sementara itu, Prabowo yang keluar dari Golkar dan bergabung dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tidak mendapat tempat di mata pemilih Golkar.

Wiranto memiliki dukungan kuat di Golkar karena faksi militer dan warisan mesin politik dalam Pilpres 2004. Namun, kegagalan dalam pilpres lalu menutup jalan baginya untuk maju kembali pada 2009 dari partai yang sama. Karena itu dengan dua basis pendukung tersebut, Wiranto mendirikan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang memiliki karakter hampir sama dengan Golkar. Hanura adalah kendaraan politik Wiranto untuk menjadi calon presiden. Namun, hingga kini tak ada pernyataan yang tegas dari Wiranto untuk menjadi capres dari Hanura. Sebagai partai baru tantangan yang dihadapi Wiranto sangat berat. Target yang harus nyata adalah lolos >parliamentary threshold (ambang batas hak kursi DPR) sebesar 2,5%. Jika gagal, peluang Wiranto sangat kecil dan napas Hanura sebagai partai akan sulit berkembang. PT menjadi mekanisme pintu besi yang akan sulit sekali diterobos partai-partai baru.

Sama dengan Wiranto, SBY memiliki pendukung cukup kuat di Golkar. Angka 21% yang dikeluarkan CSIS menunjukkan hal tersebut. Pemilih Golkar 2004 belum lupa bahwa SBY berpasangan dengan JK dari Partai Golkar. Hingga kini, duet SBY-JK masih mendapat dukungan kuat dari Partai Golkar melalui fraksinya di DPR. Namun, pasang-surut hubungan SBY-JK kerap sekali memengaruhi politik Golkar. Hubungan politik dengan SBY adalah hubungan yang sulit.

Tokoh Islam Hidayat Nur Wahid (HNW) masih merupakan calon presiden paling populer di mata pemilih PKS. Sebagai mantan presiden partai dan kini menjabat Ketua MPR RI, HNW memiliki sumber daya politik simbolik yang cukup signifikan. Karena itu, masuk akal jika PKS dalam rapat kerja nasional di Makassar minggu lalu menegaskan akan mengajukan calon presiden sendiri jika berhasil meraup 20% suara dalam Pemilu 2009. HNW tidak akan mendapat saingan berarti dari tokoh politik Islam lainnya seperti Yusril Ihza Mahendra yang diusung Partai Bulan Bintang (PBB). PBB adalah partai kecil yang sulit melampaui angka 3% sebagaimana yang telah ditunjukkan dalam Pemilu 1999 dan 2004 lalu. Partai-partai Islam lain seperti PPP, PKNU, PBR, dan PMB hingga hari ini tidak memiliki tokoh populer yang layak untuk diajukan sebagai capres.

Dukungan pemilih PKS pada HNW masih belum optimal karena masih setengah jumlah pemilih. Warga PKS punya dua alternatif pilihan yaitu SBY dan HB X. SBY masih merupakan alternatif terkuat untuk jadi capres jika PKS mengambil posisi kedua.

Kendaraan politik SBY

Ada tiga kendaraan politik SBY dalam Pilpres 2009 nanti, yaitu Partai Demokrat (PD), Golkar, dan PKS. Sebagai Ketua Dewan Pembina PD, SBY diperkirakan mendapatkan dukungan 100% pemilih partai. Dukungan pemilih Golkar (21%) dan PKS (14%) memberikan angin segar bagi SBY untuk mendapat tiket periode kedua. Namun, rivalitas Golkar dan PKS untuk mendapatkan posisi kedua pasangan SBY menjadi ganjalan serius bagi sang incumbent. Jika buntu, SBY hanya punya satu pilihan. Mengambil Golkar atau mengajak PKS.

Pilihan yang sulit bagi SBY. Jika mengambil Golkar, ia akan berpasangan kembali dengan JK. Mengambil figur lain dari partai yang sama hanya akan membuat dukungan Golkar pada dirinya tidak solid. Namun jika harus mengambil PKS, ia akan kehilangan dukungan Partai Golkar. Selain JK, Golkar masih punya HB X yang cukup populer. Jika terus merangkak, HB X bisa jadi akan menjadi capres Golkar yang harus mengorbankan JK jika Golkar berkoalisi dengan partai lain.

Jika SBY tetap meneruskan paket yang ada sekarang, PKS dipastikan akan mengambil jarak dengan SBY. Wiranto yang kini memimpin Partai Hanura masih punya kans untuk dicalonkan PKS. Pendukung Wiranto di PKS cukup kuat dalam Pemilu 2004 lalu sekalipun institusi partai secara resmi mendukung Amien Rais karena dianggap representasi tokoh Islam.

Paling buruk bagi SBY jika Golkar atau PKS akhirnya tidak memberikan dukungan sama sekali untuk pencalonan. Semua itu bergantung pada popularitas SBY. Sejak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) Mei lalu, popularitasnya terus menurun. Survei-survei nasional yang dilakukan lembaga-lembaga riset menunjukkan hal tersebut. Terakhir, survei nasional CSIS yang menunjukkan 'kekalahan' SBY (14%) dari Mega (23%). Jika popularitas itu terus memburuk, baik karena kinerja individu presiden maupun para pembantunya di kabinet dan partai-partai pendukung di DPR, kans SBY untuk mendapat tiket kembali sangatlah kecil.

Akhirnya, perolehan suara partai dalam pemilu legislatif menentukan peta koalisi capres 2009. Partai-partai besar seperti Partai Golkar, PDIP, dan PKS diprediksi bersaing ketat untuk mendapatkan posisi RI-1 atau RI-2. Jadi, ketimbang sibuk menimbang-nimbang capres dan format koalisinya, politisi lebih baik konsentrasi pada pemenangan partai masing-masing. (Marbawi A Katon/Analis Politik Litbang Media Group)

Sumber : http://www.mediaindonesia.com/index.php?ar_id=MTg2NDU=

Rabu, 23 Juli 2008

Rakyat Bukan Obyek Politik Lima Tahunan

DEPOK--Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Depok, Mujtahid Rahman Yadi menyatakan, rakyat tidak boleh hanya dijadikan sebagai obyek konstelasi politik lima tahunan.

"Rakyat seharusnya bukan obyek tetapi sebagai pelaku yang memiliki momentum Pemilu itu," katanya di Depok, Ahad.

Menurut dia, Pemilu adalah momentum penting dan milik rakyat yang harus dimaknai keberadaannya oleh rakyat dengan kesadaran politik yang tinggi dan memilih pilihannya yang berkualitas.

Ia mengatakan, seharusnya partai-partai politik bersungguh-sungguh memaparkan visi, misi dan programnya kepada masyarakat luas, sehingga para pemilih dapat menentukan pilihannya secara berkualitas.

"Visi dan misi merupakan merupakan janji yang harus direalisasikan jika terpilih sebagai pemimpin," katanya.

Mengenai banyaknya angka Golput (political apathy) dan semakin buruknya performa Parpol di mata masyarakat, ia mengatakan seyogyanya hal tersebut menjadi peringatan bagi partai-parti politik untuk bersama-sama membangkitkan kesadaran dan gairah politik masyarakat, dengan meningkatkan kualitas kinerjanya di tengah-tengah masyarakat.

"Parpol harus menunjukkan kinerjanya yang baik, agar masyarakat tidak berpandangn negatif terhadap Parpol," katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, posisi strategis Kota Depok sebagai daerah penyangga ibukota Negara RI, perlu dimaknai sebagai daerah yang warganya untuk "melek politik", dimana warganya mampu menyelenggarakan Pemilu secara berkualitas, dengan unsur-unsur jujur mengenai penyelenggara.

"PKS Kota Depok siap bekerjasama dengan berbagai pihak agar Pemilu 2009 yang berkualitas dapat terselenggara, sehingga kemenangan Pemilu adalah kemenangan rakyat, bukan kemenangan parti tertentu," demikian Mujtahin Yadi Rahmah. antara/pur

Sumber : http://www.republika.co.id/launcher/view/mid/19/news_id/757

Berdasar Survei LSI Karsa-Kaji Masuk Final

SURABAYA - Pemilihan gubernur Jawa Timur kemarin ternyata hanya ibarat babak penyisihan. Karena tidak ada calon yang mencapai perolehan suara 30 persen, harus dilangsungkan babak final.

Berdasar hasil perolehan suara sementara dan quick count (hitung cepat) yang dilakukan sejumlah lembaga riset, hampir pasti pasangan Karsa (Soekarwo-Saifullah Yusuf) dan paket Kaji (Khofifah Indar Prawansa-Mudjiono) masuk final. Waktunya akan ditetapkan KPU Jatim, namun diperkirakan sekitar tiga bulan mendatang.

Seluruh lembaga kajian yang melakukan penghitungan cepat mengumumkan hasil yang mirip. Dua teratas ditempati Karsa dan Kaji. Kemudian berturut-turut S-R (Sutjipto-Ridwan Hisjam), Salam (Soenarjo-Ali Machsan Moesa), dan terakhir adalah Achsan (Achmady-Suhartono). Yang membedakan dari hasil riset itu hanya persentase perolehan suara.

Pusde-HAM (Pusat Studi Demokrasi dan HAM) yang mengaku telah menghitung 100 persen sampelnya, misalnya, menempatkan Karsa yang didukung Partai Demokrat, PAN, dan PKS meraih 27,18 persen, Kaji yang diusung PPP dan sejumlah partai nonparlemen 24,93 persen, S-R yang dijagokan PDIP 21,36 persen, Salam yang diusung Partai Golkar 18,74 persen, dan Achsan dari PKB 7,78 persen. Hasil quick count lain bisa dilihat di grafis.

Hasil penghitungan cepat itu memang bukan hasil akhir. Namun, berdasar pengalaman selama ini, hasil quick count Pusde-HAM, LSI (Syaiful Mujani), dan LSI ( Denny J.A.) menunjukkan tingkat akurasi yang baik. Sampling error 1 hingga 5 persen.

Hasil yang sah adalah penghitungan suara manual yang dilakukan KPU Jawa Timur. Namun, hasil penghitungan suara sementara KPUD di beberapa kabupaten dan kota pun menunjukkan pasangan Karsa dan Kaji berada pada dua teratas.

Misalnya di Kabupaten Sidoarjo. Hingga pukul 23.00 tadi malam, pasangan Kaji meraup 11.494 suara, disusul Karsa 8.112 suara, S-R 5.953 suara, Salam 5.898 suara, dan Achsan 4.188 suara. Di Kabupaten Bojonegoro hingga pukul 22.00 tadi malam, Karsa mengumpulkan 161.114 suara, Kaji 151.010 suara, Salam 117.810 suara, S-R 87.606 suara, dan Achsan 25.431 suara. Di Lamongan, Karsa sementara mengumpulkan 172.175 suara, Kaji 169.132 suara, S-R 139.739 suara, Salam 90.506 suara, dan Achsan 46.164 suara.

Data dari KPUD Tuban sedikit berbeda. Di kabupaten ini, hingga pukul 2a2.00 tadi malam, pasangan Salam unggul dengan memperoleh 148.747 suara. Disusul Kaji 117.481 suara, S-R 108.597 suara, Karsa 91.707 suara, dan Achsan 33. 611 suara.

Di Kota Batu, hingga pukul 21.00 tadi malam, Salam juga unggul dengan 24.413 suara. Disusul Kaji dengan 20.952 suara, SR 19.778 suara, Karsa 19.250 suara, dan Achsan 3.207 suara. Di Kabupaten Malang, pasangan SR yang sementara memimpin dengan 231.135 suara. Disusul Salam 207.641 suara, Kaji 160.954 suara, Karsa 127.317 suara, dan Achsan 47.629 suara.

Meski Karsa dan Kaji tampak bersaing ketat, bukan tidak mustahil muncul kejutan. Yakni, ada pasangan yang mampu meraih lebih dari 30 persen, sebagai syarat menang satu putaran. Apalagi, ada juga lembaga riset, yakni Puskaptis, yang perhitungannya menempatkan Karsa dengan perolehan suara 31,34 persen.

Hasil mayoritas quick count yang menyebutkan tidak ada satu kandidat yang mampu meraih 30 persen suara, langsung disikapi serius KPU Jatim. Lembaga penyelenggara pilgub itu berancang-ancang menyiapkan perhelatan putaran kedua.

"Prinsipnya, kami tidak menjadikan hasil quick count sebagai acuan. Kita tunggu hasil manual. Tapi, hasil ini merupakan warning bagi kami untuk segera menyiapkan putaran kedua," kata Ketua Divisi Kampanye KPU Jatim Didik Prasetiyono.

Sesuai jadwal yang ditetapkan KPU Jatim, penghitungan suara resmi baru diumumkan pada 4 Agustus mendatang. Sebab, KPU tetap mengacu pada hasil penghitungan manual.

Jika memang terjadi dua putaran, seperti apa mekanismenya? Menurut Didik, setelah mengumumkan hasil penghitungan resmi, KPU langsung meloncat pada tahap sosialisasi, masa kampanye kedua, dan coblosan.

Hanya, kata Didik, ada beberapa problem penting yang harus segera dicarikan solusi. Di antaranya masalah kartu suara dan logistik lain pilgub. Selain itu, KPU harus segera memperbaiki data pemilih. Pasalnya, dua bulan ke depan, mobilitas status pemilih berubah cukup cepat.

Apalagi, berkaca pada coblosan putaran pertama, ditemukan banyak penduduk yang gagal memberikan hak suara akibat namanya tidak terdaftar dalam DPT (daftar pemilih tetap). "Tentu itu PR terbesar buat kami," katanya.

Yang jelas, rencana putaran kedua pilgub benar-benar membuat KPU Jatim pusing. Pasalnya, ada dua problem besar yang bisa menghambat pelaksanaannya. Pertama soal waktu. Sebab, tak lama lagi masuk bulan puasa dan Lebaran. Problem kedua, masa jabatan para anggota KPU berakhir pada 31 September. Artinya, jika perhelatan putaran kedua digelar, status keanggotaan mereka juga tidak jelas. Karena itulah, mereka berancang-ancang segera berkonsultasi ke KPU pusat.

Bagaimana dengan anggaran? DPRD Jatim sudah menetapkan anggaran tersebut. Yakni, Rp 225 miliar. Rencananya, sebagian besar dialokasikan untuk honorarium serta uang lembur anggota KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, hingga KPPS (kelompok panitia pemungutan suara) di seluruh TPS selama dua bulan, plus logistik baru untuk putaran kedua. "Kami sudah merancang kebutuhan untuk putaran kedua. Jika sudah ditetapkan, akan kami umumkan," imbuh anggota KPU Jatim M. Nabil.

Jika benar-benar dilangsungkan dua putaran, pentas pilgub Jatim bakal menghabiskan dana Rp 650 miliar. Sebab, sebelumnya pemprov menggelontorkan dana putaran pertama senilai Rp 425 miliar. (ris/nw)

Sumber : http://www.jawapos.com/

PKS Idealnya Usung Capres Untuk Pilpres 2014

MAKASSAR--Meski diakui pengaruh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam mendulang suara pada Pilpres 2009 namun pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Denny Indrayana, Phd mengatakan bahwa idealnya PKS mengusung calon presiden dari kadernya sendiri untuk persiapan pemilihan presiden (Pilpres) 2014.


Pasalnya, kata Denny, dalam jumpa persnya usai hadir sebagai pemateri dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKS di Makassar, Selasa, PKS dinilai belum memiliki cukup banyak pengalaman dalam sistem pemerintahan.

"PKS bisa saja memenangkan Pilpres 2009 namun dia tidak akan berhasil menciptakan sistem pemerintahan yang baik karena saya melihat belum ada manajemen pemerintahan yang dimiliki oleh kader-kadernya," ujar Denny.

Menurut Denny, dirinya tidak melihat ada agenda PKS untuk merebut posisi kursi nomor satu di Indonesia pada tahun 2009 ini. Pada umumnya, partai yang memiliki jargon `ciptakan pemerintahan yang bersih` ini, lebih mempersiapkan kader-kadernya untuk mendominasi parlemen agar memiliki suara yang kuat dalam mengambil suatu kebijakan di lembaga legislatif tersebut.

Selain itu lanjutnya, PKS hanya berhasil menempatkan kader-kader terbaiknya pada satu atau beberapa departemen saja. Sebab itu tegasnya, Denny menilai bahwa PKS akan dapat mewujudkan misinya dengan "Menciptakan Sistem Pemerintahan Bersih" pada Pilpres 2014.

Untuk saat ini jelasnya, PKS masih perlu berjuang pada Pemilu Legislatif dan Pilkada agar memiliki kekuatan dalam menghadapi Pilpres 2014 mendatang.

Hal senada dikatakan peneliti dari Centres Strategy for International Studies (CSIS), Indra J Piliang bahwa PKS hanya mampu bermain pada tingkat Pemilu Legislatif saat ini.

"Untuk apa maju dan mendapatkan kursi Presiden kalau kelak nantinya, tidak dapat mengendalikan seluruh aparatur pemerintahannya," jelas Indra dan menambahkan agar PKS lebih fokus untuk memenangkan Pilkada di beberapa daerah di Indonesia agar kelak lebih mudah menakhodai dan mengendalikan seluruh aparatur pemerintahan.

Sementara itu, Presiden PKS, Tifatul Sembiring mengatakan bahwa pihaknya akan mengusung kadernya sendiri untuk ikut bertarung dalam Pilpres 2009 bila perolehan suara PKS melebihi 20 persen. antara/pur

sumber : http://www.republika.co.id/launcher/view/mid/19/news_id/1101

PKS Targetkan 15 Perempuan Anggota DPR

PKS Targetkan 15 Perempuan Anggota DPR
Senin, 21 Juli 2008 | 12:21 WIB

TEMPO Interaktif, Makassar:Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menargetkan peningkatan kursi perempuan di DPR pada Pemilu 2009. "Kami menargetkan meningkatnya kursi perempuan di DPR 500 persen," kata Ketua Dewan Perwakilan Pusat Bidang Kewanitaan Partai Kesejahteraan Sosial Ledia Hanifa di Hotel Clarion Makassar, Senin (21/7).

Kader perempuan PKS di parlemen terus meningkat sejak 1999. Ketika itu, PKS menempatkan satu perempuan di DPR. Pada Pemilu 2004, wakil PKS menjadi 75 kursi, yakni tiga di DPR, 13 DPRD I, 58 DPRD II.

Tadinya, kata dia, PKS mentargetkan 300 persen, tetapi melihat perkembangan potensi peningkatan mencapai 500 persen. Apalagi jumlah kader PKS lebih banyak perempuan.

Menurut Ledia, kader perempuan harus memenuhi sejumlah kriteria diantaranya memahami visi dan misi PKS, track record strukturnya positif, memiliki basis struktur, memiliki basis sosial, dan memiliki spesifikasi khusus.

Irmawati

Sumber : http://www.tempointeraktif.com/

Kader PKS Diminta Fokus Pemilu Legislatif

TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hilmi Aminuddin mengingatkan kadernya tak terlibat dukung-mendukung calon presiden. Hingga kini, kata dia, PKS belum mengantongi nama calon baik dari internal maupun eksternal partai politik. "Sama sekali belum ada nama yang kami kantongi," kata Hilmi dalam Musyawarah Kerja Nasional PKS, di Hotel Clarion Makassar, Selasa (22/7).

Hilmi meminta kader PKS berfokus pada pemilihan legislatif. Setelah memenuhi target 20 persen suara dukungan, PKS baru memutuskan dukungan karena posisi tawar PKS lebih kuat. Begitupula keputusan partai apakah akan bergabung dengan partai politik lain, ataukah akan mengusung calon tersendiri.

Menurut dia, calon presiden dari PKS merupakan kewenangan Majelis Syuro. Ketua majelis, kata dia, tak bisa menentukan sendiri, sekalipun hanya kriterianya.

Sumber : http://www.tempointeraktif.com/

PKS Siap Menjaring 100 Calon Pemimpin Bangsa

PKS Siap Menjaring 100 Calon Pemimpin Bangsa
Rabu, 23 Juli 2008 | 14:52 WIB

TEMPO Interaktif, Makassar:Salah satu hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Makassar, yakni kesepakatan untuk melakukan penjaringan 100 calon pemimpin bangsa.

Sekjen PKS sekaligus Ketua Tim Pemenangan Pemilu Nasional (TPPN) Anis Matta mengatakan langkah pertama untuk mempersiapkan pemimpin muda dan pemimpin baru adalah dengan melakukan penjaringan sekitar 100 orang, yang akan menjadi calon pemimpin bangsa. Daftar calon 100 nama ini nantinya akan diumumkan 28 Oktober mendatang.

Ketua Tim Operasi TPPN PKS Mahfudz Siddiq menambahkan, penjaringan dan konsolidasi 100 pemimpin muda ini akan berasal dari berbagai unsur, seperti ormas, LSM, dan pihak PKS sendiri. ”Tetapi penjaringan dilakukan terutama pada golongan masyarakat sipil, politik dan ekonomi,” katanya dalam jumpa pers di Hotel Clarion Makassar, Rabu (23/7).

Sementara untuk kalangan militer sendiri, "Kita tetap terbuka bagi militer,” celetuk Anis, sembari menambahkan bahwa selama sesuai mekanisme, yakni melepas seragamnya sebelum mencalonkan diri.

Penjaringan ini terutama dikembangkan dari regenerasi pemimpin lokal jadi pemimpin nasional. Jadi penguatan penjaringan dilakukan di daerah-daerah.

Setelah 100 calon pemimpin bangsa ini terjaring, maka selanjutnya akan dilakukan fit and proper test terhadap yang lolos ini. Mereka yang terjaring tidak tertutup buat partai lain. Hasil inilah yang kemudian yang akan ditawarkan PKS.

”Kalau pemilu legislatif PKS mampu meraih target 20 persen suara, maka kita akan mencalonkan salah satu dari nama ini,” tambah Mahfudz.

Sumber : http://www.tempointeraktif.com/

Karsa Mendominasi Lirboyo

KEDIRI--Pasangan calon Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) berhasil mendominasi perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur di sekitar Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur, Rabu. Data yang dihimpun dari 12 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di sekitar lingkungan Ponpes Lirboyo, Karsa memperoleh 4.262 suara atau sekitar 75 persen.

Sedang pasangan Achmady-Suhartono (Achsan) mendapatkan 267 suara (4,8 persen), pasangan Khofifah Indar Parawansa-Mujiono (Kaji) meraup 145 suara (2,6 persen), pasangan Sutjipto-Ridwan Hisjam (SR) sebanyak delapan suara (0,28 persen), dan pasangan Soenarjo-Ali Maschan Moesa (Salam) hanya enam suara (0,23 persen).

Ponpes Lirboyo sejak awal sudah diduga akan mendulang suara terbanyak untuk Karsa yang diusung Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Hal itu tidak lain karena kedekatan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dengan KH Idris Marzuqi (Kiai Idris), selaku pemangku utama pondok pesantren yang usianya hampir satu abad itu.

Bahkan di TPS 15 yang menjadi tempat Kiai Idris memenuhi hak pilihnya, Karsa meraup 223 suara, sedang pasangan Kaji mendapatkan tiga suara, SR (3), Salam (1), dan Achsan (4).

Jumlah santri Ponpes Lirboyo yang memiliki hak pilih dalam Pilgub Jatim kali ini tercatat mencapai 5.620 orang. Dari jumlah itu sebanyak 387 (15,8 persen) tidak hadir dan 36 surat suara (0,7 persen) tidak sah.

Menurut salah satu pengurus Ponpes Lirboyo, M Nabil Harun, kemenangan Karsa di ponpes itu tidak ada kaitannya dengan pengarahan para pengasuh (dewan masyayikh) kepada santri. "Santri memilih sesuai hati nuraninya, tidak ada pengarahan dari dewan masyayikh seperti yang ramai dibicarakan selama ini," kata pria asal Temanggung, Jawa Tengah itu. ant/is

Sumber : http://www.republika.co.id/launcher/view/mid/19/news_id/1266

Golput Jangan Diposisikan Sebagai Ancaman

JAKARTA--Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta agar warga yang tidak mau menggunakan hak pilih (golongan putih/golput) tidak diposisikan sebagai ancaman dalam demokrasi.

Dalam siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Rabu, Hidayat mengatakan, jadikanlah golput sebagai pembelajaran bagi pemerintah, DPR dan rakyat untuk menghadirkan demokrasi yang lebih berkualitas.

Hal tersebut dikatakan Hidayat dalam forum "Leadership Camp Pemuda Al Azhar" di Wisma Haji Ciloto, Bogor. Acara tersebut diikuti 30-an pemuda-pemudi aktivis Masjid Agung Al Azhar, Jakarta sejak 22 hingga 27 Juli.

"Di AS yang katanya menjadi rujukan pelaksanaan demokrasi saja, angka golputnya mencapai 30-40 persen. Jadi, berapa banyak orang yang golput itu bukanlah ukuran kredibilitas pemerintah yang terbentuk dari sebuah pemilu," katanya.

Maka, lanjut Hidayat, yang terpenting sekarang adalah mendidik semua pihak untuk menghadirkan demokrasi yang berkualitas, dengan mendidik mereka untuk memilih dengan cerdas.

"Pelajari `track record` (rekam jejak) partai-partai, para pemimpin dan kader-kadernya. Dari situ angka golput akan terkurangi," katanya.

Secara bergurau, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, mengampanyekan golput justru bakal menguntungkan PKS.

"Sekarang ini kan, partai-partai sudah diidentikkan dengan warna-warna. Golkar dengan kuning, PDIP merah, PAN biru dan PKS putih. Jadi kalau membesarkan golput, berarti membesarkan PKS," ujarnya disambut tawa peserta camp.

Hidayat juga mengingatkan para pemuda agar mulai mempersiapkan diri untuk jadi pemimpin di masa yang akan datang.

Sebagai calon pemimpin, katanya, mereka harus mampu menjadi teladan bagi yang dipimpin dan juga mampu menunjukkan empati kepada yang dipimpin.

Dalam kondisi masyarakat yang prihatin, lanjutnya, janganlah tampil bermewah-mewah dengan mobil dan pesta yang mewah.

Demikian pula dengan cara berpakaian, katanya, sebaiknya juga sederhana saja.

"Negeri kita panas, nggak usahlah sering-sering pakai jas. Kalau pakai jas, akhirnya terpaksa menghidupkan AC lebih dingin. Kalau AC lebih dingin, itu artinya listrik jadi lebih boros. Di Cina saja, AC di kantor-kantor pemerintah diset 24 derajat Celcius," tuturnya. pur

Sumber : http://www.republika.co.id/launcher/view/mid/19/news_id/1273

PKS Traktir 25 Ribu Orang Makan Soto

MAKASSAR - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mentraktir sekitar 25 ribu orang makan soto bersama di Pantai Losari, Makassar, Minggu (20/7). Mereka yang dapat soto gratis terdiri dari warga sekitar, kaum dhuafa dan warga yang kebetulan berkunjung di tempat wisata tersebut.

Selain makan soto massal, dalam kesempatan yang sama PKS sebelumnya juga menggelar gerak jala sehat yang diikuti oleh lebih dariu 20 ribu orang yang terdiri dari kader dan simpatisan PKS seta masyarakat Makassar.

Kedua acara tersebut digelar dalam rangka memeriahkan Mukernas PKS 2008 yang dilaksanakan mulai 21-23 Juli 2008 di Makassar, Sulawesi Selatan.

Menurut Ketua panitia Mukernas, Andi Akmal, kegiatan yang digelar PKS tersebut lebih merupakan bentuk apresiasi partai tersebut kepada masyarakat. "Dengan gerak jelan, kita ingin masyarakat sehat. Dengan makan soto khas Makassar, kami berharap masyarakat cinta dengan makanan tradisional dan memberdayakan dan menguatkan ekonomi mikro dalam hal ini para pedagang soto," jelas Akmal.

Menurut rencana acara makan massa ini akan didaftarkan di museum rekor Indonesia. Selain itu, apresiasi PKS juga ditujukan kepada para nelayan dan tukang becak dengan menggelar lomba perahu tempel dan becak hias. (asa)

Sumber : http://www.harianterbit.com/artikel/artikel.php?aid=49168

PKS Sering Dikaitkan dengan Islam Jamaah

PKS sering dikaitkan dengan Islam Jamaah
Tanggal : 22 Jul 2008
Sumber : Harian Terbit

Harian Terbit,

MAKASSAR - Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hilmi Aminuddin mengaku sering memimpin tahlilan dan membaca yasin pada beberapa acara peringatan atau Maulid Nabi Muhammad SAW.

"Soal pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad ini tidak perlu dipertentangkan," katanya dihadapan peserta Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKS di Makassar, Selasa.

Pasalnya, kata Hilmi, di kalangan pendiri, pemimpin tinggi dan kader PKS, hal tersebut sering menjadi perdebatan apalagi PKS sering dikaitkan dengan Islam Jamaah, Ahmadiyah dan juga anti tahlil dan yasinan.

Hilmi juga mengakui bahwa dirinya pernah diundang oleh pimpinan majelis Konghucu. "Jadi saya diundang oleh semacam Majelis Syuronya Konghucu," katanya disambut tawa peserta.

Dalam forum majelis Konghucu tersebut, Hilmi ditanya tentang syariat Islam sebab selama ini, PKS dinilai sebagai partai yang gigih menyuarakan pentingnya pemberlakuan syariat Islam.

"Saya jelaskan bahwa dengan menghadiri undangan majelis Syu-ro PKS ini, maka saya tengah menjalankan syariat Islam," tegasnya.

Pernyataan Hilmi ini membuat bingung para pemeluk Konghucu yang hadir. Ia kemudian menjelaskan bahwa hubungan antarmanusia secara baik (hablumminannas) adalah merupakan tuntutan syariah Islam.

"Jadi selama ini, Syariat Islam dipahami secara salah," tegasnya.

Masalahnya, menurut Hilmi, umat Islam dan kader PKS belum mempu menjelaskan secara baik tentang syariat Islam dan beberapa isu lain, termasuk tahlil, membaca yasin dan peringatan Maulid nabi.

"Jadi kuncinya bagaimana kita menjelaskan masalah tersebut secara baik. Tidak perlu dipertentangkan, apalagi sampai menimbulkan konflik," ujarnya.

Hilmi juga mengingatkan kader PKS agar tidak terjebak dalam pertentangan yang bersifat khilafiah dan tidak substansial.

"Justru dengan menjadi kader PKS yang Muhammadiyah menjadi kuat kemuhamadiyahaanya. Yang NU juga menjadi kuat ke Nu-annya," tegasnya. (ant/tbt)

Sumber : http://www.harianterbit.com/artikel/artikel.php?aid=49286

PDIP dan Pengamat Minta, PKS Jangan Hanya Berwacana

JAKARTA - Pernyataan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring, tentang capres muda pada Pilpres tahun depan, tidak perlu diperdebatkan. Bahkan, kubu PDI Perjuangan yang sejak jauh-jauh hari sudah mencalonkan Megawati Soekarnoputri, dengan tegas mempersilakan PKS mengusung sendiri calon mereka. Partai Islam itu diminta tak hanya berwacana.

Menanggapi pernyataan Tifatul sehari sebelumnya, yang meminta masyarakat tidak memilih pemimpin yang pernah gagal pada pemilu mendatang, Wakil Sekjen PDIP, Mangara Siahaan, yang dihubungi Harian Terbit Rabu (23/7) pagi mengatakan, apa yang dikatakan Tifatul tersebut bukan ditujukan kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. "Kami dari PDIP tidak melihat pernyataan Tifatul itu diarahkan kepada Ibu Megawati," jelas dia.

Anggota DPR ini menyatakan, PDIP tak keberatan jika pada pemilu 2009 muncul calon-calon muda. Karena dengan banyaknya calon yang maju berarti semakin banyak pula pilihan rakyat. Namun, pernyataan Tifatul itu bukan berarti melarang calon tua tampil karena UU tidak membatasi usia orang mencalonkan diri menjadi presiden. "Pernyataan Tifatul itu pun sudah dijawab Ibu Megawati," kata Mangara.

Saat berada di Makassar, Presiden PKS Tiffatul Sembiring memberi sinyal partainya semakin mantap mengusung capres balita (di bawah usia lima puluh tahun) karena Indonesia membutuhkan pemimpin yang segar, bukan yang pernah gagal.

"Jangan (pilih) pemimpin yang pernah gagal," tegas Tifatul, Selasa (22/7). "Saya tidak mengatakan siapa pun, tapi harus sejalan antara persoalan bangsa dengan kemampuan seseorang. Tidak bisa hanya dengan mengandalkan figur," imbuhnya.

Menurut Tifatul, pemimpin muda itu ibarat ranting pohon yang segar. Jika ranting itu dipatahkan, maka akan mengeluarkan getah yang segar pula. "Jadi yang berjiwa muda dan berusia muda pantas untuk menjadi pemimpin. Tapi kalau loyo itu bukan muda. Dia bisa jadi dari PKS, bisa juga bukan dari PKS yang kami usung," ujarnya.

Boleh-boleh saja kaum muda yang tampil sebagai Presiden 2009-2014, kata Mangara, namun apakah calon muda itu sudah siap untuk menjalankan tugas negara yang begitu berat pada masa mendatang. "Calon muda banyak. Namun, mereka masih 'cemen'. Padahal, untuk memimpin negara itu diperlukan tidak hanya sekadar keberanian dan kemampuan, namun juga pengalaman. Apakah tokoh-tokoh muda itu sudah memiliki pengalaman," tanya Mangara.

Menurut pengamat politik Universitas Paramadina, Yuddy Latief, keinginan PKS untuk memuncul tokoh muda dalam pencalonan Pilpres 2009, jangan sekedar wacana.

Menurutnya, PKS tak perlu menimbang-nimbang apakah tokoh muda yang diajukan mendapat respon dukungan atau tidak. "Yang jelas PKS sudah membuat terobosan."

Namun, PKS jangan menutup mata dengan kekuatan lain atau dukungan dari kalangan lain. "Saya kira PKS tidak cukup mengandalkan kekuatan sendiri, perlu perluasan dukungan," paparnya.

Sementara itu, meski mengakui pengaruh PKS dalam mendulang suara pada Pilpres 2009, pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Denny Indrayana, Phd mengatakan, idealnya PKS bru bisa mengusung calon presiden dari kadernya sendiri Pada Pilpres 2014.

Pasalnya, kata Denny, dalam jumpa persnya usai hadir sebagai pemateri dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKS di Makassar, Selasa, PKS dinilai belum memiliki cukup banyak pengalaman dalam sistem pemerintahan.

"PKS bisa saja memenangkan Pilpres 2009 namun dia tidak akan berhasil menciptakan sistem pemerintahan yang baik karena saya melihat belum ada manajemen pemerintahan yang dimiliki oleh kader-kadernya," ujar Denny.

Menurut Denny, dirinya tidak melihat ada agenda PKS untuk merebut posisi kursi nomor satu di Indonesia pada tahun 2009 ini. Pada umumnya, partai yang memiliki jargon 'ciptakan pemerintahan yang bersih' ini, lebih mempersiapkan kader-kadernya untuk mendominasi parlemen agar memiliki suara yang kuat dalam mengambil suatu kebijakan di lembaga legislatif tersebut.

Denny menilai bahwa PKS akan dapat mewujudkan misinya dengan "Menciptakan Sistem Pemerintahan Bersih" pada Pilpres 2014.

Hal senada dikatakan peneliti dari Centres Strategy for International Studies (CSIS), Indra J Piliang bahwa PKS hanya mampu bermain pada tingkat Pemilu Legislatif saat ini.

"Untuk apa maju dan mendapatkan kursi Presiden kalau kelak nantinya, tidak dapat mengendalikan seluruh aparatur pemerintahannya," jelas Indra dan menambahkan agar PKS lebih fokus untuk memenangkan Pilkada di beberapa daerah di Indonesia agar kelak lebih mudah menakhodai dan mengendalikan seluruh aparatur pemerintahan.

Presiden PKS, Tifatul Sembiring mengatakan bahwa pihaknya akan mengusung kadernya sendiri untuk ikut bertarung dalam Pilpres 2009 bila perolehan suara PKS melebihi 20 persen. (art/ant)

Sumber : http://www.harianterbit.com/artikel/artikel.php?aid=49386

Gema Keadilan Dorong Pemimpin Muda Tampil

Palembang, CyberNews. Gerakan Persaudaraan Pemuda (Gema) Keadilan mendorong tampilnya pemimpin muda dalam kancah pemilihan calon presiden dan wakil presiden 2009.

"Sudah saatnya pemimpin muda tampil. Hasil Pilkada di berbagai daerah menunjukkan masyarakat memberikan tanggapan positif terhadap hadirnya pemimpin muda," kata Rama Pratama, Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Gema Keadilan, pada acara pembukaan Rapimnas II Gema Keadilan di Palembang, Jumat (16/5) malam.

Rama mengemukakan, kepemimpinan nasional tahun 2009 sebaiknya diikuti oleh orang-orang yang umurnya di bawah 55 tahun. Dia beralasan, persoalan bangsa demikian besar karenanya butuh pemimpin yang kuat, berani, inovatif, sekaligus memiliki jiwa kenegarawanan. Hal itu, kata Rama, bisa didapat dari pemimpim-pemimpin muda.

Sejarah bangsa Indonesia, lanjut Rama, menunjukkan kaum mudalah yang senantiasa menjadi pelopor perubahan. "Karenanya dalam kondisi bangsa terpuruk saat ini kepeloporan pemuda sangat dibutuhkan," jelas mantan aktivis mahasiswa 98 ini.

Bahkan Gema Keadilan, yang merupakan organisasi sayap pemuda Partai Keadilan Sejahtera (PKS), tegas meminta kepada Presiden PKS, yang hadir pada kesempatan tersebut, untuk tidak ragu-ragu memajukan kadernya dalam pertarungan capres/wapres 2009.

PKS, imbuh Rama, memiliki banyak kader muda yang layak untuk ditampilkan sebagai pimpinan nasional. Selain Presiden PKS Tifatul Sembiring, katanya, ada sejumlah kader muda PKS yang patut dicalonkan. Mereka adalah Hidayat Nurwahid (Ketua MPR), Anis Matta (Sekjen PKS), serta Adyaksa Dault (Menegpora).

(MH Habib Shaleh /CN08)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/beta1/index.php?fuseaction=news.detailNews&id_news=5998

Hidayat Nur Wahid Tak Punya Program Capres

Surabaya, CyberNews. Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Dr Hidayat Nur Wahid MA mengatakan dirinya tidak mempunyai program untuk menjadi calon presiden RI.


Hidayat mengatakan adanya sejumlah poster dirinya yang ada di Jakarta diluar yang dia mengerti. "Itu diluar yang saya pahami dan diluar yang saya inginkan tetapi memang susah juga dalam alam demokrasi untuk melarang orang-orang berbuat apa saja," katanya di Surabaya.

"Kalau saya ditanya, saya tidak mempunyai program kearah itu, apalagi meminta untuk dicalonkan, kami di PKS tidak dibiasakan meminta-minta jabatan, kita dibiasakan untuk bekerja keras, beramal sholeh dan bersinergi dengan siapapun," katanya.

Hidayat percaya demokrasi memberikan ruang kepada siapapun untuk berpartisipasi dan menghadirkan seleksi yang lebih dipercaya rakyat, demokrasi tidak sekedar mencari jabatan untuk R1, R2 dan Gubernur Jatim tetapi sebuah panggilan pengabdian bagi Jatim dan Indonesia.

"PKS sudah mempunyai sikap akan mencalonkan kadernya baik R1 maupun R2 setelah diputuskan oleh Majelis Syuro PKS, artinya melalui mekanisme yang baku dan menunggu hasil Pemilu 2009, kalau mencapai 20 persen PKS akan mengajukan kadernya," katanya.

Kalau ditanya siapa yang layak diajukan, Hidayat mengatakan dirinya sudah dua kali menjadi mantan Presiden (Presiden PKS), sehingga yang terbaik adalah mengajukan kader terbaik dan eksekutif tertinggi di PKS yakni Ketua Umum, Tifatul Sembiring dan Sekjen, Anis Matta. "Mereka berdua adalah kader yang handal, saya mendorong untuk dimajukan dari PKS," katanya.

(Ant /CN05)

Sumber :http://www.suaramerdeka.com/beta1/index.php?fuseaction=news.detailNews&id_news=7415

Pendukung PKS Paling Loyal

Jakarta, CyberNews. Meski tergolong partai baru namun Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ternyata memiliki massa pendukung yang paling loyal. Loyalitas pendukung PKS jauh mengungguli pemilih Partai Golkar, PDIP, dan PPP.


Hasil penelitian yang diungkap Center for Strategic and International Studies (CSIS) cukup mengejutkan mengingat PKS baru lahir pada era reformasi 1998. Dalam Pemilu pertama 1999, PKS yang dulu masih bernama Partai Keadilan (PK) bahkan sempat tidak lolos ET sehingga harus berganti nama menjadi PKS.

Menurut CSIS, dari 3.000 responden yang disurvey pada pertengahan Mei 2008 ditemukan fakta bahwa sebanyak 75,4 persen pemilih yang pada Pemilu 2004 lalu memilih PKS, menyatakan akan kembali memilih PKS pada Pemilu 2009.

Angka berbeda ditemukan ketika responden dari partai besar lain ditanya pertanyaan serupa. Hanya 61 persen pemilih Partai Golkar yang akan kembali memilih partai pimpinan Jusuf Kalla ini pada pemilu 2009. Lebih parah lagi adalah loyalitas pemilih PDIP. Tercatat hanya 55,1 persen responden yang akan memilih partai Banteng Mencereng ini.

Namun loyalitas ketiga partai itu masih lebih baik ketimbang PPP, PAN, dan Partai Demokrat (PD). Ketiga partai ini memiliki basis pendukung yang relatif lebih lemah. "Dukungan terhadap PPP dan PAN akan turun drastis karena banyak pendukungnya pindah ke PKS. Begitu juga dengan Partai Demokrat karena hanya menjadi fenomena sesaat," ungkap CSIS.

CSIS juga menemukan sebanyak 30 persen responden belum menentukan pilihan dalam Pemilu 2009. Sementara 6,1 persen respon menyatakan akan memilih partai-partai lain. "Sekitar 35 persen calon pemilih yang merupakan pemilih tahun 2004 berencana menetapkan pilihan pastinya pada hari pemungutan suara Pemilu 2009," kata CSIS.

Survei CSIS ini dilakukan pada pertengahan Mei 2008 terhadap 3.000 responden yang tersebar di 13 provinsi yang memiliki total 85 persen jumlah penduduk Indonesia dan mewakili sekitar 76 persen kursi di DPR RI. CSIS menggunakan metode survei wawancara dan tatap muka langsung. Untuk penentuan sampel, CSIS melakukan kombinasi multi-stage purposive sampling dan random sampling dengan margin of errors sebesar plus minus 1,79 persen.

(MH Habib Shaleh /CN08)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/beta1/index.php?fuseaction=news.detailNews&id_news=9748

PKS Target 20% Suara pada Pemilu 2009

PKS Target 20% Suara pada Pemilu 2009

Palembang, CyberNews. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menargetkan mampu mendulang 8 persen suara dari segmen pemuda dan pemilih pemula pada Pemilu 2009. Sementara secara keseluruhan PKS menargetkan 20 persen suara.

Hal ini diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Gema Keadilan Rama Pratama dalam acara pembukaan Rapimnas II Gema Keadilan di Palembang, Jumat (16/5) malam. "Kami menargetkan perolehan suara PKS pada Pemilu 2009 sebesar 20 persen," kata Rama Pratama dalam siaran pers yang diterima SM CyberNews, Sabtu (17/5).

Dari target 20 persen tersebut, Rama Pratama menyatakan sebanyak 8 persen suara diharapkan datang dari segmen pemuda dan pemilih pemula. "Kita akan menyumbang delapan persen," katanya optimis.

Rama menegaskan, target ini bukan sekedar gagah-gagahan tanpa hitungan. Sebab berdasar data yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah pemilih pemula pada Pemilu 2009 sekitar 53 persen. "Dari jumlah itu Insya Allah kita bisa ambil delapan persen," jelasnya.

Dalam Rapimnas yang berlangsung 16-18 Mei 2008 itu, target sumbangan delapan persen suara untuk PKS akan menjadi salah satu bahan bahasan utama. Sejumlah persoalan lainnya, yang menjadi bahan bahasan Rapimnas kali ini adalah konsolidasi organisasi, juga menanggapi berbagai perkembangan sosial politik belakangan ini.

Gema Keadilan sendiri didirikan tahun 2005 hasil Rapimnas PKS. Organisasi sayap pemuda ini didirikan untuk menghimpun potensi positif kalangan muda tanpa memandang suku, agama, juga tingkat sosial. Karenanya dalam Gema Keadilan saat ini berhimpun kelompok pemuda dari kalangan bikers, supporter sepakbola, tukang ojek, karyawan, dll.

(MH Habib Shaleh /CN08)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/beta1/index.php?fuseaction=news.detailNews&id_news=6002

PKS akan Kawal SBY sampai Akhir 2008

PKS akan Kawal SBY sampai Akhir 2008

Makassar, CyberNews. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring, mengatakan partainya hanya siap mengawal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga tahun 2008.

"Kami belum memutuskan langkah selanjutnya dalam Pemilihan Presiden 2009 karena hal tersebut akan diputuskan dalam musyawarah majelis syuro PKS, termasuk penentuan calon presiden dan koalisi Parpol dalam menghadapi Pilpres 2009," kata Tifatul setelah menyaksikan ikrar dan penandatangan kontrak politik oleh anggota dan calon anggota legislatif di Hotel Clarion, Makassar, Senin.

Dikatakannya, Majelis Syuro PKS yang dikenal sebagai lembaga legislatif Parpol ini terdiri atas para anggota majelis syuro di 33 provinsi yang memiliki wewenang untuk menentukan kebijakan partai, termasuk penentuan calon presiden dalam menghadapi Pilpres 2009.

"Namun yang pasti PKS menetapkan kriteria calon presiden, antara lain visioner, tegas dan bermoral kuat," ujarnya.

Dalam struktur kepartaian, kata Tifatul, mereka yang memiliki jabatan penting di PKS wajib mengundurkan diri bila diamanahkan mewakili rakyat dalam parlemen atau menduduki jabatan penting dalam struktur pemerintahan. "Negara ini tidak akan pernah beres bila ada rangkap jabatan," katanya tegas.

Dalam Pemilu Presiden dan Legislatif untuk 2009-2014, PKS menyiapkan 64 persen caleg laki-laki dan 36 persen perempuan. Pendidikan para caleg mayoritas adalah sarjana strata satu.

Sejumlah tokoh dan pimpinan partai yang masuk dalam daftar caleg PKS adalah Tifatul Sembiring dari daerah pemilihan Sumatera Utara, Sekjen PKS, Anis Matta dari daerah pemilihan Sulsel dan mantan Cagub DKI Jakarta, Adang Daradjatun untuk daerah pemilihan Sumatera Utara.

Sementara dalam ikrar politik yang ditandatangani seluruh caleg dan anggota legislatif PKS, mereka menyepakati komitmen untuk mengedepankan moralitas politik yang bersih dan peduli terhadap kepentingan rakyat.

Para caleg juga diharapkan berkomitmen untuk menghindari segala macam bentuk korupsi. "Hingga saat ini, sudah ada lima anggota legislatif asal PKS yang telah kami pecat karena terbukti menerima dana atau sumbangan dari bupati," ungkap Tifatul, seraya menambahkan bahwa dana hadiah yang diberikan kepala daerah kepada legislator PKS ini totalnya mendapai sekitar Rp1,9 miliar.

Menurut Tifatul, untuk menjadi anggota legislatif, caleg dari PKS tidak membutuhkan dana atau modal yang besar, sebab partai ini akan mendanai sebagian kegiatan caleg tersebut. "Kita hanya memobilisasi dana dari para anggota PKS," tegasnya.

Tifatul berada di Makassar untuk membuka Mukernas PKS yang dijadwalkan berlangsung mulai Senin malam di Hotel Clarion.

(Ant /CN08)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/beta1/index.php?fuseaction=news.detailNews&id_news=10135

PKS Kritik Pernyataan Kepala BIN Soal Dalang Demo BBM

Jakarta, CyberNews. Pernyataan Kepala BIN (KaBIN) Syamsir Siregar mengenai adanya sejumlah mantan pejabat negara menjadi dalang gerakan massa anti-kenaikan harga BBM dinilai tidak bijak.


"KaBIN semestinya tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat memperkeruh suasana atau kondisi bangsa saat ini," kata anggota Komisi Pertahanan DPR Mutammimul Ula, Kamis (15/5/2008).

Bilapun tudingan tersebut benar adanya, menurut politisi PKS ini, KaBIN sangat tidak tepat mempublikasikannya kepada publik. Semestinya, Syamsir menyampaikannya kepada kanal yang semestinya.

"Tugas BIN adalah mengumpulkan data, menganalisis dengan tepat, dan merekomendasikan kepada presiden untuk menindaklanjuti hasil temuan tersebut," ia menegaskan.

Seharusnya pula, menurut Mutammimul, BIN dan jajarannya memberi masukan kepada pemerintah tentang dampak kenaikan harga BBM terhadap keamanan bangsa.

"Jangan malah membuat publik skeptis dengan kinerja BIN. Bagaimanapun kita tentunya ingin intelijen negara kita dapat bekerja dengan baik," pungkas Mutammimul.

(OKZ /CN08)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/beta1/index.php?fuseaction=news.detailNews&id_news=5896

Gus Ipul Gandeng PKS, KH Idris Marzuki Tersinggung

Gus Ipul Gandeng PKS, KH Idris Marzuqi Tersinggung

Kediri, CyberNews. Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, KH Idris Marzuqi merasa tersinggung dengan sikap calon Wakil Bupati Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang mengajak berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera. "Kami sangat menyayangkan sikap Gus Ipul, seharusnya minta izin dulu kepada kami sebelum menggandeng PKS," kata Kiai Idris di kediamannya yang berada di kompleks Ponpes Lirboyo, Kediri.

Menurut dia, Gus Ipul tidak bisa memahami perasaan para ulama saat ini yang sejak awal telah memberikan dukungan sepenuhnya kepada Ketua Umum GP Anshor itu dalam Pilbup Jatim. Kiai Idris menegaskan, para ulama NU tidak sepaham dan dengan cara apapun tidak mungkin dipersatukan dengan PKS.

"Terus terang kami bertentangan dengan PKS yang sampai saat ini masih saja mengungkit-ungkit masalah khilafiyah dan suka membid'ah-bid'ah orang lain. Ya, semua ulama tidak setuju," katanya saat ditemui usai memberikan pengajian kitab kuning "Kifayatul Akhyar" kepada para santrinya itu.

Oleh sebab itu, Kiai Idris tetap mengingatkan kepada Gus Ipul agar tidak menjalin koalisi secara permanen dengan partai berazaskan Islam itu. "Kami tidak akan menarik dukungan pada Gus Ipul, asalkan harus bersedia tidak mengadakan kontrak politik secara permanen. Apalagi PKS itu bergabungnya belakangan saja," katanya memberikan syarat dukungan.

Namun demikian, dia tetap menyayangkan sikap Gus Ipul yang sampai sekarang tidak memberikan penjelasan yang bisa diterima kalangan ulama mengenai bergabungnya PKS itu kendati Gus Ipul telah beberapa kali mengunjungi Lirboyo dan sejumlah ponpes lainnya di Jatim. "Setidaknya harus ada penjelasan yang bisa diterima ulama agar jangan sampai para ulama ini `gelo` (menyesal) dengan sikap Gus Ipul," katanya.

Sebenarnya sejak lama para ulama dan kalangan pengasuh Ponpes Lirboyo menyayangkan sikap Gus Ipul itu, namun baru kali ini Kiai Idris menyampaikannya secara terbuka. Dari sekitar 10.000 jumlah santri Ponpes Lirboyo, sebanyak 5.000 hingga 6.000 santri yang memiliki hak pilih dalam Pilbup Jatim, 23 Juli 2008 mendatang.

(Ant /CN05)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/beta1/index.php?fuseaction=news.detailNews&id_news=7417

PKS Launching 314 Caleg DPR RI, 30% dari Luar

PKS Launching 314 Caleg DPR RI, 30% dari Luar

Jakarta, CyberNews. Partai Keadilan Sejahtera telah memiliki 314 orang calon legislatif dan 30 persen diantaranya berasal dari luar partai. "Untuk tingkat pusat 314 orang. Komposisinya 35 persen perempuan, dan lebih banyak yang berusia antara 35-40 tahun," kata Presiden PKS Tifatul Sembiring, di Jakarta, Kamis (26/6), setelah acara "Launching Nasional Calon Anggota Dewan Partai Keadilan Sejahtera 2009-2014".

Ia mengatakan, keberadaan sekitar 30 persen caleg dari luar partai adalah untuk penyegaran. Masyarakat membutuhkan tokoh-tokoh baru yang memiliki potensi dan kemampuan. Ia mengatakan, caleg tersebut diusulkan oleh Dewan Syariah Partai dan Dewan Pimpinan Tingkat Daerah serta Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah.

Calon legislatif ini diharapkan ikut serta berjuang mewujudkan visi partai yakni menjadikan PKS sebagai partai dakwah yang kokoh untuk memimpin dan melayani bangsa. Ia mengatakan, caleg perlu dilatih untuk dapat berkomunikasi dan dekat dengan masyarakat, serta punya rasa memiliki. "Jangan sampai orang melihat kita sebagai elit yang tidak mau turun ke masyarakat," katanya.

Menurut Tifatul "Launching Nasional Calon Anggota Dewan PKS 2009-2014" sengaja diluncurkan lebih awal. Ini menunjukkan bahwa PKS bergerak lebih cepat untuk mempersiapkan kadernya. "Kita harus bergerak, jauh melangkah, kompak dan cepat," katanya. Kemenangan PKS di 94 pemilihan umum kepala daerah harus menjadi pemicu bagi kader partai untuk lebih meningkatkan perjuangannya guna menyongsong kemenangan dakwah 2009.

"Konsolidasi adalah keharusan, kita harus membentuk kerja tim, konsolidasikan semua aset yang kita miliki. Jangan sampai potensi kita terbengkalai," katanya dihadapan ratusan caleg yang menghadiri "Launching Nasional Calon Anggota Dewan 2009-2014". Acara tersebut dihadiri oleh Ketua MPR Hidayat Nurwahid, Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga Adhyaksa Dault dan mantan Wakil Kepala Polri Adang Daradjatun.

(Ant /CN05)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/beta1/index.php?fuseaction=news.detailNews&id_news=8592



PKS Akan AJukan Interpelasi Kenaikan BBM

PKS akan Ajukan Interpelasi Kenaikan BBM

Jakarta, CyberNews. Fraksi PKS akan mengajukan interpelasi soal kenaikan BBM. Penolakan PKS tentang kenaikan BBM ini tidak pernah digubris pemerintah.

"Memang ada tekanan global dan harga minyak dunia naik. Tapi pada sisi lain, pemerintah tidak menyiapkan antisipasi menyeluruh," kata Presiden PKS Tifatul Sembiring, Sabtu (24/5/2008).

Konversi menurut Tifatul dilakukan setengah jalan. Bahkan program pengalihan bahan bakar dari minyak tanah ke gas hingga sekarang tidak jelas, alias gagal.

"Dalam interpelasi, presiden SBY harus menjelaskan dan hadir di DPR. PKS melihat, bahwa kenaikan BBM ini akan mengakibatkan efek yang berlipat ganda," ujarnya.

Akibat kenaikan ini, ekonomi mikro dan usaha rakyat kecil akan terpukul hebat. Padahal, akibat kenaikan BBM tahun 2005 lalu, dampaknya masih terasa sampai sekarang. "Mengatasinya tidak bisa sebatas BLT. Sebab yang hancur adalah perangkat untuk mencari ikannya," tegas Tifatul.

(OKZ /CN08)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/beta1/index.php?fuseaction=news.detailNews&id_news=6415



PKS Jaring 100 Calon Pemimpin Nasional

Makassar, CyberNews. Partai Keadilan Sejahtera akan melakukan penjaringan berhadap 100 orang calon pemimpin nasional berusia muda. Kemudian, peringkat teratas akan diusung oleh PKS menjadi calon presiden.


''PKS akan menjaring 100 orang calon pemimpin nasional. Daftar itu akan kami umumkan 28 Oktober mendatang,'' kata Sekjen DPP PKS Anis Matta usai menutup Musyawarah Kerja Nasional PKS di Hotel Clarion Makassar, Rabu (23/7).

Namun uniknya, meski PKS gencar mengkampanyekan pemimpin baru berusia muda, Anis justru menyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan siapapun berpeluang untuk dicalonkan oleh PKS.

''SBY dan semua capres lain punya kesempatan yang sama untuk dicalonkan oleh PKS,'' tandasnya.

Menurutnya, keseratus orang itu akan difit and proper test-kan. Anis yang juga ketua Badan Pemenangan Pemilu PKS meminta agar seluruh kader PKS tidak terlibat proses dukung-mendukung calon presiden/calon wakil presiden sebelum
Pemilu Legislatif 2009,'' tandasnya.

''Sebab, setelah pemilu baru diketahui posisi politik masing-masing parpol. Saat ini, PKS memfokuskan diri untuk memenangkan pemilu,'' kilahnya.

Dia menambahkan, posisi politik PKS saat ini akan berbeda bila Pemilu Legislatif selesai. Oleh karena itu, PKS baru akan mengumumkan capres/cawapres pada bulan April 2009. Dalam kesempatan itu, Anis meminta para sesepuh bangsa memberikan jalan dan ruang bagi lahirnya pemimpin-pemimpin baru.

''Para sesepuh bangsa tidak perlu khawatir dengan ide pemimpin baru. Kami berharap, para tokoh senior mengawal munculnya pemimpin baru,'' tukasnya.

Tidak Berhasil

Anis menambahkan, para presiden di era reformasi tidak ada yang berhasil. Sehingga, presiden yang sudah-sudah tidak akan terpilih lagi. Di tempat yang sama, Ketua Tim Penjaringan Pemimpin Nasional Mahfudz Siddiq mengaku belum bisa menyebutkan siapa saja nama-nama 100 orang tersebut.

''Sekarang masih dalam proses penjaringan. Mereka kami himpun dari masyarakat sipil, politikus muda dari berbagai parpol dan dari masyarakat ekonomi,'' ujarnya.

Namun Mahfudz mengaku, kalangan berbasis militer bisa saja masuk dalam penjaringan. ''Kita terbuka dan tidak ada dikotomi sipil-militer, Jawa non Jawa dan pria atau wanita,'' paparnya.Ketua Fraksi PKS DPR itu menegaskan, kriteria yang melekat antara lain muda, visioner, progresif dan tidak hanya berwacana.

''Sementara Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah menjelaskan, penentuan peringkat nama calon akan dilakukan oleh Majelis Syuro. ''Sehingga, penetapan nama capres yang akan diusung sudah disetujui oleh Majelis Syuro,'' tandasnya.

Oleh karena itu, kata dia, belum tentu nama Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid akan diusung oleh PKS sebagai capres/cawapres.

(Saktia Andri Susilo /CN09)


Sumber : http://www.suaramerdeka.com/beta1/index.php?fuseaction=news.detailNews&id_news=10287